Kontroversi Bondi Library: Buku 'How to Sell a Genocide' Dicabut Usai Keluhan

Table of Contents
Bondi library removes book How to Sell a Genocide from shelves after complaint
Kontroversi Bondi Library: Buku 'How to Sell a Genocide' Dicabut Usai Keluhan

VGI.CO.ID - Perpustakaan Bondi, khususnya cabang Waverley di Sydney, baru-baru ini mencabut buku berjudul "How to Sell a Genocide" dari raknya setelah menerima keluhan publik. Keputusan ini memicu perdebatan sengit mengenai sensor, kebebasan intelektual, dan peran institusi publik dalam masyarakat Sydney.

Langkah untuk menarik buku tersebut dilakukan setelah adanya laporan keluhan dari seorang penyintas serangan teror di Pantai Bondi yang terjadi Desember lalu. Pihak dewan menyatakan bahwa tampilan buku tersebut di rak "item populer" dianggap menyedihkan bagi para penyintas dan keluarga korban serangan yang menewaskan 15 orang tersebut.

Konteks Keluhan dan Respon Dewan Waverley

Seorang juru bicara dewan Waverley mengonfirmasi bahwa buku tersebut telah dipindahkan untuk ditinjau secara mendalam oleh pihak terkait. Dewan juga mengklarifikasi bahwa mereka melakukan alih daya (outsourcing) pada kurasi dan pembelian buku, yang berarti seleksi standar tidak dilakukan secara langsung oleh staf dewan.

Outlet berita Yahudi JWire melaporkan bahwa keluhan tersebut muncul setelah seorang penyintas melihat buku itu dipajang di lokasi strategis perpustakaan. Individu ini menyatakan bahwa tampilan buku tersebut menyebabkan tekanan emosional bagi para penyintas dan keluarga yang berduka atas tragedi Desember lalu.

Kritik dari Penulis dan Pendukung Kebebasan

Adam Johnson, penulis buku yang dipermasalahkan tersebut, sangat mengkritik keputusan dewan Waverley yang menarik karyanya dari peredaran. Ia berargumen bahwa menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai genosida bukanlah posisi radikal, melainkan konsensus umum di kalangan pakar hak asasi manusia.

Johnson menegaskan bahwa keberatan terhadap bukunya kemungkinan besar didasarkan pada penggunaan kata "genosida" dalam judul yang ia buat. Ia menyatakan bahwa realitas situasi di Gaza memang mengecewakan, namun mengabaikan fakta tersebut tidak akan mengubah penderitaan yang dialami warga Palestina.

Konteks Keluhan dan Respon Dewan Waverley

Penulis tersebut juga mempertanyakan apakah perpustakaan akan melakukan hal yang sama terhadap buku pro-Israel jika buku tersebut dianggap menyinggung sebagian kelompok masyarakat. Ia menantang para pejabat Sydney untuk membenarkan tindakan pembersihan koleksi ini dalam masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi akses informasi.

Perdebatan Mengenai Kebebasan Intelektual

Bart Shteinman, anggota eksekutif Dewan Yahudi Progresif Australia, menggambarkan keputusan dewan untuk menarik buku tersebut sebagai tindakan yang sangat mengkhawatirkan. Ia menekankan bahwa perpustakaan publik harus menjadi ruang inklusif yang menampung berbagai pandangan, bahkan pandangan yang dianggap kontroversial oleh sebagian pihak.

Shteinman menyarankan agar walikota Will Nemesh dan menteri negara bagian John Graham menjelaskan apakah tindakan ini melanggar hukum yang berlaku di New South Wales. Pemerintah baru-baru ini mengubah Library Act untuk melindungi institusi perpustakaan dari kampanye sepihak yang bertujuan melarang peredaran buku tertentu.

Nasser Mashni, presiden Jaringan Advokasi Australia Palestina, mendukung argumen tersebut terkait kewajiban perpustakaan dalam melayani komunitasnya. Ia menyatakan bahwa kata genosida digunakan bukan untuk menyinggung, melainkan untuk mendeskripsikan skala dan niat dari peristiwa yang sedang terjadi di Gaza.

Pentingnya Akses Informasi di Perpustakaan

David Shulman, editor senior di Pluto Press, menegaskan bahwa memahami peristiwa di Gaza dan liputan media terkait adalah masalah kepentingan publik yang mendesak. Ia menyatakan bahwa analisis Adam Johnson sangat ketat secara data dan harus tersedia secara luas bagi masyarakat luas.

Penerbit tersebut bersikeras bahwa perpustakaan memainkan peran esensial dalam masyarakat demokratis dengan menyediakan akses ke materi yang menantang pikiran. Hingga saat ini, walikota Waverley dan menteri terkait telah dihubungi untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai isu yang terus berkembang ini.

Posting Komentar