Mengapa Hasan Piker Dianggap Tidak Kondusif bagi Kepentingan Umum? Membedah Standar Ganda Terkait Konflik Gaza
VGI.CO.ID - Pemerintah Inggris baru-baru ini melarang dua komentator kiri asal Amerika Serikat, Hasan Piker dan Cenk Uygur, untuk memasuki wilayah negara tersebut. Alasan yang diberikan oleh pihak berwenang sangat luas dan samar, yakni kehadiran mereka dinilai "tidak kondusif bagi kepentingan umum".
Keputusan ini memicu perdebatan sengit mengenai batas-batas kebebasan berbicara di era konflik global yang memanas. Baik Piker maupun Uygur secara tegas menuduh bahwa penolakan visa tersebut didasarkan pada kritik tajam mereka terhadap kebijakan Israel di Gaza.
Standar Ganda dalam Definisi "Kepentingan Umum"
Argumen mengenai apa yang dianggap "merugikan kepentingan umum" menjadi sangat kabur ketika dihadapkan pada perbandingan dengan tokoh lain. Sebagai contoh, podcaster konservatif Ben Shapiro pernah mengeluarkan pernyataan rasis yang menyebutkan bahwa "orang Arab suka mengebom dan hidup di selokan terbuka".
Meskipun Shapiro sempat meminta maaf, ia berulang kali mencirikan orang Arab sebagai barbar yang "menghargai pembunuhan". Namun, pemerintah Inggris tidak pernah melarang Shapiro untuk berbicara di Inggris, yang menunjukkan adanya ketidakonsistenan dalam penerapan aturan tersebut.
Perlakuan ini semakin mencolok jika dibandingkan dengan pernyataan mantan Presiden Israel, Isaac Herzog, mengenai warga Palestina. Herzog pernah menyatakan bahwa seluruh warga Palestina bertanggung jawab atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Sebuah komisi penyelidikan PBB bahkan menemukan bahwa Herzog telah menghasut terjadinya genosida melalui pernyataan tersebut. Meski demikian, Herzog tetap diterima dengan hangat oleh Perdana Menteri Keir Starmer di London pada tahun 2025, yang dianggap sebagai tindakan yang kondusif bagi kepentingan umum.
Manipulasi Moral: Mendefinisikan "Baik" dan "Buruk"
Inti dari polemik pelarangan Piker dan Uygur sebenarnya bukan hanya tentang tokoh individu atau batas kebebasan berekspresi. Masalah yang lebih mendalam adalah bagaimana Inggris, AS, dan Israel berupaya mendikte persepsi publik mengenai konsep dasar moralitas.
Di seluruh dunia, terdapat pemahaman moral universal bahwa anak-anak adalah sosok yang tidak berdosa dan seharusnya tidak tewas dalam ribuan jumlahnya. Kita juga memahami bahwa sistem kesehatan sebuah wilayah tidak boleh dimusnahkan secara sistematis dan petugas medis tidak boleh dijadikan target.
Hukum perang seharusnya ada untuk melindungi warga sipil dari dampak konflik bersenjata. Namun, narasi yang dibangun saat ini justru berusaha mengaburkan fakta bahwa hukuman kolektif adalah kejahatan yang jelas bertentangan dengan kepentingan umum.
Belajar dari Sejarah: Kesaksian Rachel Corrie di Gaza
Moralitas tidak seharusnya menjadi hal yang rumit jika seseorang menyaksikan kekejaman terjadi di depan mata mereka sendiri. Catatan harian aktivis perdamaian Amerika, Rachel Corrie, menjadi bukti nyata tentang kejernihan moral yang hilang di tengah narasi yang menyesatkan.
Saat Corrie pergi ke Gaza pada tahun 2003, dua dekade sebelum peristiwa 7 Oktober 2023, ia menuliskan kengerian yang ia saksikan sendiri. Ia mendeskripsikan situasi tersebut sebagai penghancuran sistematis kemampuan bertahan hidup kelompok tertentu yang membuatnya mempertanyakan kebaikan sifat manusia.
Tak lama setelah menulis catatan tersebut, Corrie tewas terlindas buldoser Israel saat berusaha melindungi rumah warga Palestina di Rafah. Ironisnya, saat ini seluruh wilayah Rafah, yang dulu menampung 275.000 orang, kini telah rata dengan tanah.
Peran Media dalam Mendukung Narasi Dehumanisasi
Media arus utama sering kali menjadi alat untuk mengaburkan batasan antara yang baik dan buruk melalui dehumanisasi. Riset yang dilakukan Adam Johnson dalam bukunya, How to Sell a Genocide: The Media’s Complicity in the Destruction of Gaza, menganalisis 12.000 artikel dan 5.000 klip televisi.
