KPK Sita Bukti Uang Tunai Saat OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya
VGI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, pada Jumat, 13 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita sejumlah uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik suap.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa barang bukti yang diamankan salah satunya berupa uang tunai. Pecahan uang tersebut teridentifikasi dalam bentuk rupiah, namun jumlah pastinya masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik.
"Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah dalam bentuk uang tunai," ujar Budi Prasetyo kepada awak media di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Ia menambahkan, proses pemeriksaan awal masih terus berlangsung di lapangan.
Dugaan Kasus Suap Proyek di Cilacap
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Bupati Syamsul Auliya Rachman diduga terlibat dalam kasus suap terkait proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap. Penerimaan uang tersebut diduga merupakan imbalan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan proyek-proyek tersebut.
Total 27 orang lainnya juga turut diamankan dalam OTT ini, terdiri dari unsur penyelenggara negara atau ASN dan sejumlah pihak swasta. Mereka semua saat ini menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami peran masing-masing dalam jaringan dugaan korupsi.
Menanggapi pertanyaan tentang potensi keterlibatan pihak lain, Budi Prasetyo menegaskan bahwa Wakil Bupati Cilacap tidak termasuk dalam daftar pihak yang diamankan. "Sejauh ini informasi yang kami terima (Wakil Bupati) tidak ada," jelas Budi.
Proses Hukum Berlanjut
Sesuai prosedur hukum yang berlaku, KPK memiliki batas waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Saat ini, mereka semua masih berstatus sebagai terperiksa hingga ada penetapan status lebih lanjut.
Peristiwa ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat OTT KPK, menggarisbawahi komitmen lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani sempat meminta evaluasi setelah dua bupati lain juga terjaring OTT dalam sepekan terakhir.
Ditulis oleh: Rina Wulandari
Posting Komentar