Rencana Israel Pindahkan Wewenang Polisi di Tepi Barat: Ancaman Aneksasi Formal
VGI.CO.ID - Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, baru-baru ini menginstruksikan militer untuk menyusun rencana pengalihan wewenang penegakan hukum bagi warga Israel di Tepi Barat yang diduduki kepada kepolisian. Langkah kontroversial ini segera menuai kecaman luas dari otoritas Palestina, yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata menuju aneksasi penuh.
Wakil Presiden Palestina, Hussein al-Sheikh, secara tegas menyebut rencana tersebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Ia mendesak adanya intervensi global untuk menghentikan manuver yang dikhawatirkan akan melegitimasi aneksasi ilegal atas tanah Palestina secara permanen.
Polemik Pemindahan Wewenang Penegakan Hukum
Pengumuman Katz muncul di tengah pengepungan selama enam hari oleh pemukim ekstremis terhadap tiga keluarga Palestina di desa Qusra. Militer Israel hingga kini dinilai gagal atau enggan menindak kelompok militan yang berusaha mengusir penduduk asli melalui kampanye teror yang berkepanjangan.
Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka di Israel, memperingatkan bahwa pemindahan wewenang penegakan hukum dapat menjadi langkah signifikan menuju aneksasi formal. Ia menekankan bahwa meskipun militer dapat mendelegasikan penegakan hukum, tanggung jawab hukum atas pelanggaran wilayah pendudukan tidak bisa dilepaskan begitu saja.
Sfard menilai bahwa menciptakan kerangka hukum yang membebaskan militer dari tanggung jawab adalah bentuk nyata dari aneksasi yang sangat berbahaya. Kritikus lain bahkan melabeli pernyataan Katz sebagai tindakan pengecut dari seorang menteri yang sedang berada di bawah sorotan publik akibat kegagalan mengamankan wilayah tersebut.
Eskalasi di Lapangan dan Pemukiman Ilegal
Situasi di Tepi Barat semakin memanas dengan adanya lonjakan serangan terhadap warga Palestina serta pembangunan pemukiman baru yang masif. Ekstremis yang didukung oleh pemerintah paling sayap kanan dalam sejarah Israel terus mengintensifkan kampanye pengusiran menjelang pemilihan nasional yang dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang.
Pada hari Kamis lalu, Katz secara terbuka merayakan pembangunan kembali pemukiman Ganim, yang sebelumnya dievakuasi pada tahun 2005 di bawah rencana pelepasan Ariel Sharon. Di lokasi tersebut, dua lusin rumah prefabrikasi telah dipasang, sementara lahan perbukitan terus diratakan untuk memperluas area pemukiman lebih lanjut.
Militer juga dilaporkan meratakan properti milik warga Palestina di akses jalan menuju pemukiman tersebut, menggunakan puing-puing untuk memblokir akses bagi komunitas lokal. Komandan pasukan Israel untuk Tepi Barat, Jenderal Avi Bluth, sempat mengunjungi Qusra namun tindakannya dinilai tidak efektif oleh warga setempat.
Seorang warga negara Amerika Serikat yang keluarganya terdampak pengepungan di Qusra turut menjadi sorotan setelah Duta Besar Mike Huckabee mengkritik tindakan para pemukim tersebut. Huckabee meminta aparat Israel untuk bertindak tegas terhadap militan yang ia deskripsikan sebagai ancaman bagi keluarga tersebut.
Dampak Kemanusiaan dan Penggusuran Komunitas
Data dari kelompok hak asasi Israel, B’tselem, menunjukkan bahwa sejak Oktober 2023, Israel telah menggusur 64 komunitas Palestina secara total serta sebagian wilayah dari 15 komunitas lainnya. Tindakan kekerasan ini telah berdampak langsung pada hampir 5.000 orang yang kehilangan tempat tinggal atau akses ke tanah mereka dalam tiga tahun terakhir.
Ketegangan semakin meningkat setelah kelompok pria bersenjata Israel melepaskan tembakan ke arah aktivis perdamaian di Beit Sahour, dekat Yerusalem, pada hari Jumat lalu. Serangan tersebut menargetkan warga Israel dan Palestina yang berusaha mereklamasi tanah yang disita oleh pemukim, termasuk seorang uskup Katolik dan para jurnalis.
Mia Biran dari kelompok Combatants for Peace menceritakan bahwa para aktivis menjadi sasaran tembakan saat mencoba menanam pohon di lahan pribadi Palestina. Meskipun telah meminta bantuan polisi, para saksi mata melaporkan bahwa militer tetap diam meski terdapat jip militer di sekitar lokasi kejadian.
Pasca insiden tersebut, para pemukim dilaporkan mengancam akan membakar rumah warga Palestina di dekat lokasi kejadian. Praktik serangan pembakaran ini memiliki sejarah kelam, termasuk insiden tahun 2015 yang menewaskan seorang bayi beserta orang tuanya, meninggalkan luka mendalam bagi komunitas tersebut.
Situasi di Tepi Barat tetap berada dalam kondisi kritis dengan ketidakpastian mengenai nasib rencana pemindahan wewenang penegakan hukum tersebut. Komunitas internasional terus memantau apakah kebijakan ini akan benar-benar diimplementasikan atau hanya sekadar retorika politik di tengah memanasnya iklim domestik Israel.
Posting Komentar