Mendagri Dorong Pemda Dukung Penyaluran Beras SPHP, Kendalikan Harga di 214 Daerah

Table of Contents

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk secara aktif mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog guna mengintervensi lonjakan harga beras yang memicu inflasi; langkah ini krusial mengingat 214 daerah kini menghadapi tren kenaikan harga komoditas pangan pokok tersebut. Kolaborasi erat antara pusat dan daerah diharapkan mampu menstabilkan pasokan dan harga beras nasional demi menjaga daya beli masyarakat yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

Latar Belakang Kenaikan Harga Beras: Pemicu Utama Inflasi Daerah

Desakan Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Pemda disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Harga Beras di 214 Pemerintah Daerah yang digelar secara virtual dari Jakarta pada Kamis, 4 September 2025. Menurut Mendagri Tito, intervensi penyaluran beras SPHP ini sangat mendesak, terutama bagi 214 kabupaten/kota yang sedang mengalami tren kenaikan harga beras yang signifikan, menciptakan tekanan ekonomi yang besar bagi penduduknya. "Tolong, waktunya kita memanfaatkan betul beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog ini untuk melakukan intervensi oleh pemerintah di 214 kabupaten/kota," tegas Tito, menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi.

Komoditas beras telah terbukti menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi di Indonesia, mempengaruhi stabilitas harga pangan secara keseluruhan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025 secara jelas menunjukkan bahwa jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras terus bertambah. Pada minggu ketiga Agustus 2025, tercatat 200 daerah mengalami kenaikan harga, dan angka ini melonjak tajam menjadi 214 daerah pada minggu keempat Agustus 2025. Peningkatan jumlah daerah terdampak ini menggarisbawahi urgensi intervensi pasar yang cepat dan tepat sasaran untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Peran Krusial Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Penyaluran SPHP

Dalam upaya menstabilkan harga, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog akan berkolaborasi erat untuk menggelar operasi pasar besar-besaran melalui penyaluran beras SPHP. Ini memerlukan peran aktif dan komitmen penuh dari Pemda. Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya bakal memantau dan mengevaluasi daerah mana saja yang secara proaktif mendukung penyaluran tersebut, memberikan sinyal bahwa dukungan Pemda adalah prioritas. Sejalan dengan itu, Mendagri mengimbau 214 Pemda agar segera berkoordinasi dengan Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran beras SPHP. Ia juga menekankan pentingnya memastikan program tersebut menyasar masyarakat kurang mampu, memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan tidak diselewengkan.

Rapat koordinasi tersebut menjadi platform penting untuk menyatukan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, yang turut hadir, memperkuat pesan tentang pentingnya sinergi antara berbagai pihak. Kehadiran perwakilan Pemda dari 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras menunjukkan tingkat keseriusan dan komitmen bersama dalam mengatasi persoalan pangan yang krusial ini.

Target Ambisius Bulog dan Mekanisme Distribusi

Perum Bulog memegang peran sentral dan strategis dalam menjaga ketersediaan serta stabilisasi harga beras nasional. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan target ambisius pihaknya, yakni menyalurkan sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025. Target ini dirancang untuk memastikan pasokan beras yang melimpah di pasar, sehingga dapat meredam lonjakan harga yang terjadi. Untuk mencapai target tersebut dan memastikan kelancaran distribusi, Ahmad Rizal Ramdhani telah mengerahkan seluruh jajaran Bulog di daerah untuk secara intensif memantau sekaligus mengawal penyaluran beras SPHP di 214 kabupaten/kota. Ini termasuk memastikan ketersediaan di gudang-gudang dan kesiapan melayani permintaan. "Jadi diharapkan nanti menyesuaikan gudang-gudang tetap melayani seluruh permintaan-permintaan ataupun PO-PO (Purchase Order) dari masing-masing wilayah, baik dari kabupaten/kota, bahkan sampai dengan kecamatan-kecamatan," terang Ahmad Rizal Ramdhani, menunjukkan komitmen Bulog untuk menjangkau setiap pelosok yang membutuhkan.

Optimisme Stabilisasi Harga Berkelanjutan dari Kementerian Pertanian

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga mengungkapkan keyakinannya yang kuat bahwa harga beras akan kembali stabil bila operasi pasar dan penyaluran SPHP ini dilakukan dengan baik dan konsisten dalam jangka waktu tertentu. "Kalau ini bergerak satu bulan, apalagi rencana kita sampai Desember, kami yakin [penurunan] harga akan terus menerus terjadi," ujar Andi Amran Sulaiman, menyoroti efek kumulatif dari intervensi yang berkelanjutan hingga akhir tahun 2025. Keyakinan ini didasarkan pada analisis pasar dan pengalaman sebelumnya di mana intervensi pemerintah yang terstruktur dan terkoordinasi efektif meredam gejolak harga pangan.

Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan aktif dari Pemda dalam penyaluran beras SPHP, serta komitmen Bulog untuk memenuhi target 1,3 juta ton hingga Desember 2025, merupakan kunci keberhasilan. Langkah-langkah ini bukan hanya sekadar respons cepat terhadap krisis, melainkan juga bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi, khususnya di 214 daerah yang sedang menghadapi kenaikan harga beras. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat kembali merasakan stabilitas harga dan daya beli yang terjaga.