Kapolri Listyo Sigit Siap Pimpin Demo Buruh Setelah Pensiun
VGI.CO.ID - Sebuah komitmen mengejutkan datang dari kutipan pernyataan Kapolri: Setelah Pensiun Saya akan Turun Memimpin Demo… - FAJAR yang menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan serikat buruh nasional. Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan langkah ekstrem ini akan ia lakukan apabila Desk Ketenagakerjaan Polri yang dibentuknya tidak berfungsi optimal setelah masa jabatannya berakhir.
Penegasan tersebut diutarakan langsung oleh Kapolri saat menyampaikan sambutan dalam acara peresmian Gedung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdul Gani (KSPSI AGN) Jawa Timur di Surabaya pada Jumat (21/8). Di hadapan puluhan perwakilan buruh yang hadir, ia menjelaskan bahwa kepolisian berkomitmen penuh untuk mengawal keadilan bagi para pekerja.
Peran Desk Ketenagakerjaan dalam Revisi UU Cipta Kerja
Listyo Sigit mengusulkan agar keberadaan dan fungsi taktis Desk Ketenagakerjaan Polri dapat dimasukkan secara resmi ke dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang saat ini masih digodok. Integrasi ini dinilai sangat penting agar komitmen perlindungan hak-hak pekerja yang telah dibangun antara Polri dan serikat buruh memiliki kekuatan hukum tetap.
Langkah ini dirancang untuk memberikan jaminan jangka panjang bagi kaum buruh dalam menyelesaikan berbagai sengketa industrial yang kerap terjadi dengan pihak pemberi kerja. Dengan adanya payung hukum yang kuat, diharapkan peran kepolisian sebagai mediator konflik ketenagakerjaan dapat berjalan lebih objektif dan independen.
“Revisi Undang-Undang Cipta Kerja peran Desk Ketenagakerjaan Polri bisa masuk di dalamnya, karena ini menjadi bagian dari menjaga komitmen yang sudah terbangun,” ungkap Listyo Sigit secara terbuka di podium peresmian. Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan tekad kepolisian untuk aktif terlibat menciptakan iklim kerja yang harmonis di Indonesia.
Pesan Tegas Kapolri Listyo Sigit untuk Penerusnya
Selain mempersiapkan regulasi, Kapolri juga menitipkan mandat penting ini kepada jajaran perwira tinggi yang kelak akan menggantikan posisinya sebagai pucuk pimpinan Korps Bhayangkara. Ia mengingatkan para calon Kapolri mendatang agar tidak menghentikan program Desk Ketenagakerjaan dan terus mengawal berbagai permasalahan krusial yang dihadapi buruh.
Demi menunjukkan keseriusan komitmennya, ia bahkan berseloroh siap turun langsung ke jalan untuk memimpin aksi unjuk rasa jika wadah mediasi tersebut kelak diabaikan oleh penerusnya. “Saya sudah sampaikan ke calon-calon Kapolri nanti kalau saya sudah pensiun, kalau Desk Ketenagakerjaan itu gak bekerja optimal, saya akan turun memimpin demo, setuju ya?” tantang Listyo Sigit di hadapan para buruh.
Kendati demikian, Kapolri merasa sangat optimis bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri akan terus eksis dan berkembang melayani kebutuhan para pekerja secara berkelanjutan. Ia meyakini institusi Polri memiliki dedikasi internal yang kuat untuk selalu berdiri berdampingan dengan kaum buruh dalam menyelesaikan dinamika hukum ketenagakerjaan.
Mengawal Regulasi Baru Menjelang Tenggat Waktu 2026
Isu ketenagakerjaan ini kian krusial mengingat batas waktu penyelesaian revisi UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan jatuh pada tanggal 30 Oktober 2026 mendatang. Batas waktu yang krusial ini memerlukan pengawasan ketat dari semua elemen masyarakat, terutama serikat buruh yang menjadi subjek utama terdampak aturan tersebut.
Kapolri secara terbuka mengakui bahwa pihak kepolisian sangat memahami kecemasan dan keresahan mendalam yang dirasakan oleh rekan-rekan buruh di seluruh penjuru tanah air. Oleh sebab itu, pengawalan ketat terhadap jalannya pembahasan draf undang-undang baru dinilai menjadi agenda prioritas yang tidak boleh diabaikan.
“Ya, kami juga tentunya menyadari dan memahami keresahan dari rekan-rekan buruh sehingga kemudian ini harus dikawal ketat, kan begitu tadi,” sambung jenderal bintang empat tersebut dalam penjelasannya kepada pers. Ia menjamin kepolisian akan memfasilitasi ruang dialog yang sehat agar semua aspirasi buruh dapat tersalurkan ke pihak legislatif.
Menyuarakan Aspirasi Secara Tertib dan Konstruktif
Dalam konteks penyampaian pendapat, Kapolri menegaskan bahwa buruh memiliki hak penuh untuk menyuarakan aspirasi mereka di muka umum, termasuk dengan turun ke jalan. Namun, ia memberikan catatan tebal agar seluruh rangkaian aksi demonstrasi tersebut tetap wajib mengedepankan aspek ketertiban umum.
Listyo Sigit mengimbau seluruh elemen buruh agar senantiasa menggunakan langkah-langkah perjuangan yang konstruktif dan menghindari tindakan anarkis yang dapat mengganggu masyarakat luas. Langkah dialogis dan koordinasi yang baik dinilai jauh lebih efektif dalam melahirkan solusi konkret tanpa memicu bentrokan fisik di lapangan.
“Saya selalu sampaikan langkah konstruktif sudah dibangun dari awal, saya pesan semua dilaksanakan dalam koridor yang tertib, konstruktif, kalaupun besar juga harus tertib,” tutup Kapolri menegaskan pesannya. Arahan ini menjadi penutup komitmen Polri untuk mengawal hak berpendapat para buruh selaras dengan pemeliharaan keamanan nasional.
Posting Komentar