Pameran Real Estate London Pasarkan Tanah Pemukiman Ilegal Israel
VGI.CO.ID - Sebuah acara pameran real estate Israel di London Utara dilaporkan telah mengiklankan penjualan tanah di pemukiman ilegal Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Promosi properti di wilayah pendudukan ini tetap dilakukan meskipun penyelenggara sebelumnya sempat membantah keras tuduhan tersebut.
Pamflet yang diperoleh media dari acara yang berlangsung pada hari Minggu tersebut menunjukkan proyek real estate di Ma'ale Adumim, Givat Ze'ev, Kfar Eldad, dan Teneh Omarim. Selain kawasan di Tepi Barat yang diduduki, pamflet tersebut juga mempromosikan proyek properti di Ramat Eshkol dan Givat Hamatos yang terletak di Yerusalem Timur.
Reaksi Keras Parlemen dan Tokoh Politik Inggris
Pelaksanaan acara ini memicu protes keras setelah lebih dari 100 anggota parlemen Inggris dan organisasi masyarakat sipil mendesak pembatalannya. Mereka menilai bahwa promosi ini bertentangan dengan kewajiban pemerintah Inggris di bawah hukum internasional terkait aktivitas ekonomi di wilayah pendudukan.
Andy McDonald, selaku salah satu ketua kelompok parlemen lintas partai Inggris-Palestina, menegaskan bahwa ada bukti awal pelanggaran hukum yang nyata dalam acara tersebut. McDonald sebelumnya juga telah mengirimkan surat protes yang ditandatangani oleh 101 politisi kepada Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri demi menghentikan pameran ini.
Walikota London, Sadiq Khan, turut menyatakan keprihatinannya dan telah berkoordinasi langsung dengan Kepolisian Metropolitan London sebelum acara berlangsung. Pihak kepolisian menyatakan akan menilai setiap laporan mengenai dugaan tindak pidana penjualan properti ilegal tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut.
Bagian dari Rangkaian Promosi Internasional
Acara di London ini merupakan perhentian terakhir dari rangkaian pameran jalanan internasional yang sebelumnya diadakan di Toronto dan New York. Dalam promosi global tersebut, para pengunjung diajak untuk mencari rumah impian mereka di kawasan yang disebut sebagai pemukiman Anglo terbaik.
Penyelenggara pameran bahkan secara terbuka mengundang minat masyarakat terhadap wilayah Gush Etzion, sebuah kompleks pemukiman yang dianggap ilegal oleh pemerintah Inggris. Pihak penyelenggara sempat berdalih bahwa acara ini hanya menyajikan informasi properti di dalam garis perbatasan resmi Israel dan menyebut tuduhan itu konyol.
Permintaan Maaf dan Tindakan Pemerintah
Setelah gelombang protes mencuat hingga ke ruang parlemen, pihak penyelenggara akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan brosur tersebut. Mereka mengklaim kepada media Jewish News bahwa tidak ada satu pun pihak di acara tersebut yang secara aktif mempromosikan wilayah sengketa.
Akibat sorotan publik yang tajam, situs web promosi untuk tahun 2025 kini telah ditutup dan referensi pemukiman ilegal pada halaman tahun 2026 telah dihapus. Sebelum dihapus, situs tersebut menampilkan peta wilayah Israel tanpa adanya garis batas pemisah untuk wilayah Gaza, Tepi Barat, maupun Dataran Tinggi Golan.
Anggota parlemen Ellie Chowns mempertanyakan kegagalan pemerintah dalam mencegah pemasaran properti ilegal ini di hadapan Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper. Merespons hal tersebut, Menteri Muda Urusan Luar Negeri Hamish Falconer telah meminta Otoritas Standar Periklanan (ASA) menyelidiki bukti promosi properti ilegal ini.
Kritik Atas Penanganan Pemerintah Inggris
Langkah merujuk masalah ini ke ASA menuai kritik tajam karena dinilai tidak memadai untuk menangani pelanggaran hukum internasional yang berat. Amnesty International Inggris bahkan menyebut rujukan ke ASA sebagai gimmick konyol yang mengabaikan penderitaan nyata warga Palestina akibat pemukiman ilegal.
Andy McDonald menyamakan situasi ini dengan pengiklanan tanah pendudukan Rusia di Donbas yang pastinya akan langsung ditindak tegas oleh pemerintah. Ia menambahkan bahwa inkonsistensi Inggris dalam menerapkan hukum humaniter internasional telah memicu kemarahan publik terhadap kepemimpinan saat ini.
Konteks Ketegangan di Tepi Barat dan Sanksi Internasional
Skandal pameran ini bergulir di tengah meningkatnya kekerasan oleh pemukim ilegal Israel di Tepi Barat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong koalisi negara-negara Barat, termasuk Inggris, Prancis, Kanada, Jerman, dan Italia, menuntut penghentian pembangunan pemukiman baru.
Inggris sendiri baru-baru ini telah menjatuhkan sanksi terhadap enam entitas dan satu individu yang dituduh mendanai kekerasan pemukim di wilayah tersebut. Namun, langkah ini dinilai kurang efektif karena pemerintah Inggris masih enggan melarang perdagangan total dengan pemukiman ilegal Israel.
Desakan untuk memboikot perdagangan pemukiman ilegal sebenarnya telah disuarakan oleh lebih dari 140 anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris. Mereka menuntut tindakan nyata agar Inggris tidak dianggap terlibat dalam mendukung dugaan kejahatan perang yang terjadi di Timur Tengah.
Aksi Protes Sipil dan Pemeriksaan Regulasi
Seorang aktivis bernama Dora dari kelompok Jewish Anti-Zionist Action menyusup ke dalam acara untuk mengumpulkan bukti penjualan tanah ilegal tersebut. Setelah dikeluarkan oleh petugas, ia bergabung dengan demonstran di luar gedung yang berujung pada penangkapan 14 orang oleh kepolisian.
Sementara itu, Komisi Amal Inggris (Charity Commission) kini sedang menilai laporan insiden serius terkait penggunaan fasilitas sinagog untuk acara tersebut. Pihak sinagog menyatakan bahwa mereka telah melakukan uji tuntas dan meyakini semua properti yang dipasarkan legal menurut hukum Inggris.
Posting Komentar