DJP Ungkap 475 Ribu Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Rugikan Negara Rp2 T!

Table of Contents
475 Ribu Wajib Pajak Ketahuan DJP Hapus Bukti Potong, Nilainya Rp2 T!
DJP Ungkap 475 Ribu Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Rugikan Negara Rp2 T!

VGI.CO.ID - Wah, ternyata ada kabar kurang sedap nih dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pak Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak kita, baru-baru ini mengungkapkan temuan mengejutkan. Ada sekitar 475.698 wajib pajak yang kedapatan menghapus bukti potong pajak mereka di sistem Coretax. Kok bisa? Tujuannya sih biar status kurang bayar pajaknya jadi nol alias nihil. Lumayan gede lho potensi kerugian negaranya, diperkirakan mencapai Rp2,01 triliun!

Jumlah ini terungkap saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025.

Bayangin aja, ada banyak bukti pemotongan PPh yang dihapus begitu saja.

Tentunya ini bikin negara merugi karena potensi penerimaan pajak jadi hilang.

Pendekatan Behavioral: Ingatkan Dampak ke Pembangunan

Nah, daripada langsung menghukum, DJP kali ini memilih pendekatan yang sedikit berbeda. Mereka mencoba 'menggetuk' kesadaran para wajib pajak ini lewat pesan pengingat dengan pendekatan behavioral. Gimana tuh maksudnya? Jadi, pesan yang dikirimkan itu isinya bukan sekadar ancaman, tapi lebih ke mengingatkan betapa pentingnya melaporkan pajak secara utuh. Katanya sih, tindakan nggak melaporkan pajak secara jujur itu bakal ngaruh banget ke kualitas pembangunan negara kita, termasuk buat pendidikan anak-anak bangsa.

"Jadi dibangkitkan kesadarannya bahwa manfaat yang terkandung dari kewajiban yang tidak dilakukan itu akan menggerus hak dari anak bangsa," ujar Pak Bimo saat Media Gathering DJP di Bogor, seperti dikutip Jumat (13/11/2026).

Pesan ini penting banget biar kita sadar kalau pajak yang kita bayar itu ujung-ujungnya buat kemajuan bersama.

Bukan Cuma Ratusan Ribu, Tapi Jutaan yang Terindikasi

Meskipun yang akhirnya dikirimi email pengingat ada 475.698 wajib pajak dari total 3,72 juta bukti pemotongan, Pak Bimo menyebutkan bahwa sebenarnya ada sekitar 1,9 juta wajib pajak yang tercatat pernah menghapus bukti potong.

Lumayan banyak ya?

Tapi, nggak semua yang 'terindikasi' ini langsung dapat email.

Ada kriteria khususnya lho.

Siapa Saja yang Kena 'Surat Cinta' dari DJP?

Peserta yang disurati secara elektronik ini punya syarat.

Pertama, bukti potongnya harus berstatus valid dan sudah dilaporkan oleh pihak penerbitnya di SPT Masa PPh Pasal 21.

Kedua, bukti potongnya itu untuk jenis pajak yang non-final.

Jadi, bukan sembarang bukti potong yang dihapus aja yang diperhatikan.

Syarat lainnya adalah jumlah PPh pada bukti potong yang dihapus itu nilainya lebih dari atau sama dengan Rp100.000.

Terus, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di bukti potong yang dihapus itu harus sama persis dengan NPWP di SPT Tahunan tahun pajak 2025.

Jadi, DJP bener-bener ngecek sampai detail banget nih.

Ragam Nilai dan Kelompok Wajib Pajak

Menariknya lagi, dari temuan ini, terungkap ada berbagai macam kelompok wajib pajak berdasarkan nilai PPh yang dihapus.

Ada 312.546 wajib pajak yang masuk dalam kelompok nilai antara Rp100.000 sampai Rp1 juta.

Di sisi lain, ada juga 71 wajib pajak yang nilai pemotongannya fantastis, yaitu di atas Rp1 miliar.

Wow!

Kalau dilihat dari sisi nilai PPh-nya, kelompok terbesar yang paling banyak menyumbang kerugian adalah wajib pajak dengan nilai antara Rp10 juta hingga Rp100 juta.

Kelompok ini saja sudah menyumbang sekitar Rp0,72 triliun dari 26.760 wajib pajak.

"Jadi kami betul-betul kawal sampai detail," tegas Pak Bimo.

Komitmen DJP buat membereskan urusan pajak ini patut diacungi jempol.



Ditulis oleh: Dian Permatasari

Posting Komentar