Uang Sudah Cair, Kenapa Dana Bencana di Sumatra Masih Nganggur?
VGI.CO.ID - Pernah nggak sih kamu merasa gregetan kalau ada urusan penting tapi pengerjaannya lambat banget? Nah, kali ini perasaan itu lagi dirasakan sama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Masalahnya bukan main-main, ini soal nyawa dan pemulihan daerah pascabencana. Bayangkan, pemerintah pusat sudah kasih kucuran dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang jumlahnya fantastis, mencapai Rp10,68 triliun, tapi di lapangan malah belum dipakai maksimal. Bahkan, ada daerah yang serapannya masih nol persen alias belum disentuh sama sekali!
Kejadian ini bikin Tito Karnavian angkat bicara di Kantor Presiden pada Selasa, 10 November 2026.
Beliau langsung memberikan "sentilan" keras buat para kepala daerah di Sumatra, khususnya di wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Dana sebesar itu sebenarnya ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana supaya infrastruktur dan ekonomi mereka bisa cepat pulih.
Tapi kenyataannya, data menunjukkan kalau realisasi anggaran di beberapa kabupaten masih jalan di tempat.
Rincian Anggaran yang Bikin Mendagri Geleng Kepala
Mari kita bedah datanya pelan-pelan supaya kamu tahu kenapa Pak Mendagri sampai kesal.
Dana Rp10,68 triliun itu bukan uang sedikit, dan itu diturunkan langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya jelas: gerak cepat untuk penanganan bencana.
Tapi apa yang terjadi di lapangan?
Di Sumatra Barat, meskipun ada kabupaten yang sudah mencapai realisasi 54%, masih ada juga daerah yang baru menyentuh angka 5%.
Jomplang banget, kan?
Pindah ke Sumatra Utara, kondisinya nggak jauh beda.
Memang ada daerah yang sudah bagus serapannya di angka 60%.
Tapi, ada dua kabupaten yang bikin mata terbelalak, yaitu Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba.
Di dua tempat ini, realisasinya tercatat masih 0%.
Padahal, kebutuhan masyarakat di sana pasti sudah sangat mendesak.
Lalu di Aceh, Kabupaten Pidie jadi yang paling rajin pakai dananya, tapi di sisi lain, Kabupaten Bireuen juga masih tercatat 0% alias belum ada aksi nyata dalam penggunaan anggaran tersebut.
Alasan Klasik Pemda: Proyek Masih Jalan
Kamu mungkin bertanya-tanya, "Kok bisa sih duitnya nggak dipakai?" Nah, Tito sempat menanyakan hal ini ke beberapa perwakilan pemerintah daerah.
Alasannya cukup klasik, yaitu masalah administrasi pembayaran.
Banyak pemda yang berdalih kalau proyek infrastruktur seperti jalan atau jembatan sebenarnya sedang dikerjakan.
Cuma saja, sistem pembayarannya memang biasanya dilakukan sekaligus di akhir tahun setelah semua pekerjaan selesai.
Tito sendiri sebenarnya cukup maklum dengan alasan itu.
Beliau bilang, kalau memang benar pembangunannya sedang berjalan dan tinggal tunggu waktu bayar, ya nggak masalah.
Tapi, yang beliau takutkan adalah kalau dana itu sengaja nggak dipakai karena nggak paham cara mengurus administrasinya, atau lebih parah lagi, sengaja disimpan supaya jadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Padahal, instruksi dari Presiden Prabowo sudah jelas: jangan sampai dana bencana dialihkan buat keperluan lain atau cuma didiamkan sampai akhir tahun.
Awas, Ada Tim Khusus yang Bakal Turun ke Lapangan!
Jangan pikir Pak Mendagri cuma sekadar kasih teguran lisan terus selesai ya.
Kali ini, pemerintah pusat bakal lebih serius melakukan pengawasan.
Tito menegaskan kalau mereka bakal menurunkan tim khusus buat mengecek langsung ke daerah-daerah tersebut.
Tim ini tugasnya memastikan apakah benar ada pembangunan di lapangan atau cuma sekadar alasan supaya nggak ditegur.
Jadi, kalau ada daerah yang bilang lagi bangun jembatan tapi pas dicek ternyata nggak ada apa-apa, siap-siap saja kena sanksi.
Tito juga mengingatkan agar para kepala daerah nggak coba-coba menyalahgunakan dana TKD ini.
Penggunaannya harus sesuai dengan surat edaran dan arahan langsung dari Presiden.
Kalau ketahuan dipakai buat hal yang nggak relevan dengan penanganan bencana, teguran keras sudah pasti menanti.
Beliau ingin memastikan setiap rupiah dari Rp10,68 triliun itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang rumahnya rusak atau akses jalannya terputus gara-gara bencana.
Sanksi Sosial dan Politik Menanti Pemda yang Bandel
Selain teguran administratif, Tito Karnavian punya cara lain yang mungkin bakal bikin para kepala daerah lebih "gerah".
Beliau berencana untuk membuka data daerah mana saja yang malas menggunakan dana bencana ini kepada publik.
Bayangkan kalau masyarakat tahu kalau di daerah mereka ada uang bantuan triliunan tapi nggak dipakai sama pemimpinnya, pasti bakal ramai, kan?
Ini yang disebut sebagai sanksi politik.
Bukan cuma ke publik, data serapan rendah ini juga bakal dilaporkan ke DPRD setempat.
Tujuannya supaya para wakil rakyat di daerah bisa ikut mengawasi dan menekan pemerintah daerah masing-masing untuk segera bekerja.
Intinya, pemerintah pusat ingin dana ini cepat terserap supaya roda ekonomi di daerah bencana bisa berputar lagi.
Kita tentu berharap ke depannya nggak ada lagi cerita serapan anggaran 0% untuk urusan darurat seperti ini.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Berapa total dana tambahan yang diberikan pemerintah pusat?
Total tambahannya adalah Rp10,68 triliun yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Daerah mana saja yang serapan dana bencananya masih 0%?
Berdasarkan catatan Mendagri per 10 November 2026, daerah dengan serapan 0% adalah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba di Sumatra Utara, serta Kabupaten Bireuen di Aceh.
Apa alasan pemda terkait rendahnya serapan dana tersebut?
Banyak pemda beralasan bahwa pekerjaan fisik (seperti jembatan/jalan) sedang berlangsung dan pembayaran baru akan dilakukan secara penuh pada akhir tahun.
Apa sanksi bagi daerah yang tidak memanfaatkan dana bencana ini?
Sanksi bisa berupa teguran administratif, pengawasan langsung oleh tim pusat, hingga pengumuman ke publik dan DPRD agar mendapat sanksi sosial serta politik.
Ditulis oleh: Rahma Yuliani
Posting Komentar