Kejagung Periksa Supplier Ompreng Terkait Dugaan Korupsi MBG BGN
VGI.CO.ID - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) terus bergerak cepat mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode anggaran 2025-2026. Langkah progresif tersebut dibuktikan dengan tindakan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang kembali memeriksa enam orang saksi krusial pada Senin, 24 Agustus 2026.
Penyelidikan ini difokuskan pada rantai pasok dan koordinasi operasional program guna mengidentifikasi titik kebocoran anggaran negara yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi masyarakat. Para saksi yang dipanggil oleh penyidik kejaksaan berasal dari berbagai latar belakang strategis, mulai dari pihak mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga penyedia logistik berupa supplier wadah makanan atau ompreng.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi kehadiran para saksi tersebut secara rinci dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 25 Agustus 2026. Keenam orang saksi yang kooperatif memenuhi panggilan penyidik adalah RSA selaku Mitra SPPG Kabupaten Lampung Timur, S dari Mitra SPPG Ciputat, SDS selaku karyawan swasta, U dari Mitra SPPG Kabupaten Lebak, MA selaku supplier ompreng, serta HD dari Mitra SPPG Cibadak.
Anang menjelaskan bahwa pemeriksaan intensif terhadap supplier ompreng dan para mitra wilayah ini ditujukan untuk memetakan alur transaksi serta realisasi fisik di lapangan. Keterangan terperinci dari pelaku rantai pasok dinilai sangat krusial oleh penyidik guna memvalidasi kesesuaian antara laporan keuangan negara dengan kondisi riil pelaksanaan program.
"Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Anang kepada awak media di Jakarta. Kejagung berkomitmen untuk merangkai alat bukti yang solid agar dakwaan yang disusun nantinya tidak mudah dipatahkan di meja persidangan.
Komitmen Kejagung dalam Menjaga Transparansi Kasus MBG
Meskipun pemeriksaan berjalan intensif, Kejagung hingga saat ini masih memilih untuk tidak membeberkan secara detail materi pertanyaan maupun jawaban spesifik dari masing-masing saksi. Langkah taktis ini diambil demi menjaga kerahasiaan strategi penyidikan dan mencegah terjadinya upaya penghilangan barang bukti oleh pihak-pihak yang terlibat.
Di sisi lain, Korps Adhyaksa menjamin bahwa penanganan perkara dugaan korupsi yang berskala nasional ini akan dilakukan secara imparsial tanpa adanya intervensi politik dari pihak mana pun. Mereka menegaskan bahwa penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian hukum.
Agenda pemeriksaan pada awal pekan tersebut bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh penyidik Jampidsus dalam mengusut sengkarut dana program gizi nasional ini. Sebelumnya, pada Rabu, 19 Agustus 2026, Kejagung juga telah memeriksa enam saksi lain yang diduga mengetahui seluk-beluk penyimpangan anggaran program MBG.
Dari enam saksi yang diperiksa pada pertengahan Agustus tersebut, penyidik mengonfirmasi adanya keterlibatan dua orang yang berstatus aktif sebagai staf dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di BGN. Kehadiran unsur internal birokrasi ini memperkuat indikasi adanya konspirasi sistemik di dalam tubuh badan yang baru dibentuk untuk mengurusi program pangan nasional tersebut.
Daftar Tersangka dan Peran Sentral Eks Kepala BGN Dadan Hindayana
Hingga saat ini, penyidik kejaksaan telah menetapkan sebanyak tujuh orang sebagai tersangka resmi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan negara di tubuh BGN ini. Salah satu tersangka yang baru saja ditetapkan dan menghebohkan publik adalah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI).
Perwira tinggi kepolisian tersebut resmi menyandang status tersangka sejak 2 Juli 2026 setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait perannya dalam pengelolaan anggaran promosi. Penetapan tersangka terhadap pejabat tinggi ini menunjukkan bahwa Kejagung tidak pandang bulu dalam membersihkan institusi negara dari praktik korupsi.
Namun demikian, sorotan utama publik dan media dalam perkara rasuah megaproyek ini tetap tertuju pada mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana. Dadan diduga kuat bertindak sebagai aktor intelektual yang memiliki peran sangat sentral, termasuk dalam menerima suap terkait penentuan titik-titik lokasi SPPG di seluruh Indonesia.
Penyelidikan korupsi ini berkembang di tengah maraknya dinamika sosial dan penolakan pelaksanaan program pangan gratis di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Depok. Beberapa sekolah di daerah tersebut dilaporkan enggan menerima penyaluran program MBG karena kekhawatiran terkait standar gizi, higienitas makanan, serta kesiapan fasilitas penyimpanan di sekolah.
Gugatan Praperadilan Kandas dan Upaya Penegakan Hukum Lanjutan
Di sisi lain, upaya perlawanan hukum yang dilakukan oleh para tersangka untuk lolos dari jeratan hukum mulai menunjukkan hasil nihil di pengadilan. Kejaksaan Agung memenangkan gugatan setelah eksepsinya diterima oleh hakim, sehingga permohonan praperadilan yang diajukan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung resmi dinyatakan kandas.
Penyidik Jampidsus menegaskan akan terus menelusuri aliran dana korupsi ini hingga ke akar-akarnya, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang. Ke depan, Kejagung berkomitmen untuk memastikan bahwa program strategis yang ditujukan bagi kesejahteraan anak-anak bangsa ini dapat bersih dari praktik penyelewengan anggaran.
Posting Komentar