Bedah Kasus Penyadapan Prabowo: Alasan Yusril Terapkan Pasal Makar Terberat
VGI.CO.ID - Dunia politik Indonesia lagi gempar banget, nih! Baru-baru ini, sebuah kabar mengejutkan datang dari Istana. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan kita, Yusril Ihza Mahendra, buka suara soal kasus yang bikin bulu kuduk merinding. Ternyata, aksi penyadapan ilegal yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan cuma soal curi-curi informasi biasa. Menurut Yusril, ini sudah masuk ke ranah yang jauh lebih serius, yaitu dugaan upaya makar atau penggulingan kekuasaan yang sah. Bayangkan saja, kalau pemimpin negara disadap secara ilegal oleh orang-orang yang seharusnya menjaga keamanan, tentu ini jadi alarm merah buat kita semua.
Kejadian ini mulai terungkap ke publik secara gamblang pada Senin, 9 November 2026, dalam sebuah keterangan pers di Jakarta.
Yusril menjelaskan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh sejumlah oknum jenderal polisi ini punya tujuan yang sangat gelap.
Nggak cuma sekadar pengin tahu rahasia negara, tapi ada indikasi kuat kalau mereka mau melumpuhkan langkah Presiden Prabowo.
"Kaitannya untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya," kata Yusril dengan nada serius.
Bahkan, beliau nggak menutup kemungkinan adanya niat yang lebih ekstrem lagi, seperti upaya penggulingan pemerintahan atau hal-hal yang membahayakan nyawa sang Presiden.
Ngeri banget, kan?
Siapa Saja Jenderal yang Terlibat?
Mungkin kamu penasaran, siapa sih orang-orang besar di balik skandal ini?
Bareskrim Polri sudah bergerak cepat dan menetapkan empat orang tersangka.
Nama-namanya pun bukan orang sembarangan di korps kepolisian.
Pertama, ada Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang merupakan mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan.
Kedua, Irjen Ahrie Sonta Nasution yang menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri.
Ketiga, ada Irjen Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Dan yang terakhir adalah Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri.
Melihat deretan nama di atas, kita bisa lihat kalau mereka punya akses teknologi dan hukum yang sangat mumpuni.
Itulah kenapa penyadapan ini bisa terjadi secara sistematis.
Yusril menegaskan kalau bukti-bukti permulaan sudah cukup kuat untuk mengaitkan perbuatan mereka dengan pasal-pasal makar yang ada di KUHP.
Meski sekarang penyidikan masih terus didalami, publik sudah tahu kalau ini bukan sekadar pelanggaran privasi biasa, tapi ancaman nyata buat stabilitas negara Indonesia.
Mengenal Pasal Makar dan Ancaman Hukumannya
Pemerintah nggak main-main dalam menangani kasus ini.
Yusril menyebutkan bahwa tim penyidik sedang mengaitkan tindakan para tersangka dengan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional.
Dua pasal ini khusus mengatur soal tindak pidana makar terhadap Presiden serta niat untuk menggulingkan pemerintah.
Kalau terbukti, hukumannya nggak main-main.
Tapi tunggu dulu, selain pasal makar, para tersangka ini juga sudah dijerat dengan tiga pasal berlapis lainnya yang bikin mereka terancam mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama.
Pasal pertama adalah Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang ancamannya sampai 10 tahun penjara.
Lalu ada Pasal 332 ayat 1 dan 2 dengan ancaman 6 tahun penjara.
Nggak ketinggalan, karena ini melibatkan teknologi, mereka juga kena Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang ancamannya 8 tahun penjara.
Jadi, kalau ditotal-total, para mantan petinggi polisi ini menghadapi masa depan yang suram di balik jeruji besi.
Yusril bilang, penetapan pasal final memang ada di tangan penyidik, tapi bukti yang ada sekarang sudah menunjukkan arah ke sana.
Mengapa Penyadapan Ini Dianggap Sangat Berbahaya?
Kamu mungkin bertanya-tanya, "Kenapa sih penyadapan aja bisa dibilang makar?" Nah, logikanya begini.
Seorang Presiden memegang rahasia negara yang sangat krusial, mulai dari strategi pertahanan sampai kebijakan ekonomi sensitif.
Kalau data-data ini disadap dan dikuasai oleh pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu, mereka bisa dengan mudah menyetir atau bahkan memeras Presiden.
Dalam titik tertentu, hal ini bisa membuat Presiden nggak berdaya alias "lumpuh" dalam mengambil keputusan.
Itulah kenapa Yusril bersikeras bahwa ini bukan sekadar masalah *illegal access* atau penghapusan data elektronik saja.
Apalagi ada indikasi penghapusan data secara ilegal untuk menghilangkan jejak.
Ini menunjukkan kalau aksi mereka dilakukan secara sadar dan terencana dengan sangat rapi.
"Rakyat harus tahu bahwa dalam penyidikan ini tidak hanya penyadapan, tapi juga terkait perbuatan makar," tegas Yusril.
Transparansi dalam kasus ini sangat penting supaya nggak ada spekulasi liar di masyarakat dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum bisa segera dipulihkan.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Publik
Saat ini, bola panas ada di tangan penyidik Bareskrim Polri.
Kita semua tentu berharap proses hukum berjalan adil dan tanpa pandang bulu, sekalipun yang terlibat adalah mantan bos mereka sendiri.
Penyelidikan masih terus berkembang, dan kita mungkin akan melihat fakta-fakta baru yang lebih mengejutkan dalam beberapa minggu ke depan.
Yusril berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas agar marwah institusi Kepresidenan tetap terjaga.
Kasus ini jadi pelajaran berharga buat Indonesia.
Keamanan siber dan loyalitas aparat penegak hukum harus benar-benar diperketat.
Jangan sampai teknologi yang dibiayai oleh uang rakyat justru digunakan untuk menusuk rakyat dari belakang dengan cara melemahkan pemimpinnya sendiri.
Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan sidang dan pembuktiannya di pengadilan nanti.
Yang jelas, kedaulatan negara adalah harga mati yang nggak bisa ditawar-tawar lagi oleh siapapun, termasuk oleh mereka yang punya pangkat bintang di pundak.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Siapa saja tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo?
Tersangka meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Apa alasan Yusril Ihza Mahendra menyebut ini sebagai upaya makar?
Karena penyadapan ilegal tersebut diduga bertujuan untuk melumpuhkan Presiden Prabowo sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya, yang diatur dalam Pasal 191-193 KUHP.
Berapa lama ancaman hukuman maksimal yang dihadapi para tersangka?
Para tersangka terancam hukuman kumulatif dari berbagai pasal, di antaranya Pasal 258 KUHP (10 tahun), Pasal 332 KUHP (6 tahun), dan UU ITE (8 tahun).
Kapan keterangan pers ini disampaikan oleh Yusril?
Keterangan pers tersebut disampaikan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 9 November 2026.
Ditulis oleh: Dimas Aryanto
Posting Komentar