Plt Bupati Cilacap Bantah Tahu Soal Pemerasan Dana THR Forkopimda
VGI.CO.ID - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menyatakan tidak mengetahui sama sekali mengenai dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Aulia Rachman (AUL). Pernyataan ini disampaikan usai dirinya menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 Mei 2026.
Ammy Amalia Fatma Surya dilaporkan diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang kini menjerat Syamsul Aulia Rachman, yang berstatus sebagai Bupati Cilacap nonaktif. KPK mendalami dugaan praktik pemerasan yang diduga terkait dengan dana Bantuan Keuangan (BK) dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah tersebut.
Pemeriksaan oleh KPK: Saksi Atas Kasus Bupati Nonaktif
Proses pemeriksaan terhadap Ammy Amalia Fatma Surya berlangsung selama beberapa waktu. Ia mengungkapkan bahwa tim penyidik KPK telah mengajukan lebih dari 20 pertanyaan kepadanya. Fokus utama pertanyaan tersebut, menurut pengakuannya, berkaitan dengan perannya sebagai Wakil Bupati Cilacap sebelum menjabat sebagai Pelaksana Tugas.
Secara spesifik, Ammy menjelaskan bahwa penyidik ingin mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil selama menjabat sebagai wakil bupati. Ia juga ditanyai mengenai pengetahuannya terkait potensi praktik penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Dalam kesaksiannya, Ammy Amalia Fatma Surya secara tegas membantah mengetahui adanya modus operandi pemerasan yang diduga dilakukan untuk mendapatkan dana THR bagi Forkopimda. Ia menyatakan dirinya tidak pernah dilibatkan dalam diskusi atau pembicaraan mengenai hal tersebut.
Bantahan Tegas Terkait Modus Pemerasan THR Forkopimda
Saat ditanya oleh awak media usai pemeriksaan, Ammy Amalia Fatma Surya menyampaikan keterkejutannya. Ia mengaku tidak memiliki pengetahuan sedikit pun mengenai praktik yang dipermasalahkan dalam kasus ini. Ia bahkan menggunakan sumpah untuk menegaskan kejujurannya.
"Saya nggak tahu sama sekali, beneran. Dan saya nggak pernah dilibatkan dan saya nggak pernah diajak bicara. Saya juga malah nggak tahu sama sekali kalau ada begitu-begitu," ujar Ammy dengan nada tegas. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dirinya merasa tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Lebih lanjut, Ammy Amalia Fatma Surya menekankan kembali ketidaktahuannya dengan menambahkan, "Sama sekali nggak tahu mas, sumpah demi Allah." Ungkapan ini menunjukkan betapa ia ingin meyakinkan publik dan penyidik KPK bahwa ia tidak memiliki kaitan dengan dugaan pemerasan yang sedang diusut.
Peran sebagai Wakil Bupati Menjadi Fokus Pertanyaan
Selama sesi pemeriksaan, Ammy Amalia Fatma Surya memaparkan bahwa banyak pertanyaan yang diarahkan pada peran dan fungsinya sebagai Wakil Bupati Cilacap. Posisi ini, menurutnya, memang berdekatan dengan Bupati nonaktif Syamsul Aulia Rachman dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Penyidik berusaha menggali informasi mengenai apakah ada keterlibatan atau pengetahuan Ammy terkait dugaan praktik korupsi yang melibatkan atasannya. Ammy menegaskan bahwa setiap pertanyaan mengenai keterlibatan atau pengetahuannya selalu dijawab dengan penolakan.
"Ya peran saya sebagai Wakil Bupati betul, apakah ada keterlibatannya. Yang pasti ditanyakan itu. Kemudian mengetahui atau tidak. Tidak saya tidak mengetahui apa-apa," jelas Ammy mengenai substansi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK.
KPK Terus Dalami Kasus Dugaan Pemerasan Bupati Cilacap
Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Aulia Rachman telah menjadi perhatian serius KPK. Lembaga antirasuah ini terus melakukan pendalaman untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus tersebut. Pemeriksaan terhadap Ammy Amalia Fatma Surya merupakan salah satu upaya KPK untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang komprehensif.
Dugaan pemerasan ini dilaporkan terkait dengan upaya mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal melalui jabatan. Modus operandi yang diduga digunakan pelaku masih terus didalami oleh tim penyidik KPK. Informasi yang beredar menyebutkan adanya aliran dana yang tidak semestinya untuk pengurusan berbagai keperluan, termasuk THR bagi Forkopimda.
Pihak KPK berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini demi menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di tingkat daerah. Setiap saksi yang relevan akan terus dipanggil untuk memberikan keterangan guna melengkapi berkas perkara.
Dampak pada Pemerintahan Daerah
Kasus ini tentu memberikan dampak pada citra dan stabilitas pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap. Kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik dapat terpengaruh oleh kasus-kasus korupsi yang terungkap.
Penting bagi setiap pejabat publik, termasuk Plt Bupati, untuk selalu bertindak transparan dan akuntabel. Menjaga integritas dan menghindari potensi konflik kepentingan menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Pihak-pihak terkait diharapkan dapat memberikan keterangan yang jujur dan kooperatif kepada lembaga penegak hukum agar kasus ini dapat segera terselesaikan dengan baik dan adil. Harapannya, penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.
Proses hukum yang sedang berjalan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara tentang pentingnya menjaga amanah rakyat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari investigasi KPK terkait kasus dugaan pemerasan di Cilacap.
Ditulis oleh: Rudi Hartono
Posting Komentar