3 Petinggi Dana Syariah Indonesia Didakwa Gelapkan Dana Rp 1,3 Triliun
VGI.CO.ID - Pengadilan Negeri (PN) Depok secara resmi telah menggelar sidang perdana terkait kasus dugaan penggelapan dana yang melibatkan perusahaan PT Dana Syariah Indonesia. Tiga orang petinggi perusahaan tersebut kini harus menghadapi meja hijau setelah didakwa melakukan tindak pidana penggelapan dana nasabah dengan nilai fantastis, yakni mencapai Rp 1,3 triliun.
Persidangan yang menjadi sorotan publik ini dilaksanakan di PN Depok pada hari Rabu (22/7/2026). Ketiga terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan tersebut adalah Direktur Utama Taufiq Aljufri (TA), mantan Direktur Mery Yuniarni (MY), dan Komisaris Arie Rizal Lesmana (ARL).
Detail Kerugian dan Dakwaan Jaksa
Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Barkah Dwi Hatmoko, memaparkan secara rinci mengenai besaran kerugian yang diderita dalam kasus ini. Beliau menyatakan bahwa nilai total kerugian dari tindak pidana tersebut mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu Rp 1.386.834.954.040.
Kasus hukum ini bermula ketika Bareskrim Polri menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan gagal bayar yang terjadi di PT Dana Syariah Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian segera melakukan serangkaian proses penyidikan mendalam untuk mengungkap akar permasalahan yang terjadi.
Modus Operandi Proyek Fiktif
Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan fakta mengejutkan mengenai modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku. Polisi menemukan adanya penggunaan skema proyek fiktif dengan memanfaatkan data dari para peminjam yang sudah terdaftar sebelumnya di sistem perusahaan.
Data pribadi para peminjam tersebut dicatut oleh pihak PT Dana Syariah Indonesia tanpa adanya persetujuan yang sah. Perusahaan kemudian seolah-olah menciptakan atau memiliki proyek baru yang ditawarkan kepada masyarakat luas sebagai instrumen investasi.
Tujuan dari pencatutan data tersebut adalah agar masyarakat tertarik dan mau memberikan suntikan dana investasi pada proyek yang sebenarnya tidak ada. Masyarakat, yang tergiur dengan iming-iming instrumen syariah, akhirnya terjebak dalam skema penipuan yang terencana dengan rapi.
Jeratan Pasal Berlapis bagi Terdakwa
Mengingat besarnya kerugian dan dampak sistemik yang ditimbulkan, para terdakwa dijerat dengan berbagai pasal dalam undang-undang yang berlaku. Dakwaan yang dibacakan oleh jaksa mencakup berbagai pelanggaran hukum pidana maupun regulasi sektor keuangan yang ketat.
Para terdakwa didakwa dengan Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP. Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.
Tidak berhenti di situ, jaksa juga menggunakan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai dasar dakwaan. Pelanggaran terhadap Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP juga turut disangkakan kepada ketiga petinggi tersebut.
Implikasi Kasus bagi Industri Keuangan
Kasus yang menimpa PT Dana Syariah Indonesia ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku industri keuangan dan teknologi finansial (fintech) di tanah air. Kepercayaan investor menjadi taruhan utama, dan tindakan kecurangan seperti ini tentu mencederai ekosistem ekonomi syariah yang sedang berkembang pesat di Indonesia.
Otoritas terkait diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap operasional perusahaan penyedia jasa keuangan berbasis syariah. Perlindungan nasabah harus menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Publik kini menanti kelanjutan proses persidangan di Pengadilan Negeri Depok untuk melihat pembuktian lebih lanjut atas dakwaan tersebut. Keadilan bagi para investor yang dirugikan diharapkan dapat ditegakkan melalui putusan hakim yang objektif dan transparan.
Posting Komentar