Mendagri Minta Pemda Permudah Izin Usaha, Dongkrak PAD dan Ekonomi Lokal

Table of Contents

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk mempermudah proses perizinan berusaha. Langkah ini dianggap krusial untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mendagri menyampaikan imbauan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar di Aula Bahteramas, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kendari, pada Rabu, 27 Agustus 2025.

Pesan utama yang disampaikan Mendagri adalah pentingnya memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Menurutnya, hal ini akan menjadi stimulus bagi pertumbuhan dunia usaha, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan PAD. Peningkatan PAD sangat krusial karena akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, yang pada akhirnya akan menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Prioritaskan Sektor Swasta dan Ekonomi Kreatif

Mendagri menegaskan bahwa sektor swasta dan ekonomi kreatif memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan peredaran uang di masyarakat. Oleh karena itu, Pemda diminta untuk memberikan perhatian khusus pada kedua sektor ini. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga para pelaku usaha merasa nyaman dan termotivasi untuk berinvestasi serta mengembangkan bisnisnya.

Dalam konteks tersebut, Pemda diminta untuk menyerap aspirasi dari pelaku usaha dan para pegiat ekonomi kreatif guna memberikan layanan perizinan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance, di mana pemerintah hadir untuk melayani dan memfasilitasi masyarakat, bukan mempersulit.

Kepala Daerah: Pemimpin yang Kreatif dan Berjiwa Wirausaha

Mendagri menekankan bahwa seorang kepala daerah harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Seorang pemimpin daerah diharapkan mampu berpikir kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha dalam mengelola daerahnya. Kepala daerah juga dituntut untuk mampu membaca peluang dan tantangan yang ada, serta mampu merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan PAD tanpa memberatkan masyarakat.

“Kepala daerah didorong agar berpikir seperti ibu rumah tangga, (yang tahu) bagaimana caranya mendapatkan pendapatan lebih besar daripada belanja, tapi pendapatan itu tidak memberatkan masyarakat,” ungkap Mendagri. Kutipan ini mencerminkan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta perlunya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Pentingnya Skill Entrepreneurship dan Berpihak pada Publik

Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk memiliki skill entrepreneurship. Kemampuan ini sangat penting untuk melihat peluang-peluang bisnis yang ada di daerah, serta mampu menggali potensi ekonomi yang belum tergarap secara optimal. Ia juga mempersilakan kepala daerah untuk berkolaborasi dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam mengoptimalkan sektor usaha dan ekonomi kreatif.

Selain itu, Mendagri mengingatkan pentingnya menyusun kebijakan yang berpihak kepada publik. Hal ini sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto yang memiliki perhatian besar kepada rakyat. Oleh karenanya, kepala daerah diimbau untuk tidak mengambil cara instan yang memberatkan rakyat dalam meningkatkan PAD. “Sekali lagi hidupkan swasta, hidupkan ekonomi kreatif. Dua senjata ini adalah cara untuk mendapatkan PAD. Jangan mengambil cara instan yang memberatkan rakyat,” pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.

Pernyataan Mendagri ini memberikan penekanan pada urgensi transformasi tata kelola pemerintahan daerah, yang memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. Dengan mempermudah perizinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, sebuah studi dari [nama organisasi penelitian] menunjukkan bahwa penyederhanaan perizinan usaha dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah hingga [persentase angka]. Hal ini menggarisbawahi pentingnya implementasi kebijakan yang efektif dan efisien dalam mendorong kemajuan daerah.