Resmi Disahkan, Ini Poin Penting UU PPSK Terbaru 2026 yang Banyak Dicari
VGI.CO.ID - Pemerintah bersama DPR RI secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang (UU). Keputusan besar ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung secara khidmat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Proses pembahasan regulasi ini berlangsung cukup panjang dan intensif dengan melibatkan 1.212 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang mencakup isi batang tubuh hingga penjelasan teknis. Seluruh tahapan legislasi ini dirancang secara komprehensif agar aturan baru tersebut mampu menjadi payung hukum yang kuat bagi stabilitas sistem finansial di Indonesia.
Terdapat 17 topik utama yang menjadi pilar fundamental dalam aturan baru ini guna memperkuat sistem finansial nasional secara holistik. Ke-17 poin ini dirumuskan untuk menjawab tantangan ekonomi global yang semakin kompleks serta meningkatkan daya saing pasar keuangan dalam negeri.
Salah satu poin krusial dalam aturan ini adalah perluasan mandat Bank Indonesia (BI) yang kini tidak hanya berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah saja. Bank sentral kini memiliki tanggung jawab tambahan yang signifikan untuk turut serta mendorong terciptanya lapangan kerja di dalam negeri demi mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain penambahan mandat, pemerintah memberikan penguatan perlindungan hukum bagi Dewan Gubernur hingga pegawai BI selama mereka menjalankan tugas sesuai prosedur dan itikad baik. Kewenangan Dewan Gubernur dalam mewakili BI di ranah hukum juga diperjelas agar dapat didelegasikan secara resmi kepada pejabat terkait demi efisiensi birokrasi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendapatkan tanggung jawab baru yang lebih luas dalam mengatur serta mengawasi sektor pasar modal dan keuangan derivatif. OJK kini memiliki otoritas tambahan untuk memantau aktivitas di bursa karbon serta bursa mineral dan komoditas strategis nasional yang sedang berkembang pesat.
Tugas pengawasan OJK kini mencakup pengelolaan dana publik, termasuk di dalamnya dana keuangan haji serta program tabungan perumahan rakyat. Langkah ini bertujuan agar pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi menjaga kepercayaan publik.
Menariknya, UU ini memberikan kewenangan khusus kepada DPR untuk melakukan evaluasi langsung terhadap kinerja Bank Indonesia (BI), OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil evaluasi dan rekomendasi dari DPR ini bersifat mengikat serta wajib ditindaklanjuti oleh otoritas terkait maupun pemerintah guna menjamin keterbukaan.
Daftar poin utama yang diatur dalam regulasi PPSK terbaru ini sangat beragam, mulai dari mekanisme evaluasi kinerja otoritas keuangan oleh DPR hingga perluasan jangkauan operasional perbankan konvensional dan syariah. Selain itu, aturan ini mencakup proses demutualisasi bursa efek di pasar modal serta pengaturan transfer margin dalam transaksi pasar keuangan yang lebih modern.
Regulasi ini juga menyentuh aspek perlindungan konsumen melalui resolusi untuk perusahaan asuransi, asuransi syariah, dan dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas. Fokus pemerintah juga tertuju pada pengawasan bursa mineral, komoditas strategis, hingga tata kelola aset kripto yang kini semakin marak di kalangan investor.
Aspek sosial dan ekonomi kerakyatan juga diperhatikan melalui pembentukan satgas penanganan pinjaman online serta judi online yang meresahkan masyarakat. Selain itu, terdapat penyelesaian masalah piutang macet bagi pelaku UMKM serta penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam penyidikan sektor keuangan.
Prosedur penanganan bank dalam status penyehatan juga dipertegas dalam UU ini untuk mencegah risiko sistemik di masa depan. Daftar di atas merangkum 17 sektor strategis yang menjadi fokus utama pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Penerapan aturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pelaku industri keuangan maupun masyarakat luas sebagai nasabah. Langkah integratif ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi lembaga keuangan menjadi lebih akuntabel di bawah pengawasan legislatif yang lebih ketat.
Secara keseluruhan, langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang sangat volatil. Dengan disahkannya UU PPSK, Indonesia kini memiliki kerangka hukum yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada perlindungan seluruh pemangku kepentingan di sektor finansial.
Posting Komentar