Rahasia Aturan Devisa Terbaru yang Bikin Pengusaha Ekspor Makin Nyaman
VGI.CO.ID - Halo sobat pembaca! Pernah nggak sih kamu membayangkan gimana repotnya para pengusaha besar di Indonesia saat harus mengurus uang hasil jualan mereka ke luar negeri? Nah, ada kabar segar nih dari gedung Kemenko Perekonomian di Jakarta. Ternyata, aturan soal Devisa Hasil Ekspor atau yang akrab disebut DHE, baru saja mendapatkan lampu hijau alias restu penuh dari para pelaku usaha. Kabar ini bukan sekadar angin lalu, karena pemerintah mengeklaim kalau kebijakan baru ini justru bikin iklim bisnis makin transparan dan nggak bikin pusing.
Tepat pada hari Senin, 9 November 2026, Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, memberikan pernyataan penting di kantornya.
Beliau bercerita kalau respon dari organisasi-organisasi raksasa seperti Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) hingga Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sangat positif.
Alasannya sederhana tapi krusial: aturan yang baru ini dianggap jauh lebih jelas dan transparan dibanding sebelumnya.
Jadi, nggak ada lagi deh cerita pengusaha yang merasa keberatan karena semua aturan mainnya sudah terpampang nyata di depan mata.
Memahami Aturan Main DHE dalam PP 2/2026
Mungkin kamu bertanya-tanya, emangnya apa sih isi aturan yang bikin mereka senang?
Jadi begini ceritanya.
Inti dari kebijakan umum DHE ini adalah mewajibkan para eksportir Sumber Daya Alam (SDA) untuk membawa pulang 100% uang hasil jualan mereka ke dalam sistem keuangan kita sendiri di Indonesia.
Proses ini sering disebut dengan repatriasi.
Tapi, uang itu nggak cuma mampir lewat, ada kewajiban penempatan atau retensi yang harus dipatuhi.
Untuk sektor migas (minyak dan gas bumi), pengusaha wajib menyimpan minimal 30% dari devisanya selama paling sedikit 3 bulan.
Nah, kalau untuk sektor non-migas, aturannya sedikit lebih ketat, yaitu 100% dari dana tersebut harus mengendap selama 12 bulan penuh.
Semua transaksi ini wajib dilakukan melalui Bank Devisa milik negara atau BUMN.
Lewat aturan yang tertuang dalam PP 2/2026 ini, pemerintah ingin memastikan kalau devisa kita nggak cuma lari ke luar negeri, tapi juga memperkuat ekonomi di dalam negeri.
Boleh Digunakan untuk Apa Saja Devisanya?
Jangan salah sangka dulu, meskipun uangnya harus 'mengendap', pemerintah tetap memberikan kelonggaran buat para pengusaha untuk menggunakan uang tersebut.
Khusus untuk DHE SDA non-migas, ada lima tujuan penggunaan yang diperbolehkan.
Pertama, pengusaha boleh menukar uangnya ke Rupiah tapi maksimal 50% saja.
Kedua, dana itu bisa dipakai buat membayar kewajiban ke pemerintah, kayak pajak atau PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Ketiga, kalau perusahaan mau bagi-bagi dividen dalam bentuk valuta asing, itu juga boleh kok.
Keempat, uangnya bisa dipakai untuk belanja modal atau beli barang dan jasa demi keperluan operasional perusahaan.
Terakhir, dana tersebut juga bisa digunakan untuk membayar cicilan pinjaman sampai modal kerja.
Syarat utamanya cuma satu: semua dana itu harus tetap berada di Rekening Khusus valas yang sudah ditentukan.
Jadi, tetap ada fleksibilitas buat operasional bisnis mereka sehari-hari.
Ada Karpet Merah di Pasal 18A: Apa Itu Relaksasi?
Nah, ini nih bagian yang paling menarik!
Ada satu pasal 'sakti' yaitu Pasal 18A yang memberikan perlakuan khusus atau relaksasi bagi eksportir tertentu.
Fasilitas ini diberikan terutama untuk mendukung perjanjian perdagangan bilateral atau kesepakatan internasional lainnya.
