Mengapa Sistem Desil Baru Mendapat Sorotan Luas di Indonesia?
VGI.CO.ID - Sistem pemeringkatan kesejahteraan terbaru melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kini tengah memicu perdebatan publik karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan realitas kehidupan masyarakat kelas bawah di lapangan. Pertanyaan mengenai mengapa sistem desil baru mendapat sorotan luas akhir-akhir ini menjadi sangat mendesak setelah sejumlah warga kurang mampu dilaporkan kehilangan hak jaminan sosial mereka secara mendadak.
Hingga 10 Juli 2026, pemutakhiran DTSEN Versi 3 Tahun 2026 dilaporkan telah mencakup 290,13 juta data individu serta 95,98 juta data keluarga yang dihimpun dari berbagai sumber data administrasi negara. Meskipun pembaruan data berskala besar ini ditujukan untuk memetakan status ekonomi secara periodik, implementasinya di tingkat daerah justru memicu gelombang keberatan dari masyarakat.
Kontroversi Pergeseran Desil di Daerah: Kasus Timbul di Yogyakarta
Salah satu kontroversi nyata terjadi di DI Yogyakarta ketika seorang penarik becak motor bernama Timbul (49), warga Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, mendapati status kesejahteraannya melonjak secara tidak masuk akal. Pria yang sehari-hari mencari nafkah di kawasan Malioboro dengan pendapatan tidak menentu ini terkejut karena posisinya bergeser dari desil 1 langsung ke desil 9 pada Senin, 24 Agustus 2026 sore.
"Kadang sehari bisa dapat Rp 50.000, Rp 100.000, tapi sering juga tidak dapat penghasilan sama sekali. Makanya, saya kaget, kok, bisa masuk desil 9," ujar Timbul saat ditemui langsung di kawasan Malioboro. Akibat perubahan status yang mengategorikannya sebagai warga sangat sejahtera tersebut, Timbul kini kehilangan akses untuk mengurus surat keterangan tidak mampu guna mengajukan keringanan biaya kuliah anaknya.
Memahami Cara Kerja Klasifikasi Desil Kesejahteraan
Secara sederhana, sistem desil membagi seluruh penduduk menjadi sepuluh kelompok kesejahteraan dengan angka 1 untuk tingkat ekonomi terendah hingga angka 10 untuk kelompok paling sejahtera. Penentuan peringkat ini didasarkan pada parameter sosial ekonomi yang kompleks, mulai dari jenis pekerjaan, jenjang pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset rumah tangga.
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa masuk dalam kelompok desil 10 tidak serta-merta mengindikasikan sebuah keluarga memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Pihak otoritas menjelaskan bahwa kelompok desil tertinggi tersebut mencakup spektrum ekonomi yang sangat lebar, mulai dari masyarakat kelas menengah hingga kelompok elit dengan aset raksasa.
Upaya Verifikasi Ulang dan Dampak Terhadap Bantuan Sosial
Merespons keluhan warga yang kehilangan status miskin secara mendadak, Kepala Dinas Sosial DIY Suyarno menyatakan bahwa pihaknya kini tengah merancang formulasi kebijakan khusus. Formulasi baru ini disiapkan agar warga miskin yang mengalami kenaikan desil secara administratif tetap dapat difasilitasi dengan bantuan sosial (bansos) yang sesuai kebutuhan riil mereka.
Dinas Sosial DIY akan segera melakukan verifikasi faktual ulang secara langsung ke lapangan guna memastikan validitas kondisi ekonomi warga yang desilnya mengalami lonjakan drastis. Langkah verifikasi ini krusial karena berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2026, bantuan sosial pemerintah kini dibatasi hanya untuk masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4.
Kesalahan penempatan angka desil ini berdampak langsung pada hilangnya akses masyarakat miskin terhadap berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Selain bantuan pangan, warga yang terdepak dari desil bawah juga terancam kehilangan kepesertaan gratis pada program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
Pandangan Ekonom dan Analis Terhadap Kelemahan Sistem Desil
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai pengelompokan menggunakan metode desil sebenarnya masih relevan sebagai instrumen penyaring awal. Namun, ia mengingatkan bahwa sistem ini tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya tolok ukur tunggal tanpa mengombinasikannya dengan data pola konsumsi, pengeluaran riil, dan histori kepemilikan aset.
Jika desil digunakan secara kaku tanpa validasi silang, kebijakan tersebut berpotensi memicu kesalahan penargetan berupa inclusion error dan exclusion error yang merugikan keuangan negara serta masyarakat. Selain itu, ada ancaman berupa cliff effect di mana dua keluarga dengan kondisi ekonomi hampir serupa mendapatkan perlakuan kebijakan yang sangat timpang hanya karena batas administratif yang kaku.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede turut menekankan pada Minggu, 23 Agustus 2026, bahwa kekakuan dalam menerapkan data desil sebagai patokan mutlak akan selalu menimbulkan masalah sosial baru. Beliau menambahkan bahwa perbedaan kecil di batas klasifikasi antardesil dapat menghasilkan ketidakadilan nyata berupa jurang perbedaan manfaat bantuan sosial yang sangat lebar.
Rencana Pembatasan Subsidi BBM dan Pelajaran dari Negara Lain
Isu akurasi data desil ini menjadi semakin mendesak untuk segera diselesaikan mengingat pemerintah berencana memperluas penggunaan DTSEN pada tahun 2027 mendatang. Terlebih lagi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengungkapkan rencana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi konsumen yang tergolong dalam kelompok desil 9 dan desil 10.
Kelemahan mendasar dari sistem desil ini adalah sifat datanya yang menyerupai foto statis, sementara dinamika ekonomi masyarakat berubah cepat layaknya sebuah film. Seseorang yang hari ini dikategorikan aman secara ekonomi bisa saja mendadak kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin dalam hitungan bulan akibat perubahan kondisi pasar kerja yang dinamis.
Untuk mengatasi kendala akurasi tersebut, Indonesia perlu mempelajari sistem jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara berkembang seperti Kolombia dan Turki. Kolombia melalui instrumen Sisbén IV berhasil memetakan kelompok rentan miskin secara berkala, sedangkan Turki menggunakan sistem digital terintegrasi ISAS yang menghubungkan data dari 28 otoritas publik secara langsung.
Posting Komentar