BEM Undip Demonstrasi di Semarang, Soroti Karhutla yang Terus Berulang
VGI.CO.ID - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro menggelar aksi unjuk rasa di Kota Semarang untuk menyuarakan kritik terhadap penanganan bencana lingkungan. Dalam aksi tersebut, BEM Undip demonstrasi di Semarang, soroti karhutla yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia tanpa adanya langkah pencegahan konkret dari pemerintah.
Massa aksi mulai memadati kawasan Jalan Pahlawan, tepat di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, sejak pukul 16.40 WIB pada Senin (24/8/2026). Sambil membawa berbagai atribut demonstrasi, para mahasiswa menyerukan mosi tidak percaya terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan.
Sejumlah poster bernada kritik tajam tampak dibentangkan oleh para peserta aksi di sepanjang jalan protokol tersebut. Beberapa di antaranya bertuliskan tuntutan seperti “81 Jam Menuju Diponegoro melawan”, “Rakyat di atas Militer”, hingga pesan solidaritas lingkungan “All eyes on Kalimantan”.
Salah satu pesan yang paling mencolok menyoroti dimensi politik di balik bencana tahunan dengan tulisan “Karhutla Bukan Cuma Soal El Nino, Ada Politik di Baliknya”. Melalui pesan tersebut, mahasiswa menegaskan bahwa kebakaran hutan tidak boleh hanya dipandang sebagai fenomena cuaca belaka.
Kronologi dan Jalannya Aksi BEM Undip di Jalan Pahlawan
Aksi unjuk rasa yang berlangsung tertib namun riuh ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian guna mengamankan arus lalu lintas di sekitar Jalan Pahlawan. Kendati demikian, orasi demi orasi terus diteriakkan secara bergantian dari atas mobil komando untuk membakar semangat massa.
Koordinator Lapangan Aksi BEM Undip, Fadil Zikra, menjadi salah satu orator yang mempertanyakan efektivitas kinerja pemerintah dalam mengatasi kabut asap. Ia menyayangkan lambatnya respons otoritas berwenang yang dinilai selalu terlambat dalam mengantisipasi titik api baru di luar Pulau Jawa.
“Kami sangat berbelasungkawa atas kejadian yang terus berulang dan tidak ditangani oleh pemerintah secara serius,” ujar Fadil saat menyampaikan orasinya di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, kawasan kebakaran hutan hari ini merupakan salah satu bentuk nyata dari bencana ekologis yang diabaikan secara struktural.
Fadil menambahkan bahwa pendekatan pemadam kebakaran saat ini hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Pemerintah dituntut untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kegagalan mitigasi bencana yang terjadi secara konstan setiap tahunnya.
Sorotan Terhadap Karhutla dan Dugaan Kepentingan Bisnis
BEM Undip menduga ada kelonggaran pengawasan yang sengaja dibiarkan untuk memberikan ruang bagi ekspansi industri skala besar. Lemahnya penegakan hukum dinilai menjadi celah bagi oknum korporasi untuk melakukan pembersihan lahan dengan metode pembakaran yang murah.
Mahasiswa mendesak pemerintah agar memastikan area bekas kebakaran tidak dialihfungsikan menjadi kawasan perkebunan komersial secara ilegal. Hal ini dinilai penting untuk memutus rantai insentif ekonomi dari tindakan perusakan lingkungan yang merugikan masyarakat luas.
“Harusnya itu diselesaikan dari lampau, karena itu bukan momok permasalahan yang hari ini hadir saja,” tegas Fadil di sela-sela aksi. Ia menyayangkan sikap abai jajaran eksekutif yang seolah enggan belajar dari kesalahan taktis pada masa lalu.
Sebagai informasi tambahan, isu ini sempat memanas seiring bantahan Mensesneg terkait penunjukan pengusaha swasta Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran di Kalimantan. Di sisi lain, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dilaporkan telah menetapkan tiga tersangka perorangan dan berjanji mengusut keterlibatan korporasi.
Lima Tuntutan Utama BEM Undip Kepada Pemerintah
Tidak hanya berfokus pada isu lingkungan, demonstrasi kali ini juga membawa lima tuntutan strategis yang ditujukan langsung kepada pemerintah. Tuntutan pertama dan kedua menyoroti pentingnya penguatan desentralisasi serta demokratisasi tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan daerah.
Mahasiswa juga menuntut peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik yang lebih ketat terhadap setiap kebijakan strategis negara. Mereka menilai partisipasi masyarakat sipil sering kali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan krusial.
Tuntutan ketiga mendesak perlindungan terhadap ruang sipil serta perbaikan pola komunikasi publik dari jajaran pemerintah pusat maupun daerah. Sementara tuntutan keempat berfokus pada kebijakan pangan nasional yang harus menjamin keterjangkauan dan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat.
Pada tuntutan terakhir, BEM Undip menyuarakan perlindungan bagi masyarakat pesisir melalui tata kelola pembangunan yang berkeadilan sosial. Pembangunan infrastruktur dinilai jangan sampai mengorbankan ruang hidup nelayan tradisional demi kepentingan investasi semata.
Seruan Aksi Lanjutan dan Komitmen Mahasiswa
BEM Undip menegaskan akan terus mengawal kelima tuntutan ini hingga mendapatkan respons nyata dan tertulis dari pihak pemerintah. Jika tuntutan tersebut diabaikan, aliansi mahasiswa mengancam akan menggelar gelombang unjuk rasa yang lebih besar ke depannya.
Melalui aksi di Semarang ini, mahasiswa berharap dapat memantik kesadaran kolektif masyarakat untuk terus mengawasi jalannya roda pemerintahan. Mereka berkomitmen untuk tetap menjadi penyambung lidah rakyat di tengah situasi demokrasi dan lingkungan yang kian memprihatinkan.
Posting Komentar