DPR Soroti Minimnya Regulasi Komoditas Strategis RI Terbaru 2026, Banyak Dicari!
VGI.CO.ID - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, baru-baru ini memberikan perhatian serius terhadap lemahnya regulasi yang menaungi sejumlah komoditas strategis nasional. Beliau menekankan bahwa komoditas unggulan seperti kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, hingga industri hasil tembakau memerlukan kepastian hukum yang lebih solid dari pemerintah.
Langkah penguatan regulasi ini dianggap sangat krusial agar sektor-sektor tersebut tetap kokoh menjadi pilar utama kekuatan ekonomi nasional. Terlebih lagi, situasi tekanan investasi yang kian dinamis menuntut adanya kepastian iklim usaha bagi seluruh pelaku industri di Indonesia.
Urgensi Regulasi untuk Stabilitas Ekonomi
Firman Soebagyo menyoroti pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri guna menjaga kepercayaan para investor. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan konsisten, para pelaku usaha dikhawatirkan akan kehilangan rasa aman dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
Ketidakpastian kebijakan regulasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan minat investasi yang masuk ke tanah air dalam jangka panjang. Firman menegaskan bahwa setiap pelaku usaha di sektor strategis membutuhkan jaminan operasional yang pasti agar mereka tidak terpaksa mengalihkan modal ke negara lain.
Beliau mengungkapkan kekhawatiran mendalam jika para pelaku usaha merasa tersisihkan oleh situasi regulasi yang tidak menentu. Apabila berinvestasi di Indonesia dirasa tidak lagi memberikan kenyamanan, tentu ada risiko nyata mereka akan mencari negara tujuan investasi yang lebih stabil.
Ancaman terhadap Daya Saing Global
Tanpa adanya kebijakan yang pasti, Indonesia memiliki risiko besar untuk kehilangan daya tarik di mata investor global. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi sektor-sektor strategis yang selama ini berperan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional kita.
Beberapa sektor krusial yang saat ini mendesak untuk mendapatkan jaminan kepastian regulasi meliputi industri kelapa sawit sebagai komoditas ekspor utama negara. Selain itu, sektor minyak dan gas bumi sebagai pemenuh energi nasional, serta industri hasil tembakau yang menyerap jutaan tenaga kerja, juga memerlukan perhatian serupa.
Dilema Industri Hasil Tembakau dan Kesejahteraan Petani
Data menunjukkan bahwa Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor dengan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara. Selain aspek ekonomi yang masif, sektor ini juga menjadi tumpuan hidup bagi banyak pekerja dan petani di berbagai daerah pelosok Indonesia.
Firman memaparkan bahwa realisasi penerimaan cukai rokok pada tahun 2024 diperkirakan mampu mencapai angka fantastis yakni Rp216 triliun. Angka ini seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada ekosistem industri tembakau secara menyeluruh.
"Pikirkan betapa besar serapan tenaga kerja yang ada di sektor ini serta besarnya pemasukan negara dari cukai setiap tahunnya," tutur Firman. Namun, hingga saat ini, ia menilai bahwa program di sektor pertanian seolah tidak memberi ruang bagi kepentingan petani tembakau itu sendiri.
Minimnya Perlindungan Hukum bagi Petani
Selain masalah investasi, Firman Soebagyo juga menyoroti masih minimnya perlindungan hukum bagi para petani di lapangan. Ia menilai negara belum memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi para petani yang memproduksi komoditas penyumbang besar bagi kas negara.
"Saat ini perlindungan bagi mereka masih sangat lemah, baik secara hukum maupun dari sisi kebijakan teknis lainnya," tegas Firman. Ia menegaskan agar pemerintah jangan hanya memanfaatkan keberadaan petani tanpa memberikan timbal balik yang adil bagi kesejahteraan mereka.
Perbandingan Kebijakan Global dan Tantangan Lokal
Firman menggarisbawahi bahwa Indonesia saat ini belum memiliki payung hukum khusus yang secara eksplisit memproteksi komoditas strategis nasional. Padahal, banyak negara maju di dunia yang sangat protektif terhadap sektor-sektor unggulan mereka sendiri untuk menjaga stabilitas ekonomi.
"Komoditas strategis adalah keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh sebuah bangsa, namun ironisnya, kita belum mempunyai undang-undang khusus untuk melindungi sawit atau tembakau dari berbagai tekanan," lanjut Firman. Lemahnya regulasi ini dianggap dapat mengancam penyelenggaraan negara serta stabilitas ekonomi jangka panjang.
Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Saat ini, sektor tembakau sedang berada dalam posisi yang sulit akibat munculnya berbagai aturan turunan baru dari pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang pelaksanaan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.
Para pemangku kepentingan, terutama petani tembakau dan cengkih, merasa sangat khawatir terhadap poin-poin kebijakan baru tersebut. Beberapa isu yang mencuat meliputi usulan kemasan polos tanpa merek hingga pembatasan kadar nikotin dan tar yang dianggap memberatkan industri.
Rencana larangan penggunaan bahan tambahan pada produk tembakau serta rokok elektronik yang tengah dikaji juga dikhawatirkan memangkas daya saing produk lokal. Hingga detik ini, industri tembakau merupakan penyerapan tunggal bagi seluruh hasil panen petani tembakau di berbagai pelosok Indonesia.
Dinamika regulasi yang terjadi saat ini dinilai memiliki dampak sistemik terhadap nasib jutaan orang yang menggantungkan hidupnya di sektor tersebut. Firman mendesak pemerintah agar lebih bijak dalam menyusun aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak demi kelangsungan ekonomi nasional.
Posting Komentar