Alasan KDM Gunakan Dana Pribadi Bantu Warga: Keburu Meninggal Tunggu APBD
VGI.CO.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memprioritaskan penggunaan dana pribadi untuk membantu warga yang berada dalam situasi darurat medis. Keputusan ini diambil karena ia menilai proses verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali memakan waktu terlalu lama.
"Keburu meninggal kalau nunggu verifikasi," tegas pria yang akrab disapa KDM tersebut dalam sebuah wawancara mendalam. Ia menekankan bahwa nyawa manusia tidak bisa dikompromikan oleh kaku dan lambatnya prosedur birokrasi pemerintahan saat ini.
Kendala Prosedur Administratif Pemerintah
KDM menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki alokasi anggaran khusus untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Namun, sistem pencairan dana tersebut memerlukan proses administrasi panjang, mulai dari tahap pengajuan hingga verifikasi faktual di lapangan.
Meskipun gaji pokoknya sebagai gubernur secara resmi hanya Rp8,1 juta per bulan, KDM memiliki strategi pendanaan taktis lainnya. Ia mewajibkan adanya dana tunai siap pakai di bendaharanya setiap hari untuk merespons laporan warga secara seketika.
Laporan masyarakat tersebut biasanya masuk melalui unit "Balai Kaperih" di kediaman pribadinya maupun "Balai Pananggehan" di Gedung Sate. Dengan ketersediaan dana tunai, ia dapat langsung mengeksekusi bantuan tanpa harus melewati rantai birokrasi yang berbelit.
Sumber Pendanaan dari YouTube dan Dana Operasional
Salah satu sumber pendanaan utama aksi sosial ini berasal dari pendapatan kanal YouTube pribadinya yang kini memiliki hampir 9 juta pelanggan. KDM secara terbuka menyatakan bahwa hasil dari konten dokumentasi kesehariannya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Ia menyebut pendapatan dari media sosial tersebut sangat efektif untuk menutup celah kebutuhan yang tidak terjangkau oleh anggaran negara. Dana mandiri ini bersifat fleksibel sehingga dapat digunakan kapan saja tanpa terikat aturan administrasi yang kaku.
Sebagai contoh nyata, KDM pernah membantu seorang warga Garut yang membutuhkan obat seharga Rp9 juta per kapsul akibat pendarahan lutut. Karena layanan BPJS tidak bisa mencover kebutuhan tersebut secara instan, ia langsung melakukan transfer dari rekening pribadinya saat itu juga.
Filosofi Kepemimpinan Praktis di Jawa Barat
Selain dana YouTube, KDM juga mengalokasikan dana operasional gubernur sebesar Rp21 miliar per tahun untuk menunjang bantuan sosial. Dana ini difokuskan untuk membantu biaya hidup keluarga pasien yang kehilangan tulang punggungnya akibat menderita sakit parah.
KDM turut menyoroti masalah "biaya sampingan" pengobatan, seperti ongkos transportasi pasien kanker dari pelosok daerah menuju rumah sakit pusat. Menurutnya, APBD sulit memprediksi kebutuhan spesifik individu secara mendetail dalam perencanaan anggaran jangka panjang.
Strategi ini sejalan dengan filosofi kepemimpinannya yang lebih mengedepankan aksi praktis di lapangan daripada sekadar teori atau rapat formal. Ia mengkritik gaya kepemimpinan yang hanya fokus pada paparan data namun minim memberikan hasil nyata bagi rakyat kecil.
"Orang Indonesia itu senang hal-hal yang praktis bukan hal-hal yang teoritis," pungkas KDM mengakhiri penjelasannya mengenai urgensi bantuan cepat. Dengan memadukan pendapatan mandiri dan keberanian mengambil keputusan, ia berupaya menjadi jaring pengaman terakhir bagi seluruh warganya.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Mengapa Dedi Mulyadi lebih memilih memakai dana pribadi daripada APBD?
Karena prosedur APBD dinilai terlalu lambat dan memiliki proses verifikasi yang panjang, sehingga dikhawatirkan warga yang dalam kondisi darurat bisa meninggal dunia sebelum bantuan cair.
Dari mana sumber dana pribadi yang digunakan KDM?
Sumber utamanya berasal dari pendapatan kanal YouTube pribadinya yang memiliki hampir 9 juta pelanggan, gaji pokok, serta alokasi dana operasional gubernur.
Berapa besar dana operasional gubernur yang dialokasikan KDM untuk bantuan?
Dedi Mulyadi mengalokasikan dana operasional gubernur sebesar Rp21 miliar per tahun untuk membantu biaya hidup keluarga pasien yang kesulitan.
Apa itu Balai Kaperih dan Balai Pananggehan?
Dua tempat tersebut merupakan pusat pengaduan warga, di mana Balai Kaperih berlokasi di kediaman pribadi KDM dan Balai Pananggehan berada di Gedung Sate.
Ditulis oleh: Siti Aminah
Posting Komentar