Strategi Apindo Atur Jadwal Kerja Biar Target Produksi Nggak Berantakan
VGI.CO.ID - Pernah nggak sih kamu merasa kalau jadwal libur di Indonesia itu kadang bikin kejutan? Buat kita yang kerja, pengumuman libur tambahan atau cuti bersama mendadak itu rasanya kayak dapet durian runtuh. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana perasaan para pemilik pabrik atau pengusaha yang harus ngejar target produksi? Nah, baru-baru ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang akrab kita kenal sebagai Apindo lagi menyuarakan kegelisahan mereka soal kepastian waktu kerja ini.
Senin, 9 November 2026 kemarin, Bob Azam selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo angkat bicara soal kondisi dunia usaha pasca lahirnya regulasi baru.
Intinya, para pengusaha pengen banget pemerintah menetapkan angka pasti soal berapa hari sih sebenarnya kita harus bekerja dalam satu tahun.
Mereka mengusulkan angka di kisaran 245 sampai 250 hari kerja efektif.
Kenapa angka itu?
Dan kenapa sekarang mereka baru minta hal ini?
Yuk, kita bedah bareng-bareng biar makin paham konteksnya.
Gara-Gara Aturan Baru di Tahun 2026
Semua bermula ketika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi diterbitkan.
Ada satu poin yang bikin para bos di sektor industri mikir keras, yaitu aturan yang melarang perusahaan memotong jatah cuti tahunan karyawan kalau ada pelaksanaan cuti bersama.
Jadi, kalau pemerintah bilang besok libur cuti bersama, ya itu nggak boleh ngurangin jatah cuti pribadi kamu yang biasanya 12 hari setahun itu.
Buat kamu dan saya, ini berita bagus banget, kan?
Tapi buat perusahaan, ini artinya hari kerja efektif jadi makin berkurang dan sulit diprediksi.
Bob Azam menilai, pemerintah jangan cuma jago bikin daftar libur aja, tapi juga harus kasih patokan yang jelas soal total hari kerja dalam setahun.
Menurutnya, kepastian ini penting banget supaya perusahaan bisa bikin rencana jangka panjang, terutama soal kapasitas produksi barang atau jasa yang mau mereka hasilkan.
Belajar dari Tetangga: India dan Vietnam
Menariknya, Bob juga membandingkan kondisi di Indonesia dengan negara-negara kompetitor kita. Kamu tahu nggak kalau di India atau Vietnam, aturan hari kerjanya beda banget? Di sana, banyak perusahaan yang masih beroperasi secara normal di hari Sabtu. Dengan standar kerja tahunan yang dipatok sekitar 245 hingga 250 hari, mereka punya hitung-hitungan yang lebih pasti soal output harian.
Kalau di Indonesia jumlah harinya nggak pasti karena libur yang fleksibel, pengusaha jadi susah ngitung. "Kalau liburnya yang diatur terus, kita jadi bingung hari kerjanya tinggal berapa sisa waktunya," kira-kira begitu keluhan yang disampaikan Bob. Efeknya apa? Produktivitas perusahaan jadi naik turun kayak roller coaster. Hari ini bisa produksi banyak, besok tiba-tiba harus berhenti operasional karena tanggal merah dadakan.
Bukan Sekadar Kalender, Ini Soal Angka Produksi
Bagi sebuah industri, terutama manufaktur, satu hari kerja itu sangat berharga.
Bayangin sebuah pabrik mobil yang setiap harinya punya target bikin ratusan unit.
Kalau jadwal kerjanya berantakan, mereka bakal susah menentukan kapan pesanan pelanggan bisa selesai.
Belum lagi soal biaya operasional mesin dan manajemen tenaga kerja yang harus disusun ulang setiap kali ada perubahan kalender.
Makanya, Apindo berharap ada standar yang "fix" atau tetap.
Dengan adanya acuan 245-250 hari kerja itu, perusahaan bisa langsung mengalikan jumlah hari tersebut dengan kapasitas produksi harian mereka.
Hasilnya, target tahunan jadi lebih realistis dan nggak cuma sekadar tebak-tebakan buah manggis.
Fleksibilitas Lewat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Walaupun Apindo minta kepastian, bukan berarti mereka mau aturan yang kaku banget sampai nggak bisa napas. Bob Azam menegaskan kalau setiap jenis industri itu punya karakter yang beda-beda. Pabrik tekstil beda urusannya sama kantor startup, kan? Makanya, solusi yang ditawarkan adalah UU yang sifatnya lebih terbuka dan memberikan ruang buat perusahaan untuk mengatur detailnya sendiri.
Di sinilah peran penting PKB atau Perjanjian Kerja Bersama.
Jadi, walaupun ada patokan umum dari pemerintah, setiap perusahaan dipersilakan buat negosiasi lagi sama karyawannya soal gimana pembagian jam kerjanya.
Misalnya, mau dipatok 45 jam seminggu atau gimana, silakan diatur di internal masing-masing.
Yang penting, ada koridor yang jelas supaya semua pihak nggak merasa dirugikan.
Apa Langkah Apindo Selanjutnya?
Sampai saat ini, ternyata Apindo belum memberikan keputusan final atau sikap resmi yang saklek terhadap seluruh isi UU No.
27 Tahun 2026 tersebut.
Mereka masih dalam tahap mempelajari setiap detail aturannya.
Apalagi, biasanya setelah undang-undang terbit, bakal ada aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang bakal menjelaskan secara teknis gimana cara jalaninnya di lapangan.
"Masih kita pelajari produk turunannya nanti bakal kayak gimana," kata Bob menutup pernyataannya.
Jadi, buat kita yang bekerja, tetap fokus kasih performa terbaik ya.
Sambil kita pantau terus gimana hasil diskusi antara pengusaha dan pemerintah ini nantinya.
Semoga aja ada jalan tengah yang enak buat pengusaha, tapi juga tetap bikin karyawan sejahtera dan punya waktu istirahat yang cukup!
Pertanyaan Umum (FAQ)
Berapa jumlah hari kerja yang diusulkan Apindo dalam setahun?
Apindo mengusulkan agar standar hari kerja efektif dalam satu tahun dipatok antara 245 hingga 250 hari.
Apa alasan utama Apindo meminta kepastian hari kerja ini?
Agar perusahaan bisa menyusun perencanaan produksi yang lebih akurat, menjaga produktivitas, dan menghitung output harian dengan lebih pasti di tengah banyaknya pengaturan hari libur.
Bagaimana aturan UU No. 27 Tahun 2026 soal cuti bersama?
Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah larangan bagi perusahaan untuk memotong jatah cuti tahunan pekerja ketika ada pelaksanaan cuti bersama dari pemerintah.
Negara mana yang dijadikan perbandingan oleh Apindo terkait hari kerja?
Bob Azam menyebutkan India dan Vietnam sebagai contoh negara yang memiliki pengaturan hari kerja berbeda, termasuk praktik bekerja pada hari Sabtu.
Apa saran Apindo agar aturan kerja tetap fleksibel bagi tiap industri?
Apindo menyarankan agar undang-undang bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk mengatur teknis jam kerja melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) masing-masing.
Ditulis oleh: Siti Aminah
Posting Komentar