Bom Waktu Dapen BUMN: Pos Indonesia Defisit Rp4 Triliun
VGI.CO.ID - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berkomitmen membenahi tata kelola dana pensiun (dapen) BUMN guna mengantisipasi ancaman kegagalan bayar akibat salah kelola investasi. Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Donny Oskaria, mengungkapkan komitmen tersebut dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia pada Senin (24/8/2026).
Langkah penataan ini mendesak dilakukan setelah teridentifikasi adanya potensi defisit anggaran yang sangat besar di sejumlah perusahaan pelat merah. Kendati demikian, pihak Danantara menyatakan belum dapat mengalkulasi secara menyeluruh total kekurangan dana yang harus ditambal di seluruh perusahaan BUMN.
Penyebab Utama Defisit: Skema Manfaat Pasti
Masalah utama dalam pengelolaan dana pensiun ini bersumber dari perbedaan skema proteksi hari tua yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Donny menjelaskan bahwa terdapat dua jenis skema utama yang berjalan saat ini, yaitu program pensiun iuran pasti dan manfaat pasti.
Dalam skema iuran pasti, perusahaan selaku pendiri tidak memikul risiko finansial terhadap hasil akhir pengelolaan investasi dana pensiun tersebut. Risiko investasi sepenuhnya berada di tangan peserta, sehingga beban keuangan perusahaan pemberi kerja menjadi jauh lebih terkontrol dan dapat diprediksi.
Sebaliknya, beban berat justru muncul pada skema manfaat pasti karena korporasi menjamin nominal manfaat yang akan diterima pensiunan kelak. Perusahaan wajib membayarkan manfaat tersebut secara berkala atau sekaligus pada masa purnabakti tanpa memandang hasil investasi riil di pasar.
Masalah fatal terjadi ketika dana kelolaan tersebut diinvestasikan secara sembarangan oleh para pengurus di berbagai instrumen pasar keuangan. Dampaknya, hasil investasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun yang telah dijanjikan kepada karyawan.
"Jika pengelolaan investasinya dilakukan sembarangan, menyebabkan rencana manfaat yang diterima oleh penerima manfaat atau pensiunan itu tidak tercukupi, maka pendiri berkewajiban untuk melakukan top-up," ujar Donny Oskaria. Ia menambahkan bahwa dana talangan atau top-up yang harus disediakan oleh BUMN pendiri ini memiliki jumlah yang sangat besar.
Kasus Defisit Jumbo di PT Pos Indonesia
Salah satu contoh nyata dari buruknya manajemen investasi ini dialami secara langsung oleh PT Pos Indonesia (Persero). BUMN logistik tertua di Indonesia ini dilaporkan menghadapi defisit dana pensiun yang mencapai hampir Rp4 triliun.
Defisit jumbo tersebut kini menjadi kewajiban mendesak yang harus ditutup oleh manajemen perseroan melalui skema top-up anggaran. "Contohnya misalnya di PT Pos kita kekurangan itu hampir Rp4 triliun, satu perusahaan, yang harus kita top-up karena tadi," kata Donny menjelaskan kondisi riil di lapangan.
Strategi Reformasi Portofolio dari Danantara
Guna menghentikan kerugian sistemik ini, Danantara kini tengah merancang langkah-langkah pembenahan internal yang bersifat komprehensif. Upaya pembenahan ini mencakup pengetatan kriteria bagi pengelola investasi serta pembatasan instrumen portofolio yang diperbolehkan secara hukum.
Selain memperketat aturan main investasi, Danantara juga merencanakan transisi skema pensiun untuk jangka panjang. Pihak manajemen BUMN ke depan akan diarahkan untuk sepenuhnya beralih dari skema manfaat pasti menuju skema iuran pasti.
Langkah migrasi ini dinilai lebih aman karena biaya operasional masa depan perusahaan menjadi lebih terukur dan prediktif bagi manajemen BUMN. Dengan demikian, risiko pembengkakan anggaran akibat kegagalan investasi dana pensiun dapat diminimalisasi sejak dini.
Rekam Jejak Sengkarut Dana Pensiun BUMN
Persoalan tata kelola dana pensiun di lingkungan kementerian BUMN sebenarnya bukan merupakan isu baru di tanah air. Pada pertengahan tahun 2023, sengkarut pengelolaan dana pensiun pelat merah ini sempat menjadi sorotan tajam publik dan parlemen.
Saat itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengungkapkan data mengejutkan terkait kesehatan keuangan dapen milik negara. Beliau menyebutkan terdapat 22 dari total 48 dana pensiun BUMN berskema manfaat pasti yang rasio kecukupan dananya berada di bawah 100 persen.
Kartika Wirjoatmodjo, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, juga mengonfirmasi temuan defisit yang mengkhawatirkan tersebut. Berdasarkan audit bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kekurangan kecukupan dana dari 22 dapen tersebut diestimasi mencapai Rp12 triliun hingga Rp13 triliun.
Posting Komentar