Menkeu Purbaya Tinjau Disiplin Anggaran dan Program Strategis di Jabar
VGI.CO.ID - Jakarta (ANTARA) - Menkeu Purbaya tinjau disiplin anggaran dan program strategis di Jabar guna memastikan efektivitas alokasi dana pembangunan nasional. Peninjauan langsung tersebut dilaksanakan melalui kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menegaskan pentingnya akurasi perencanaan anggaran belanja pegawai sejak awal tahun anggaran demi menghindari potensi defisit. Beliau memberikan perhatian khusus agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan masalah pagu minus pada akhir periode.
Menkeu juga memperingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak melakukan pergeseran anggaran yang dapat mengorbankan program-program kemasyarakatan. Alokasi dana untuk pelayanan publik hanya boleh dialihkan ke belanja pegawai dalam kondisi darurat yang sangat mendesak demi kepentingan bersama.
Mengapa Menkeu Purbaya Tinjau Disiplin Anggaran dan Program Strategis di Jabar?
Selain disiplin fiskal, kunjungan ini difokuskan pada pemantauan program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program-program ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan sosial dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan.
Terkait program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat melaporkan telah melakukan survei langsung terhadap 22 dari total 26 sekolah yang ada. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh sekolah yang disurvei berada dalam kondisi fisik yang sangat baik dan didukung fasilitas lengkap.
Setiap ruang kelas pada Sekolah Rakyat tersebut kini telah dilengkapi dengan fasilitas teknologi modern berupa smartboard interaktif untuk mendukung kegiatan belajar. Tidak hanya itu, para siswa juga masing-masing menerima satu unit laptop guna menunjang pembelajaran berbasis digital sejak dini.
Meskipun memiliki fasilitas yang sangat memadai, Menkeu menilai program Sekolah Rakyat ini masih kurang mendapatkan perhatian dan eksposur di tengah publik. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah meningkatkan komunikasi publik agar manfaat luar biasa dari program ini dapat dirasakan lebih luas.
Perkembangan KDKMP dan Layanan Gizi SPPG di Wilayah Jabar
Pada sektor pemberdayaan ekonomi desa, wilayah Jawa Barat tercatat memiliki total 5.970 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di berbagai daerah. Dari target awal survei sebanyak 147 unit, pihak berwenang telah menyelesaikan penilaian lapangan terhadap 22 unit KDKMP.
Hasil pemantauan sementara menunjukkan bahwa beberapa infrastruktur fisik koperasi tersebut kini telah selesai dibangun secara keseluruhan. Kehadiran koperasi ini diharapkan dapat segera beroperasi untuk memperkuat likuiditas keuangan mikro dan membantu permodalan usaha kecil di desa.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) didukung oleh keberadaan 6.794 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Jawa Barat. Pemerintah awalnya menargetkan survei pada 199 unit SPPG, namun realisasinya kini telah melampaui target dengan menjangkau 275 unit.
Setiap unit SPPG di wilayah ini dirancang memiliki kapasitas produksi makanan berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi per hari. Makanan bergizi tersebut disalurkan secara berkala untuk memenuhi standar kesehatan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.
Sasaran utama dari distribusi makanan gratis ini meliputi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Hasil evaluasi secara umum menyimpulkan bahwa mutu dan kualitas makanan yang diproduksi SPPG Jawa Barat dinilai sangat baik serta disukai penerima manfaat.
Penerapan Indeks Penilaian Kinerja SPPG Secara Nasional
Menanggapi pencapaian tersebut, Menkeu Purbaya menginstruksikan Ditjen Perbendaharaan untuk merumuskan indeks penilaian kinerja SPPG yang terstandarisasi secara nasional. Indeks evaluasi tersebut rencananya akan menggunakan skala penilaian yang jelas, mulai dari angka satu hingga lima.
Langkah standardisasi ini ditujukan untuk mengukur efektivitas penyaluran gizi sekaligus mempermudah perbandingan kinerja operasional antardaerah secara objektif. Melalui sistem penilaian berkala ini, kualitas layanan program gizi nasional diharapkan dapat terus terjaga dan dievaluasi dengan transparan.
Langkah pengawasan ketat ini menjadi sangat krusial mengingat Jawa Barat membutuhkan strategi pengelolaan APBD yang responsif terhadap dinamika ekonomi global. Sebelumnya, berbagai pihak sempat menyoroti urgensi keterbukaan data anggaran guna meminimalkan dana mengendap di bank serta memaksimalkan belanja publik.
Kunjungan kerja Menkeu Purbaya ke Bandung ini diharapkan mampu mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program strategis. Melalui disiplin anggaran yang konsisten, setiap rupiah dari kas negara diharapkan dapat memberikan dampak riil bagi peningkatan taraf hidup rakyat.
Posting Komentar