Protes di Suriah: Kematian dan Dugaan Penyiksaan dalam Tahanan
VGI.CO.ID - Ketegangan sosial kembali meningkat di Suriah setelah kematian Mohammad Ghamira, seorang pria yang tewas akibat dugaan penyiksaan di dalam tahanan. Insiden ini memicu gelombang protes publik yang menuntut akuntabilitas atas praktik kekerasan yang seharusnya berakhir setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad.
Mohammad Ghamira, seorang sukarelawan White Helmets berusia 29 tahun, ditahan pekan lalu di Latakia atas tuduhan pencurian. Namun, ia keluar dari stasiun polisi dalam kondisi kritis dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit pada hari Minggu karena pendarahan hebat akibat pukulan.
Foto yang menunjukkan perbedaan kondisi fisik Ghamira sebelum dan sesudah penahanan menjadi viral di media sosial. Gambar tersebut memperlihatkan tubuhnya yang memar saat tidak sadarkan diri, memicu kemarahan luas dari masyarakat Suriah.
Pihak keluarga, khususnya orang tua Ghamira, telah memperingatkan petugas kepolisian tentang kondisi hemofilia yang diderita putranya sebelum penahanan. Meskipun sudah ada peringatan agar tidak melakukan kekerasan fisik, petugas diduga tetap menganiaya korban hingga menyebabkan kematian.
Reaksi Publik dan Tuntutan Keadilan
Warga di kota Aleppo segera berkumpul untuk menuntut keadilan bagi korban kekerasan aparat keamanan tersebut. Mereka membawa slogan-slogan penolakan terhadap penindasan, sementara aksi serupa juga direncanakan di depan gedung parlemen di Damaskus.
Kementerian Dalam Negeri Suriah merespons tekanan publik dengan berjanji akan membentuk komite investigasi khusus. Tujuh anggota kementerian telah ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap fakta di balik insiden tragis ini.
Menteri Dalam Negeri Anas Khattab menegaskan dalam unggahannya di platform X bahwa setiap pelanggaran oleh aparat akan ditindak tegas. Ia menjanjikan hukuman yang adil bagi siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kasus kematian Ghamira.
Juru bicara kementerian, Nour al-Din al-Baba, mengakui adanya permasalahan internal dan berjanji akan mengedepankan transparansi. Komite investigasi bahkan telah menemui pihak keluarga korban pada hari Selasa untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan.
Konteks Politik dan Hak Asasi Manusia
Meskipun ada janji akuntabilitas, masyarakat Suriah tetap geram karena praktik penyiksaan yang dianggap masih terus berlanjut. Banyak yang merasa kecewa karena kekerasan dalam tahanan menjadi bagian dari sejarah kelam masa lalu yang seharusnya telah berakhir.
Rezim Bashar al-Assad sebelumnya memang menggunakan penahanan massal dan penyiksaan sistematis untuk mempertahankan kontrol populasi sejak tahun 2011. Pemerintahan baru yang berkuasa sejak Desember 2024 sebenarnya telah menjanjikan pembongkaran jaringan aparat keamanan yang brutal tersebut.
Namun, kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa praktik penyiksaan tampaknya masih berlanjut di pusat-pusat penahanan Suriah. Mereka memperingatkan bahwa struktur kekerasan lama mungkin sedang dibangun kembali oleh oknum-oknum di pemerintahan saat ini.
Laporan dari Syrians for Truth and Justice (STJ) mendokumentasikan 14 kasus penyiksaan atau kematian dalam tahanan antara Juni 2025 hingga Juni 2026. Laporan tersebut menekankan bahwa perubahan otoritas politik belum diiringi dengan pembongkaran praktik penyiksaan yang efektif di lapangan.
Testimoni yang dikumpulkan STJ mengungkap berbagai bentuk kekerasan seperti pemukulan berat, kejutan listrik, dan penghinaan terhadap tahanan. Tindakan-tindakan keji ini diduga bermotif diskriminasi sektarian yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan.
Kelompok hak asasi tersebut mengkritik kurangnya pengawasan dan akuntabilitas terhadap milisi serta anggota pasukan keamanan. Berbeda dengan era Assad yang menggunakan penyiksaan sebagai kebijakan negara, masalah saat ini lebih disebabkan oleh celah dalam hukum.
Temuan ini sejalan dengan laporan komisi penyelidikan independen PBB pada Maret yang mendokumentasikan penyiksaan di 30 fasilitas tahanan di Suriah sepanjang tahun 2025. Fakta-fakta ini memperkuat tuntutan publik agar negara segera menghentikan impunitas terhadap pelaku kekerasan.
Aktivis masyarakat sipil kini bersatu menuntut keadilan bagi Ghamira serta para korban penghilangan paksa lainnya. Diab Serieh dari Association of Detainees and the Missing in Sednaya Prison menegaskan bahwa perjuangan demi martabat dan kebebasan akan terus dilanjutkan.
Posting Komentar