Hasilnya menunjukkan bias yang kuat dalam membingkai Israel sebagai pihak yang de facto baik, sementara warga Palestina diposisikan sebagai pihak yang buruk. Sebagai contoh, di saluran MSNBC, istilah seperti "pembantaian" dan "barbar" sering digunakan untuk kematian warga Israel, namun tidak pernah digunakan untuk menggambarkan kematian warga Palestina.
Dosen media, Jeff Sparrow, mencatat bahwa referensi mengenai "kebiadaban" ini menggemakan logika kolonialisme pemukim. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi penduduk asli sebagai masalah yang harus diselesaikan, bukan sebagai manusia yang memiliki hak asasi.
Menghadapi "Palestine Exception" dalam Kebebasan Berbicara
Selama beberapa dekade, telah ada fenomena "pengecualian Palestina" (Palestine exception) dalam diskursus kebebasan berbicara. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, pengecualian ini meningkat drastis hingga ke tingkat yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Protes pro-Palestina sering kali dimonopoli dengan narasi negatif, sementara akademisi dan penulis seperti Viet Thanh Nguyen menghadapi pembatalan acara. Israel dilaporkan telah meningkatkan anggaran hubungan masyarakat (PR) hingga mencapai $730 juta untuk mengendalikan narasi global.
Saat ini, mengkritik kebijakan Israel bahkan bisa berdampak pada kesulitan mendapatkan izin tinggal di Amerika Serikat. Kasus pelarangan Hasan Piker di Inggris menjadi sinyal bahwa ancaman serupa kini meluas ke negara-negara Barat lainnya.
Kesimpulan: Menghukum Saksi, Bukan Kejahatan
Emily Thornberry, Ketua Komite Luar Negeri Partai Buruh, baru-baru ini menyatakan bahwa pemerintah Inggris telah mengecewakan rakyat Palestina. Ia mengakui bahwa rasa impunitas yang dimiliki Israel saat ini sudah mencapai tingkat yang mencengangkan.
Namun, pernyataan tersebut terasa kosong ketika pemerintah justru menghukum mereka yang berani menyuarakan kebenaran tersebut. Piker, dalam tanggapannya, menyatakan bahwa tindakannya adalah upaya untuk menciptakan efek gentar terhadap media dan kritikus Israel.
Pada akhirnya, ketika sebuah negara melarang seseorang karena dianggap tidak kondusif bagi kepentingan umum, kita harus bertanya definisi "kebaikan" seperti apa yang mereka maksud. Jika mengkritik tindakan tanpa batas Israel dianggap buruk, maka standar moral dunia saat ini sedang berada dalam krisis yang sangat berbahaya.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Mengapa Hasan Piker dan Cenk Uygur dilarang masuk ke Inggris?
Pemerintah Inggris melarang mereka masuk dengan alasan kehadiran keduanya dianggap "tidak kondusif bagi kepentingan umum", meskipun tidak ada rincian spesifik yang diberikan. Banyak pihak menduga langkah ini terkait dengan kritik tajam mereka terhadap tindakan Israel di Gaza.
Apa itu 'Palestine exception' dalam kebebasan berbicara?
'Palestine exception' merujuk pada fenomena di mana kritik terhadap Israel atau dukungan terhadap hak-hak Palestina sering kali ditekan, disensor, atau dihukum secara berbeda dibandingkan dengan diskursus politik lainnya di negara-negara Barat.
Mengapa perbandingan dengan Ben Shapiro dan Isaac Herzog sering disebut dalam kasus ini?
Perbandingan ini digunakan untuk menyoroti standar ganda pemerintah Inggris. Ben Shapiro, yang pernah membuat komentar rasis tentang orang Arab, tidak dilarang masuk ke Inggris. Begitu pula dengan Isaac Herzog, yang pernyataannya tentang warga Palestina dianggap oleh PBB menghasut genosida, tetap diterima oleh pemerintah Inggris.
Apa dampak dari narasi media terhadap persepsi konflik Gaza menurut analisis Adam Johnson?
Analisis Adam Johnson menunjukkan bahwa media arus utama di AS secara konsisten membingkai Israel sebagai pihak yang baik dan Palestina sebagai pihak yang buruk melalui penggunaan diksi yang dehumanisasi, seperti label 'barbar' atau 'savage' yang hanya ditujukan pada satu pihak.
Posting Komentar