BPNT 2026: Panduan Lengkap Jadwal, Syarat, dan Cek Bantuan Pangan Non Tunai

Table of Contents

VGI.CO.ID - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam pengentasan kemiskinan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2026. Program ini menjadi tumpuan harapan bagi jutaan keluarga berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok mereka.

BPNT, yang juga dikenal sebagai Program Sembako, disalurkan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di gerai-gerai yang bekerja sama. Untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan optimal, penting bagi masyarakat memahami jadwal pencairan, kriteria penerima, serta cara mengecek status bantuan.

Memahami BPNT: Bantuan Pangan untuk Keluarga Prasejahtera

BPNT adalah inisiatif bantuan pangan pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik. Bantuan ini dirancang bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa saldo yang spesifik untuk pembelian bahan pangan.

Saldo tersebut hanya bisa digunakan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia. Tujuan utama program ini adalah mengurangi beban pengeluaran KPM, meningkatkan gizi keluarga, dan memastikan ketepatan sasaran serta waktu penerimaan bantuan pangan.

Baca Juga: BSU 2025: Cara Cek Penerima, Syarat Lengkap, dan Jadwal Pencairan Rp600 Ribu

Program ini juga memberikan pilihan kepada KPM untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai preferensi mereka, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan keluarga rentan. Selain itu, BPNT mendorong penggunaan transaksi non-tunai, mendukung inklusi keuangan, serta mempercepat proses penyaluran bantuan sosial.

Secara lebih luas, BPNT bertujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi lokal dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Penyaluran program ini mengacu pada regulasi kuat seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.

Kriteria Utama Penerima BPNT 2026

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima BPNT harus memenuhi sejumlah syarat ketat yang ditetapkan pemerintah. Mereka wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP yang sah dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai keluarga prasejahtera.

KPM juga harus termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin, khususnya pada Desil 1-4, dengan NIK yang valid dan padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Penting diingat bahwa calon penerima tidak boleh berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, atau pegawai BUMN, dan tidak memiliki penghasilan tetap di atas Upah Minimum Regional (UMR).

Baca Juga: BSU 2025: Syarat, Cara Cek Status Penerima, dan Panduan Lengkap Pencairan

Selain itu, mereka tidak boleh menjadi penerima bantuan sosial sejenis dari program lain, kecuali untuk program seperti PIP atau PKH, yang memungkinkan satu keluarga menerima BPNT dan PKH sekaligus. KPM wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik, berdomisili sesuai alamat yang tercatat, serta memiliki nomor HP aktif untuk proses verifikasi data.

Nominal Bantuan dan Mekanisme Penyaluran

Nominal bantuan BPNT yang diberikan kepada setiap KPM adalah Rp 200.000 per bulan. Penyaluran dana ini umumnya dilakukan secara bertahap, yaitu per tiga bulan sekali, sehingga total bantuan per tahap yang diterima adalah Rp 600.000.

Pola penyaluran ini bertujuan untuk memudahkan manajemen dan distribusi bantuan secara berkala ke seluruh wilayah. Dana BPNT disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikelola oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

Untuk KPM di wilayah dengan akses perbankan terbatas, termasuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta lansia dan penyandang disabilitas, penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Ini memastikan jangkauan bantuan yang lebih luas dan merata.

Penting untuk diingat bahwa saldo BPNT tidak dapat dicairkan menjadi uang tunai dan hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan pokok, seperti beras, telur, daging, ikan, sayur, buah, dan sumber protein lainnya di e-warong atau agen pangan yang ditunjuk pemerintah. Sisa saldo BPNT pada bulan berjalan akan hangus jika tidak digunakan sampai akhir bulan, sehingga KPM diimbau untuk segera memanfaatkan bantuan tersebut.

Jadwal Pencairan BPNT Tahap 1 Tahun 2026

Pencairan BPNT tahap pertama tahun 2026 dijadwalkan secara bertahap selama periode Januari hingga Maret. Waktu pencairan dapat bervariasi di setiap daerah, tergantung pada proses pembaruan data, kesiapan administrasi, dan mekanisme penyaluran di wilayah masing-masing.

Secara umum, jadwal penyaluran BPNT terbagi dalam empat tahap dalam satu tahun. Tahap 1 mencakup periode Januari-Maret, Tahap 2 pada April-Juni, Tahap 3 berlangsung pada Juli-September, dan Tahap 4 direncanakan untuk Oktober-Desember.

Cara Mengecek Status Penerima BPNT 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerima BPNT secara mandiri melalui situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Caranya sangat mudah, yaitu dengan memilih wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan), memasukkan nama lengkap sesuai KTP, mengisi kode verifikasi (captcha), dan mengklik “Cari Data”.

Hasil pencarian akan menampilkan informasi berupa nama, jenis bantuan (BPNT), status “YA” jika terdaftar, dan periode pencairan yang berlaku. Selain melalui situs web, status penerima BPNT juga bisa dicek melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos yang tersedia di Play Store atau App Store.

