Pasar Jaya Gencarkan Penataan PKL Kramat Jati Masuk Area Pasar
VGI.CO.ID - Perumda Pasar Jaya secara masif menggencarkan kegiatan sosialisasi dan edukasi komprehensif kepada para pedagang ikan dan pedagang kaki lima (PKL) lainnya yang selama ini beroperasi di luar area resmi kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Upaya penertiban sipil dan persuasif ini dioptimalkan dengan tujuan utama mendorong para pedagang tersebut agar bersedia memindahkan seluruh aktivitas perniagaan mereka ke dalam gedung pasar demi kenyamanan bersama.
Langkah relokasi yang terintegrasi ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi tegas dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, yang meminta penataan kawasan di luar gedung pasar segera dituntaskan. Penataan tersebut mendesak dilakukan karena aktivitas perdagangan liar di bahu jalan terbukti mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta menyebabkan kemacetan parah di koridor utama jalan tersebut.
Selain masalah kemacetan lalu lintas, tindakan cepat ini diambil menyusul insiden kecelakaan lalu lintas tragis yang menyebabkan meninggalnya seorang pelajar bernama Hammamshidqi Hammamut (18) pada hari Senin (17/8) lalu. Tragedi memilukan tersebut memicu perhatian luas publik sekaligus mendorong jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk segera merespons kondisi jalan yang licin akibat sisa air ikan dan tumpukan barang pedagang di badan jalan.
Pendekatan Kemanusiaan dalam Penataan Pedagang
Direktur Keuangan Perumda Pasar Jaya, Deni Alfianto Amris, dalam keterangannya menegaskan bahwa proses relokasi ini mengedepankan pendekatan kemanusiaan (humanity) guna menghindari terjadinya bentrokan fisik. Manajemen BUMD milik DKI Jakarta ini berkomitmen untuk menjalin dialog intensif agar para pedagang bersedia masuk ke dalam area pasar secara sukarela tanpa paksaan.
"Pasti kita sosialisasikan, jadi PKL inilah yang jadi tugas kita untuk dicarikan satu pendekatan humanity-nya (kemanusiaan) agar masuk ke dalam," ujar Deni Alfianto Amris saat ditemui secara langsung oleh ANTARA di Kantor Perumda Pasar Jaya, Jakarta, pada hari Senin tersebut. Ia menambahkan bahwa komunikasi yang intensif dan berkelanjutan menjadi pilar utama agar kebijakan penataan tata ruang kota ini tidak memicu penolakan keras dari para pedagang kecil.
Penanganan kelompok pedagang informal di luar area pasar memang memerlukan pendekatan yang jauh berbeda dibanding pembinaan bagi pedagang resmi yang sudah menempati los di dalam pasar. Oleh sebab itu, Perumda Pasar Jaya menempatkan koordinasi jangka panjang ini sebagai program prioritas guna memantau perkembangan ekosistem perdagangan di kawasan Kramat Jati secara berkala.
Sosialisasi Skema Usaha dan Fasilitas Pasar
Program sosialisasi yang digulirkan oleh pihak pengelola tidak hanya sekadar menyampaikan seruan lisan atau perintah tertulis agar pedagang segera mengosongkan area trotoar jalan. Lebih dari itu, para petugas di lapangan secara aktif mengedukasi pedagang mengenai manfaat besar yang akan mereka peroleh apabila mengalihkan operasional bisnis mereka ke dalam gedung.
Para PKL diberikan pemahaman komprehensif mengenai berbagai aspek usaha penting, seperti kepastian skema bisnis, struktur biaya sewa lapak yang terjangkau, serta fasilitas keamanan dan sanitasi. Pengelola pasar meyakinkan pedagang bahwa fasilitas penunjang yang memadai di dalam gedung akan membantu meningkatkan kualitas dagangan, terutama komoditas ikan segar yang sensitif terhadap kebersihan.
"Jadi dari koordinasi itu penting, ada yang namanya semacam tim agar yang di luar itu pindah ke dalam. Sehingga pasar itu tidak lagi crowded (penuh, sesak) di luar. Akses, kemacetan segala macam tuh kan bisa diurai semuanya kalau dia di dalam itu," jelas Deni memaparkan rencana pembentukan tim khusus relokasi tersebut. Dengan diurainya kepadatan di jalan raya, diharapkan kawasan niaga Kramat Jati dapat berubah menjadi pusat perbelanjaan yang bersih, tertib, dan ramah pengunjung.
Dalam skenario jangka panjang, apabila seluruh pedagang kaki lima berhasil ditampung di dalam gedung, kemacetan lalu lintas yang menjadi keluhan abadi pengguna jalan di Jakarta Timur dipastikan mereda. Terurainya simpul kemacetan ini pada gilirannya juga akan menekan angka kecelakaan fatal serta menciptakan estetika kota yang jauh lebih rapi dan teratur.
Peran Vital Kepala Pasar dan Pelayanan Prima
Kesuksesan program relokasi dan sosialisasi ini tidak terlepas dari peran sentral para kepala pasar selaku penanggung jawab operasional harian di unit kerja masing-masing. Kepala pasar kini dituntut tidak hanya fokus mengawasi administrasi internal dan pemeliharaan gedung saja, tetapi juga harus proaktif menjaga ketertiban wilayah penyangga di sekeliling pasar.
Deni Alfianto Amris menambahkan bahwa standar kepemimpinan kepala pasar saat ini harus bergeser ke arah manajemen modern yang berorientasi pada pelayanan pelanggan yang prima. "Kepala pasar itu harus bermazhab sales (berjualan) atau service excellence (pelayanan), atau ada ruang komunikasi," tutur Deni menekankan pentingnya fleksibilitas komunikasi dalam merangkul PKL liar.
Melalui pemantauan rutin dan deteksi dini oleh pihak pengelola, pertumbuhan lapak liar baru di luar batas pasar diharapkan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah sosial yang rumit. Penanganan sejak dini dinilai jauh lebih efektif untuk meredam potensi konflik horisontal antara petugas penertiban dan para pedagang kaki lima di masa mendatang.
Mewujudkan Ekosistem Pasar Kramat Jati yang Tertib
Pemerintah Kota Jakarta Timur secara paralel juga memperketat pengawasan jalur rawan licin dan rawan kecelakaan di sekitar area Kramat Jati dengan menugaskan personel gabungan secara berkala. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pedagang yang masih nekat membuang limbah dagangan secara sembarangan ke permukaan jalan raya.
Melalui rangkaian edukasi persuasif ini, Perumda Pasar Jaya berharap para pedagang ikan dapat menyadari sepenuhnya bahwa kepindahan mereka ke dalam pasar demi kebaikan bersama. Lingkungan berdagang di dalam pasar menawarkan stabilitas usaha yang bebas dari risiko penertiban paksa oleh Satpol PP serta cuaca ekstrem yang tidak menentu.
Dengan demikian, kebijakan penataan kawasan PKL ini tidak sekadar berorientasi pada penertiban wilayah melainkan sebagai upaya strategis menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan. Transformasi tata kelola pasar tradisional ini diharapkan menjadi preseden baik bagi penataan pasar-pasar lainnya di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Posting Komentar