Khusus buat kamu yang bergerak di sektor pertambangan, ada kesempatan buat mendapatkan syarat yang lebih ringan dibanding aturan umum tadi.
Dalam relaksasi ini, kewajiban penempatan uangnya cuma minimal 30% dengan jangka waktu yang singkat, yakni paling cepat 3 bulan saja sejak uang masuk ke Rekening Khusus DHE SDA.
Asyiknya lagi, penempatannya nggak cuma terbatas di bank BUMN, tapi bisa di bank mana saja yang memang punya izin usaha valuta asing.
Bahkan, proses tukar-menukar ke Rupiah juga bisa dilakukan di bank tersebut.
Tujuannya jelas, biar kerja sama perdagangan antarnegara jadi makin lancar dan nggak terhambat urusan birokrasi devisa yang kaku.
Siapa Saja yang Bisa Menikmati Fasilitas Ini?
Tentu saja nggak semua orang bisa langsung ambil fasilitas Pasal 18A ini.
Pemerintah sudah menetapkan kriteria yang cukup spesifik lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026.
Ada tiga syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif alias borongan.
Pertama, perusahaannya harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan bergerak di bidang pertambangan.
Jadi, kalau bukan PT atau bukan tambang, mohon maaf ya, belum bisa pakai jalur ini.
Syarat kedua, harus ada keterlibatan modal asing dari negara mitra.
Minimal ada satu pemegang saham yang berasal dari negara yang sudah menjalin kerja sama dengan Indonesia.
Syarat ketiga adalah porsi kepemilikan sahamnya.
Investor dari negara mitra tersebut wajib memegang saham paling sedikit 10% di perusahaan itu.
Kalau perusahaan kamu memenuhi ketiga kriteria ini, selamat!
Kamu punya pilihan untuk memanfaatkan relaksasi devisa tersebut.
Pilihan Ada di Tangan Eksportir: Ikut atau Tidak?
Hal yang perlu dicatat adalah fasilitas Pasal 18A ini sifatnya opsional, alias nggak wajib.
Kalau ada perusahaan tambang yang memenuhi syarat tapi merasa lebih nyaman pakai aturan standar PP 2/2026 (yang wajib simpan 100% selama 12 bulan), ya silakan saja.
Tapi ada prosedur administrasinya nih.
Eksportir yang memilih untuk TIDAK menggunakan relaksasi wajib kirim surat resmi ke Bank Indonesia (Kepala Departemen Pengelolaan Kepatuhan dan Laporan).
Surat tersebut juga harus ditembuskan ke Sesmenko Perekonomian dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu.
Ingat ya, waktunya cuma 5 hari kerja setelah pengumuman.
Kalau sampai lupa kirim surat pernyataan, pemerintah bakal menganggap perusahaan kamu secara otomatis setuju untuk memakai fasilitas Pasal 18A.
Jadi, jangan sampai telat kasih kabar kalau memang punya pilihan lain!
Dengan sistem seperti ini, pemerintah berharap semua pihak bisa bekerja dengan tenang karena aturannya sudah sangat transparan dan adil buat semua.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Berapa lama devisa non-migas harus disimpan menurut aturan umum?
Menurut PP 2/2026, devisa hasil ekspor sektor non-migas wajib disimpan 100% selama paling singkat 12 bulan di Bank Devisa BUMN.
Apa saja syarat perusahaan tambang mendapatkan relaksasi Pasal 18A?
Ada tiga syarat kumulatif: berbentuk PT, memiliki minimal satu pemegang saham dari negara mitra, dan porsi kepemilikan saham mitra tersebut minimal 10%.
Apakah perusahaan wajib menggunakan fasilitas relaksasi jika sudah memenuhi kriteria?
Tidak, fasilitas ini bersifat opsional.
Namun, perusahaan yang menolak harus mengirimkan surat resmi dalam waktu 5 hari kerja, jika tidak maka dianggap otomatis setuju menggunakan relaksasi.
Bolehkah DHE digunakan untuk membayar pajak?
Boleh.
Salah satu dari lima tujuan penggunaan DHE yang diperkenankan adalah untuk pembayaran kewajiban kepada pemerintah seperti pajak dan PNBP.
Ditulis oleh: Intan Permatasari
Posting Komentar