Pemerintah Sikat Habis! Ini 11 Perusahaan di Kalimantan yang Izinnya Dicabut Gegara Karhutla
VGI.CO.ID - Pernah nggak sih kamu merasa sesak napas karena asap kebakaran hutan yang tebal banget? Nah, ada kabar yang cukup melegakan nih buat kita semua. Pemerintah akhirnya nggak main-main lagi soal urusan kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa kita sebut Karhutla. Baru-baru ini, ada pengumuman penting soal nasib beberapa perusahaan besar di Kalimantan yang dianggap nggak bertanggung jawab menjaga lahannya dari api.
Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, baru saja mengumumkan langkah berani.
Bayangkan, ada 11 perusahaan perkebunan di Kalimantan yang sekarang izin Hak Guna Usaha-nya (HGU) terancam hilang permanen.
Langkah tegas ini diambil setelah adanya usulan resmi dari pihak Kepolisian, tepatnya dari Kabareskrim, yang dikirimkan ke kementerian terkait.
Jadi, ini bukan sekadar gertakan sambal ya!
Kenapa Izin Mereka Sampai Dicabut?
Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih yang bikin pemerintah sampai tega mencabut izin mereka?
Nusron Wahid menjelaskan kalau tindakan ini nggak asal diputusin begitu saja.
Ada hitungan dan kriterianya.
Salah satu alasan utamanya adalah tingkat kebakaran yang parah banget.
Bayangkan, ada perusahaan yang lahannya terbakar sampai lebih dari 50 persen dari total luas wilayah mereka.
Itu sih namanya bukan kecelakaan lagi, tapi sudah keterlaluan!
Selain soal luas lahan yang hangus, pemerintah juga melihat rekam jejak mereka.
Ternyata, banyak dari perusahaan ini yang kejadian kebakarannya berulang terus tiap tahun.
Seolah-olah nggak ada kapoknya.
Ditambah lagi, saat dicek di lapangan, sarana dan prasarana buat mencegah atau memitigasi api ternyata minim banget, atau bahkan nggak memadai sama sekali.
Kalau alat pemadamnya aja nggak punya, gimana mau jagain hutan kita, kan?
Daftar 11 Perusahaan yang Kena Semprit
Penasaran nggak siapa saja mereka?
Perusahaan-perusahaan ini tersebar di beberapa titik panas di Kalimantan, mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, sampai Kalimantan Timur.
Menariknya, investor di balik perusahaan ini nggak cuma dari dalam negeri, lho.
Ada modal dari Singapura, Malaysia, bahkan Korea Selatan yang masuk ke sana.
Berikut ini daftar lengkapnya:
- PT NMIB: Lokasinya ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- PT RKA: Beroperasi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- PT SKM: Ada di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT SAE: Perusahaan ini di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT PSLT: Berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- PT BOS: Terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- PT AER: Masih di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang.
- PT JMS: Bergeser ke Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- PT STP: Sama- juga di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT ANI: Di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT API: Terakhir, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Hukumannya Nggak Sama, Dibagi Berdasarkan Klaster
Meskipun ada 11 nama, tapi jenis "hukuman" yang mereka terima beda-beda, tergantung dosa masing-masing.
Menteri Nusron ngejelasin kalau mereka membagi penanganan ini ke dalam empat klaster utama.
Klaster pertama adalah yang paling parah, di mana ada tiga perusahaan yang langsung dicabut seluruh izin HGU-nya karena kebakaran yang berulang dan areanya hangus lebih dari setengah.
Terus ada lagi klaster kedua yang cukup unik.
Ada satu perusahaan yang ternyata masa berlaku izin HGU-nya sudah habis sejak tahun 2020 lalu.
Nah, karena izinnya sudah mati dan lahannya juga bermasalah, pemerintah memastikan lahan tersebut bakal diambil alih sepenuhnya oleh negara.
Nggak ada lagi cerita mereka bisa perpanjang izin di sana.
Nah, buat klaster ketiga, ada tiga perusahaan yang sebenarnya sudah punya Izin Usaha Perkebunan (IUP), tapi mereka belum sempat punya sertifikat HGU.
Karena mereka masuk daftar merah ini, pemerintah sudah mengunci pintu rapat-rapat.
HGU mereka dipastikan nggak akan pernah diterbitkan, dan izin usahanya juga bakal dievaluasi ulang.
Terakhir, ada satu perusahaan yang dicabut sebagian saja izinnya karena luas kebakarannya di bawah 50 persen.
Nasib Perusahaan Lainnya Masih Digantung?
Mungkin kamu perhatiin kalau baru delapan perusahaan yang dapet kejelasan hukuman.
Terus sisa tiganya lagi ke mana?
Nusron bilang kalau tiga perusahaan sisanya masih dalam tahap pendalaman.
Tim dari kementerian masih harus turun langsung ke lapangan buat inspeksi fisik secara mendetail.
Mereka mau mastiin seberapa parah kerusakan yang terjadi sebelum ketok palu apakah bakal dicabut total atau cuma sebagian.
Keputusan besar ini disampaikan dalam konferensi pers di Kemenko Polkam pada hari Selasa, 10 November 2026.
Ini jadi bukti kalau urusan kelestarian hutan kita sekarang dipantau ketat sama banyak lembaga, termasuk polisi dan kementerian pertanahan.
Buat para pengusaha nakal, sepertinya sekarang waktu yang tepat buat beneran peduli sama lingkungan, kalau nggak mau izinnya melayang gitu aja.
Ke depannya, kita sebagai masyarakat juga harus tetap kritis memantau apakah lahan-lahan yang sudah diambil alih negara itu beneran dipulihkan atau malah jatuh ke tangan yang salah lagi.
Yuk, sama-sama jaga paru-paru dunia kita biar anak cucu nanti masih bisa napas lega tanpa gangguan asap!
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa itu HGU yang sering disebut dalam kasus ini?
HGU atau Hak Guna Usaha adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan untuk menggunakan lahan negara guna keperluan usaha seperti perkebunan dalam jangka waktu tertentu.
Siapa saja investor yang terlibat di 11 perusahaan tersebut?
Berdasarkan data pemerintah, investor perusahaan tersebut berasal dari dalam negeri, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Mengapa ada perusahaan yang izinnya hanya dicabut sebagian?
Pencabutan sebagian dilakukan jika tingkat kebakaran di area lahan perusahaan tersebut masih di bawah 50 persen dari total luas lahan yang mereka kelola.
Apa syarat perusahaan agar HGU-nya dicabut seluruhnya?
Perusahaan bisa kehilangan seluruh HGU jika kebakaran mencapai lebih dari 50 persen luas lahan, terjadi secara berulang, dan tidak memiliki fasilitas pemadaman yang memadai.
Ditulis oleh: Wahyu Ramadhan
Posting Komentar