Pengguna perlu membuat akun baru dengan NIK dan KK, lalu login dan pilih menu “Cek Bansos” atau “Cek Penerima Bansos” untuk melihat informasi. KPM juga dapat mengecek saldo BPNT melalui mobile banking atau ATM bank penyalur (Himbara) atau mendapatkan informasi dari pendamping sosial setempat atau saat bertransaksi di e-Warong menggunakan KKS.

Prosedur Pengajuan Bagi yang Belum Terdaftar

Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bansos Kementerian Sosial, pengajuan data dapat dilakukan melalui beberapa jalur. Fitur “Usul/Sanggah” tersedia di aplikasi Cek Bansos, memungkinkan masyarakat untuk mengajukan diri atau menyanggah data penerima yang dianggap tidak tepat.

Selain itu, pendataan juga bisa dilakukan melalui pengurus RT/RW dan kelurahan/desa setempat, atau dengan berkoordinasi langsung dengan pendamping sosial. Masyarakat juga dapat mengisi formulir usulan yang disediakan oleh pemerintah desa/kelurahan untuk proses pendaftaran lebih lanjut.

BPNT dan PKH: Perbedaan dan Sinergi

Meskipun sama-sama program bantuan sosial dari pemerintah, BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki perbedaan mendasar. BPNT adalah bantuan pangan non-tunai dengan nominal tetap Rp 200.000 per bulan, difokuskan untuk memenuhi kebutuhan sembako.

Sementara itu, PKH adalah bantuan tunai bersyarat dengan nominal bervariasi, tergantung komponen keluarga seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas, serta mewajibkan penerima memenuhi komitmen kesehatan dan pendidikan. Menariknya, satu keluarga bisa menerima kedua bantuan ini sekaligus jika memenuhi kriteria masing-masing program.

Langkah Selanjutnya Jika Bantuan Belum Cair

Jika saat pengecekan status BPNT bantuan belum muncul atau periode Januari-Maret 2026 belum tertera, masyarakat disarankan untuk menunggu pembaruan data berikutnya dari Kementerian Sosial. Alternatif lain adalah menghubungi pendamping sosial setempat yang bertugas di wilayahnya atau mendatangi kantor desa/kelurahan sesuai domisili untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Penyebab tidak terdaftar sebagai penerima BPNT dapat beragam, antara lain belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), desil di atas 5 (kondisi ekonomi dinilai sudah di atas kategori miskin/rentan miskin), data tidak padan dengan Dukcapil, sudah graduasi (dianggap sudah mampu), atau karena kuota penerima terbatas. Pemerintah terus berupaya memperkuat peran BPNT sebagai bagian penting dari sistem perlindungan sosial nasional, memastikan bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.

---

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apa itu program BPNT?

BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai adalah program bantuan sosial dari Pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan pangan dalam bentuk saldo elektronik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya.

Berapa nominal bantuan BPNT yang diterima KPM?

Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan. Penyaluran umumnya dilakukan per tiga bulan sekali, sehingga total bantuan per tahap adalah Rp 600.000.

Bagaimana cara penyaluran dana BPNT?

Dana BPNT disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikelola oleh bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau melalui PT Pos Indonesia, terutama untuk daerah 3T, lansia, dan penyandang disabilitas.

Apakah saldo BPNT bisa dicairkan menjadi uang tunai?

Tidak, saldo BPNT tidak dapat dicairkan menjadi uang tunai. Saldo ini hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warong atau agen pangan yang sudah ditunjuk pemerintah.

Kapan jadwal pencairan BPNT tahap pertama tahun 2026?

Pencairan BPNT tahap pertama tahun 2026 dijadwalkan secara bertahap selama periode Januari hingga Maret. Jadwal selanjutnya adalah Tahap 2 (April-Juni), Tahap 3 (Juli-September), dan Tahap 4 (Oktober-Desember).

Bagaimana cara mengecek status penerima BPNT?

Anda dapat mengecek status penerima BPNT secara online melalui situs resmi <a href="https://cekbansos.kemensos.go.id">cekbansos.kemensos.go.id</a> atau melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store.

Siapa saja yang berhak menerima BPNT?

Penerima BPNT adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP sah, terdaftar dalam DTKS/DTSEN sebagai keluarga prasejahtera (Desil 1-4), tidak berstatus ASN/TNI/Polri/pegawai BUMN dengan penghasilan di atas UMR, serta bukan penerima bansos sejenis lainnya kecuali PIP atau PKH.

Apa yang harus dilakukan jika saya belum terdaftar sebagai penerima BPNT?

Anda bisa mengajukan diri melalui fitur 'Usul/Sanggah' di aplikasi Cek Bansos, mendata melalui RT/RW dan kelurahan/desa setempat, atau berkoordinasi dengan pendamping sosial.

Apa perbedaan antara BPNT dan PKH?

BPNT adalah bantuan pangan non tunai dengan nominal tetap Rp 200.000/bulan untuk sembako. PKH adalah bantuan tunai bersyarat dengan nominal bervariasi tergantung komponen keluarga dan mewajibkan penerima memenuhi komitmen kesehatan dan pendidikan. Satu keluarga dapat menerima keduanya.

---

Ditulis oleh: Putri Permata