Subsidi BBM Dianggap Usang, Beralih ke Bantuan Langsung
VGI.CO.ID - Jakarta - Skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia menjadi sorotan. Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa model subsidi yang berjalan saat ini sudah usang dan membutuhkan perubahan mendasar untuk lebih tepat sasaran.
Menyampaikan pandangannya pada Jumat (25/9/2026), Wijayanto menekankan perlunya pergeseran dari subsidi barang, seperti BBM, ke subsidi tertutup yang langsung disalurkan kepada penerima manfaat. "Idealnya, bantuan diarahkan kepada individu penerima manfaat, bukan barang seperti saat ini. Namun, proses perubahan memerlukan waktu dan strategi. Dalam masa transisi, kita tetap perlu melakukan penyesuaian harga secara adaptif," jelasnya kepada Bloomberg Technoz.
Subsidi BBM Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, skema subsidi BBM bersifat regresif. Hal ini berarti kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi justru menjadi penerima manfaat terbesar dari subsidi tersebut, sementara kelompok masyarakat miskin hanya memperoleh porsi kecil.
"Subsidi barang seperti ini kurang efisien dalam mengurangi kesenjangan sosial. Sebaliknya, cara ini justru memperbesar ketimpangan karena yang kaya lebih sering mengonsumsi BBM bersubsidi," tambah Wijayanto.
Masalah ini telah lama menjadi perhatian pemerintah. Meskipun subsidi BBM bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan energi, desain skema yang ada dinilai tidak mampu mengakomodasi keadilan sosial secara optimal.
Langkah Perubahan: Bantuan Sosial Tertutup
Wijayanto mengusulkan agar subsidi diubah menjadi model bantuan sosial tertutup. Dalam skema baru ini, bantuan keuangan langsung diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Ini adalah solusi yang lebih efektif. Bantuan langsung memungkinkan pemerintah untuk menargetkan kelompok miskin secara akurat," tegasnya.
Meskipun begitu, transisi tersebut dianggap membutuhkan persiapan matang. Perubahan sistem memerlukan berbagai langkah, termasuk penyusunan data penerima manfaat yang valid, edukasi publik, hingga pembangunan infrastruktur penyaluran bantuan.
Subsidi LPG Dipangkas, Alternatif Energi Dikebut
Tidak hanya BBM, pemerintah juga mulai memangkas subsidi LPG sebesar Rp11,09 triliun untuk tahun 2027. Hal ini dilakukan bersamaan dengan percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) dan promosi penggunaan kompor listrik sebagai alternatif energi rumah tangga.
Sementara itu, kuota LPG untuk tahun 2027 diproyeksikan turun sebanyak 950.000 ton. Meski kebijakan ini dilakukan untuk menekan anggaran subsidi, pemerintah diminta untuk lebih transparan dalam menjelaskan tujuan dan manfaat perubahan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
Solusi Jangka Panjang di Sektor Energi
Dalam jangka panjang, pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga menghadirkan solusi keberlanjutan di sektor energi. Pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, biomassa, hingga peningkatan efisiensi energi dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi energi fosil.
"Melihat tren global, Indonesia juga harus beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Ini tidak hanya membantu stabilitas ekonomi, tetapi juga mendukung komitmen mitigasi perubahan iklim," ungkap Wijayanto.
Keselarasan dengan Kebijakan Fiskal
Guna memastikan keberhasilan implementasi subsidi tertutup, pemerintah perlu menjamin integrasi kebijakan ini dengan kebijakan fiskal lainnya. Pengawasan ketat dan pengelolaan anggaran yang efisien dinilai sebagai kunci utama.
Pakar ekonomi menambahkan bahwa implementasi subsidi tertutup di sejumlah negara lain telah membuahkan hasil positif. Contohnya adalah Brazil dan Meksiko yang berhasil mengurangi angka kemiskinan melalui penyaluran bantuan berbasis individu.
Kendala yang Perlu Dihadapi
Kendati memiliki manfaat signifikan, peralihan subsidi BBM ke subsidi tertutup tidak bebas hambatan. Pemerintah perlu mengatasi tantangan teknis, seperti pemutakhiran basis data masyarakat yang berhak menerima bantuan, serta melawan potensi penyalahgunaan dana bantuan.
"Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat," imbuh Wijayanto.
Dengan sistem subsidi saat ini dianggap usang, langkah menuju subsidi tertutup dianggap sebagai langkah logis untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien. Implementasi yang hati-hati serta komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi ini.
Posting Komentar