Fasilitas Memprihatinkan, Selly Gantina Desak Perbaikan Sekolah Rakyat di Kota Cirebon
VGI.CO.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau sarana Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Dalam peninjauan tersebut, ia menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi fasilitas pendidikan yang dinilai tidak terawat dengan baik.
Kunjungan yang berlangsung pada Jumat, 13 Februari 2026, ini bertujuan untuk memastikan kelayakan pelayanan bagi para siswa di sana. Selly menemukan banyak ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan standar pelayanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh institusi pendidikan.
Kondisi Fasilitas Tidak Selaras dengan Visi Pemerintah
Selly menilai kondisi Sekolah Rakyat tersebut saat ini belum selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan sumber daya manusia. Ketidaksesuaian ini terlihat jelas baik dari sisi regulasi yang berlaku maupun pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lapangan.
“Ada beberapa catatan yang harusnya bisa ditingkatkan serta dilengkapi,” ujar Selly Andriany Gantina saat memberikan keterangan resmi di lokasi sekolah. Ia menegaskan bahwa sekolah rakyat seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk menimba ilmu.
Temuan Ranjang Rusak dan Risiko Keselamatan Siswa
Salah satu sorotan utama Selly tertuju pada fasilitas asrama yang menjadi tempat istirahat para siswa setiap harinya. Ia menemukan fakta bahwa ranjang bertingkat yang disediakan berada dalam kondisi yang sangat tidak layak dan membahayakan.
Beberapa bagian besi pada ranjang tersebut terpantau sudah penyok dan tidak lagi memiliki struktur yang kokoh untuk menopang beban. “Saya khawatir ranjang tingkat itu tidak kokoh hingga menimpa anak di bawah,” tutur Selly dengan nada penuh kekhawatiran.
Krisis Sanitasi dan Antrean Mandi Sejak Dini Hari
Selain masalah keselamatan asrama, keterbatasan fasilitas sanitasi juga menjadi temuan krusial yang harus segera mendapatkan penanganan serius. Bayangkan, puluhan siswa yang tinggal di asrama tersebut hanya memiliki akses terhadap tiga kamar mandi saja.
Kondisi ini semakin diperparah karena fasilitas tersebut digunakan secara bersamaan oleh siswa laki-laki maupun perempuan tanpa pemisahan yang memadai. “Guru di sana bercerita anak-anak harus mengantri mandi sejak pukul 3 pagi,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ketidakpastian Status Lahan dan Kewenangan Wilayah
Persoalan administrasi dan aset juga mencuat karena lokasi Sekolah Rakyat ini masih berada di lingkungan SMP Negeri 18 Kota Cirebon. Ketidakjelasan status lahan ini memicu perdebatan mengenai batas kewenangan antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan instansi terkait lainnya.
Selly berpendapat bahwa kejelasan status lahan sangat penting untuk mempermudah proses pengalokasian anggaran renovasi di masa mendatang. Tanpa dasar hukum lahan yang kuat, bantuan perbaikan fasilitas dari pemerintah pusat akan sulit untuk direalisasikan secara berkelanjutan.
Langkah Strategis Melalui RDPU dengan Kementerian Sosial
Seluruh temuan dari hasil peninjauan lapangan ini dipastikan tidak akan berhenti sebagai catatan semata oleh pihak DPR RI. Selly menegaskan akan membawa laporan komprehensif ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Sosial RI.
“Semua temuan itu akan saya sampaikan saat RDPU dengan Kemensos. Bagaimanapun perbaikan yang ada akan saya kawal untuk masyarakat Kota Cirebon lebih baik,” pungkasnya menutup pernyataan media.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Kapan peninjauan Sekolah Rakyat di Kota Cirebon dilakukan?
Peninjauan dilakukan oleh Selly Andriany Gantina pada hari Jumat, 13 Februari 2026.
Apa saja masalah fasilitas yang ditemukan di sekolah tersebut?
Temuan utama meliputi ranjang asrama yang penyok dan tidak kokoh, serta keterbatasan kamar mandi (hanya 3 unit) untuk puluhan siswa.
Mengapa siswa harus mengantre mandi sejak pukul 3 pagi?
Hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah fasilitas kamar mandi yang tersedia dibandingkan dengan jumlah siswa yang tinggal di asrama.
Apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Selly Gantina?
Ia akan menyampaikan seluruh temuan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Sosial untuk mengawal perbaikan fasilitas.
Ditulis oleh: Rina Wulandari
Posting Komentar