Anggaran Jalan Jateng Turun Jadi Rp320 Miliar: PUPR Seleksi Ketat Skala Prioritas 2026
VGI.CO.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini berada di titik krusial dalam pengelolaan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026. Alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi tercatat mengalami penurunan drastis, memaksa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan penyesuaian strategi secara mendalam.
Kepala Dinas PUPR Jateng, Henggar Budi Anggoro, mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp320 miliar. Jumlah yang sangat terbatas ini harus dikelola dengan ekstra ketat untuk menangani ribuan kilometer jalan yang tersebar di wilayah Jawa Tengah.
Dampak Penurunan Anggaran Terhadap Infrastruktur Provinsi
Dana sebesar Rp320 miliar tersebut nantinya akan dibagi untuk menangani seluruh ruas jalan provinsi yang ada di 35 kabupaten dan kota. Padahal, total panjang jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi mencapai 2.440,12 kilometer, sebuah angka yang sangat menantang dengan alokasi dana yang ada.
Henggar menjelaskan bahwa angka ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebagai gambaran, pada tahun 2025 lalu, anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan masih menyentuh angka hampir Rp1 triliun.
Dalam pernyataannya usai Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Semarang, Kamis (4/6/2026), Henggar membeberkan alasan utama di balik minimnya dana tersebut. Salah satu faktor krusial adalah pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp1,5 triliun untuk lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Strategi PUPR: Fokus pada Ruas Jalan Rusak Berat
Sebagai langkah antisipasi, PUPR Jateng akan menetapkan skala prioritas bagi ruas-ruas jalan yang kondisinya masuk dalam kategori rusak berat. Fokus utama diberikan kepada jalur-jalur vital yang memerlukan penanganan segera demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Strategi teknis yang dipilih adalah lebih banyak menggunakan metode pengaspalan atau overlay dibandingkan dengan konstruksi beton. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya dan ketersediaan waktu pengerjaan yang lebih singkat guna mengejar target.
Henggar menjamin bahwa meski menggunakan material aspal, perhitungan beban dan kebutuhan material tetap dilakukan sepadan agar jalan memiliki daya tahan yang baik. Hal ini penting untuk menjaga agar infrastruktur tidak cepat rusak kembali setelah diperbaiki dengan anggaran yang terbatas.
Daftar Wilayah Prioritas Perbaikan Jalan 2026
PUPR Jateng telah melakukan pemetaan awal terhadap titik-titik yang dianggap paling mendesak untuk segera mendapatkan sentuhan perbaikan fisik. Daftar wilayah ini mencakup ruas jalan Randublatung–Cepu di wilayah Blora serta penanganan pada ruas jalan di bawah Balai Jalan Pati dan Brebes.
Selain itu, terdapat peningkatan kualitas jalan di wilayah Wonogiri yang mengalami penurunan tingkat kemantapan serta perbaikan jalan di wilayah Balai Surakarta yang kondisinya menurun signifikan. Penanganan darurat juga diprioritaskan untuk ruas jalan Keling-Kelet di wilayah Jepara.
Terkait kondisi di wilayah Surakarta, Henggar menyebutkan adanya penurunan drastis kemantapan jalan dari semula 94 persen kini menjadi 68 persen. Kondisi ini menuntut tindakan cepat untuk menangani kerusakan berupa jalan retak agar tidak semakin parah seiring waktu.
Harapan Gubernur Ahmad Luthfi dan APBD Perubahan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan infrastruktur jalan meski di tengah keterbatasan anggaran saat ini. Ia menyatakan akan segera melakukan penyesuaian terhadap usulan program atau Pokok Pikiran (Pokir) agar lebih relevan dengan kebutuhan lapangan.
PUPR Jateng juga tengah membahas kemungkinan penggunaan dana dari APBD Perubahan untuk menambah daya dukung perbaikan jalan sepanjang tahun 2026. Langkah sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan legislatif ini diharapkan dapat menjadi solusi tambahan guna menutupi kekurangan anggaran yang dialami Dinas PUPR.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Mengapa anggaran jalan di Jawa Tengah turun drastis pada tahun 2026?
Penurunan anggaran terjadi karena adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mencapai angka sekitar Rp1,5 triliun untuk lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.
Berapa total anggaran yang tersedia untuk perbaikan jalan di Jawa Tengah tahun 2026?
Alokasi anggaran yang tersedia untuk penanganan ruas jalan provinsi saat ini adalah sekitar Rp320 miliar.
Wilayah mana saja yang menjadi prioritas perbaikan jalan oleh PUPR Jateng?
Prioritas perbaikan mencakup ruas jalan Randublatung–Cepu (Blora), ruas jalan di bawah Balai Jalan Pati dan Brebes, wilayah Wonogiri, wilayah Balai Surakarta, serta ruas jalan Keling-Kelet di Jepara.
Apa strategi teknis PUPR Jateng dalam menyiasati anggaran terbatas?
PUPR Jateng memilih untuk menggunakan metode pengaspalan atau overlay dibandingkan konstruksi beton karena pertimbangan efisiensi biaya dan durasi pengerjaan yang lebih cepat.
Berapa panjang total jalan provinsi yang harus ditangani dengan anggaran tersebut?
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas total panjang jalan mencapai 2.440,12 kilometer yang tersebar di 35 kabupaten dan kota.
Posting Komentar