Dana Triliunan Sudah Turun, Kenapa Proyek Pemulihan Sumatera Belum Selesai?
VGI.CO.ID - Halo sobat pembaca! Sudah hampir setahun berlalu sejak bencana alam melanda beberapa wilayah di Sumatera, tapi ternyata urusan pemulihannya belum benar-benar tuntas nih. Kabar terbaru datang dari Istana Merdeka, Jakarta. Pada Senin, 9 November 2026, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian baru saja menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rapor merah-hijau progres rehabilitasi di sana. Ternyata, urusannya bukan cuma soal bangun jalan atau jembatan yang rusak, tapi juga soal "dompet" daerah yang masih banyak belum dibuka lebar-lebar.
Dalam pertemuan yang dikemas dalam bentuk Rapat Terbatas (Ratas) tersebut, Pak Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) memberikan gambaran blak-blakan.
Beliau bilang kalau Presiden Prabowo ingin tahu banget sejauh mana sih kemajuan yang sudah dicapai setelah satu tahun.
Nggak cuma evaluasi yang lama, pemerintah juga lagi pasang kuda-kuda menghadapi potensi hujan ekstrem alias bencana hidrometeorologi yang diprediksi bakal mampir lagi di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.
Target 2028 dan Pekerjaan Rumah yang Menumpuk
Membangun kembali wilayah yang hancur karena bencana itu emang nggak segampang membalikkan telapak tangan.
Pak Tito menyebutkan kalau pemulihan ini mencakup 53 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi utama: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sektor yang harus dibenahi pun saking banyaknya mungkin bikin pusing, mulai dari akses jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, sampai pasar dan tempat ibadah.
Bahkan, sektor ekonomi kecil kayak UMKM dan pertanian juga masuk dalam daftar antrean perbaikan.
"Target kita selesai di tahun 2028," kata Pak Tito.
Artinya, kita masih punya waktu sekitar dua tahun lagi buat benar-benar bikin Sumatera kembali kinclong.
Tapi ada tantangan yang nggak bisa kita kontrol, yaitu alam.
Bayangkan saja, saat petugas lagi sibuk benerin jalan, eh hujan turun terus-menerus.
Akibatnya sering terjadi banjir dan longsor susulan yang bikin pekerjaan jadi terhambat.
Makanya, fokus jangka pendeknya sekarang adalah normalisasi sungai dan pembersihan material sisa bencana biar kalau hujan datang lagi, dampaknya nggak makin parah.
Sentilan Buat Pemda: Dana Ada, Kok Nggak Dipakai?
Nah, ini nih bagian yang paling menarik perhatian.
Ternyata pemerintah pusat nggak pelit lho.
Total duit yang sudah dikucurkan buat mendukung daerah-daerah terdampak ini mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar Rp12,34 triliun!
Dana segede itu terdiri dari bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, plus tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang jumlahnya mencapai Rp10,64 triliun dan tambahan alokasi TKD lagi Rp1,44 triliun.
Tapi masalahnya, Pak Mendagri mendapati fakta kalau penyerapan anggaran di tiap daerah itu beda-beda banget.
Di Sumatera Barat, penyerapan anggarannya sudah mencapai 54 persen—lumayan oke lah ya.
Tapi sedihnya, ada daerah yang realisasinya baru menyentuh angka 5 persen.
Bayangkan, duit sudah dikasih, tapi yang dipakai cuma seuprit.
Pak Tito pun memberikan pesan tegas supaya para kepala daerah nggak mendiamkan saja dana yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden.
Beliau mengingatkan kalau dana itu bisa banget dipakai buat hal-hal mendesak seperti beli tenda darurat, benerin jalan rawan longsor, sampai bayar jasa pembersihan sungai.
Kolaborasi Antar-Lembaga untuk Mitigasi 2027
Rapat di Istana itu nggak cuma dihadiri Pak Tito sendirian.
Ada juga Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala BNPB Kristomei Sianturi.
Kehadiran mereka menunjukkan kalau pemerintah nggak mau main-main dalam menyusun program pemulihan untuk tahun 2027 nanti.
Mereka lagi memetakan kebutuhan anggaran untuk periode tersebut agar proses rehabilitasi nggak berhenti di tengah jalan.
Pemerintah pusat lewat Mendagri berharap banget supaya pemerintah daerah (Pemda) lebih proaktif.
Jangan cuma nunggu instruksi terus, tapi gerak cepat memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.
Mitigasi itu penting banget, apalagi BMKG sudah kasih sinyal kalau cuaca ke depan mungkin nggak bakal selalu bersahabat.
Kalau sungai sudah bersih dan jalanan sudah diperkuat, setidaknya kita nggak perlu mulai dari nol lagi kalau ada bencana baru.
Apa Selanjutnya bagi Masyarakat Sumatera?
Bagi warga yang masih tinggal di hunian sementara (huntara), tentu kabar target 2028 ini jadi angin segar sekaligus ujian kesabaran.
Pemerintah menjanjikan pembangunan hunian tetap (huntap) bakal terus dikebut.
Kita sebagai masyarakat juga perlu mengawasi nih, apakah benar dana triliunan tadi sampai ke sasaran atau malah nyangkut di birokrasi daerah.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pemulihan ini bukan cuma soal laporan di atas kertas, tapi soal gimana warga Aceh, Sumut, dan Sumbar bisa kembali hidup normal tanpa rasa was-was.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Berapa total anggaran yang disalurkan pusat untuk pemulihan Sumatera?
Total anggaran yang disalurkan mencapai minimal Rp12,34 triliun, yang mencakup BTT Rp268 miliar dan tambahan TKD sekitar Rp12,08 triliun secara akumulatif.
Kapan target seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai?
Pemerintah menargetkan seluruh proses pemulihan pascabencana Sumatera rampung pada tahun 2028.
Daerah mana saja yang menjadi fokus utama pemulihan ini?
Fokus utama mencakup 53 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mengapa Mendagri mengkritik beberapa pemerintah daerah?
Karena realisasi penyerapan anggaran di beberapa daerah masih sangat rendah, bahkan ada yang masih di bawah 10 persen meski dana sudah tersedia.
Ditulis oleh: Intan Permatasari
Posting Komentar