Anggaran Jalan Jateng Turun Jadi Rp320 Miliar, PUPR Seleksi Ketat Skala Prioritas 2026
VGI.CO.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga kondisi infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026. Alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi tercatat mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jateng, Henggar Budi Anggoro, mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp320 miliar. Dana terbatas tersebut harus dikelola secara ekstra ketat untuk menangani ribuan kilometer jalan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Dampak Penurunan Anggaran terhadap Pemeliharaan Jalan
Dana sebesar Rp320 miliar tersebut nantinya akan dibagi untuk menangani seluruh ruas jalan provinsi yang ada di 35 kabupaten dan kota. Padahal, total panjang jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi mencapai 2.440,12 kilometer, sebuah angka yang cukup besar untuk dikelola dengan dana terbatas.
Henggar menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, situasi ini menunjukkan penurunan anggaran yang sangat signifikan. Sebagai gambaran, pada tahun 2025 lalu, anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan masih menyentuh angka hampir Rp1 triliun.
Dalam pernyataannya usai Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Semarang, Kamis (4/6/2026), Henggar membeberkan alasan di balik minimnya dana tersebut. Salah satu faktor utamanya adalah pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang berdampak luas.
Penurunan dana transfer tersebut dilaporkan mencapai angka sekitar Rp1,5 triliun untuk lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Hal ini secara otomatis memaksa tiap dinas, termasuk PUPR, untuk melakukan penyesuaian anggaran yang cukup besar guna efisiensi.
Skala Prioritas: Fokus pada Jalur Vital
Sebagai langkah antisipasi, PUPR Jateng akan menetapkan skala prioritas bagi ruas-ruas jalan yang kondisinya masuk dalam kategori rusak berat. Fokus utama diberikan kepada jalur-jalur vital yang memerlukan penanganan segera demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Beberapa wilayah yang menjadi prioritas perbaikan antara lain ruas jalan Randublatung–Cepu di wilayah Blora dan penanganan jalan di bawah Balai Jalan Pati serta Brebes. Selain itu, peningkatan kualitas jalan di wilayah Wonogiri yang mengalami penurunan tingkat kemantapan juga menjadi perhatian serius.
Perbaikan jalan di wilayah Balai Surakarta yang kondisinya menurun signifikan serta penanganan darurat untuk ruas jalan Keling-Kelet di wilayah Jepara juga masuk dalam daftar mendesak. PUPR terus melakukan pemantauan mendalam untuk memastikan efektivitas pengerjaan di lapangan.
Mengenai kemantapan jalan di wilayah Surakarta, Henggar menyebutkan adanya penurunan drastis dari yang semula berada di angka 94 persen kini menjadi 68 persen. Banyak ditemukan kerusakan berupa jalan retak yang memerlukan tindakan cepat agar tidak semakin parah.
Strategi Efisiensi dan Metode Kerja PUPR
Meskipun sedang mempersiapkan daftar prioritas, pihak dinas belum merinci secara pasti berapa total kebutuhan anggaran yang sebenarnya diperlukan sepanjang tahun ini. Namun, perbaikan dipastikan akan tetap berjalan menggunakan alokasi APBD Jateng 2026 yang tersedia.
PUPR Jateng juga tengah membahas kemungkinan penggunaan dana dari APBD Perubahan untuk menambah daya dukung perbaikan jalan. Henggar menyatakan bahwa dari total seluruh jalan provinsi, persentase kerusakan yang ada tidak sampai menyentuh angka 50 persen.
Menghadapi kenaikan harga material bangunan yang dibarengi dengan keterbatasan dana, PUPR Jateng melakukan perhitungan ulang secara cermat. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas hasil perbaikan tetap terjaga meskipun dengan anggaran yang terbatas.
Strategi teknis yang dipilih adalah lebih banyak menggunakan metode pengaspalan atau overlay dibandingkan dengan konstruksi beton. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya dan ketersediaan waktu pengerjaan yang lebih singkat.
Dukungan Pemerintah Provinsi dan Penyesuaian Program
Henggar menjamin bahwa meski menggunakan material aspal, perhitungan beban dan kebutuhan material tetap dilakukan sepadan agar jalan memiliki daya tahan yang baik. Hal ini penting untuk menjaga agar infrastruktur tidak cepat rusak kembali setelah diperbaiki.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan infrastruktur jalan meski di tengah keterbatasan anggaran. Ia menyatakan akan segera melakukan penyesuaian terhadap usulan program atau Pokok Pikiran (Pokir).
Luthfi menyadari bahwa masih banyak ruas jalan di daerah yang masuk dalam kategori jalan provinsi yang kondisinya perlu segera direvitalisasi. Menurutnya, revitalisasi jalan merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi tambahan guna menutupi kekurangan anggaran yang dialami Dinas PUPR. Dengan sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan legislatif, diharapkan kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah dapat kembali meningkat secara bertahap.
Posting Komentar