Tragedi Terra Drone: Pemprov Jakarta Perketat Pengawasan Keselamatan Gedung
VGI.CO.ID - Insiden kebakaran tragis yang melanda rumah perkantoran PT Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025) siang telah memicu respons serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Peristiwa memilukan ini menewaskan 22 orang, menyoroti secara tajam urgensi standar keselamatan gedung di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan keprihatinannya yang mendalam saat meninjau lokasi kejadian pada Rabu (10/12/2025). Beliau menegaskan bahwa akar masalah kebakaran ini adalah minimnya persiapan standar keselamatan dan jalur evakuasi yang memadai di gedung tersebut.
Pelanggaran Fatal Standar Keselamatan Gedung
Pramono Anung mengidentifikasi masalah utama adalah ketidaksiapan gedung menghadapi kondisi darurat, khususnya kebakaran. Ia secara langsung mengkritik ketiadaan sistem penyelamatan yang efektif, yang seharusnya menjadi prioritas bagi setiap bangunan komersial.
Gedung PT Terra Drone dinilai melanggar berbagai aturan keselamatan, terutama terkait ketersediaan dan kualitas jalur evakuasi. Kondisi tangga yang sangat sempit dan tidak standar disebut menjadi penyebab utama banyaknya korban terjebak dan tidak dapat menyelamatkan diri.
Lantai enam gedung tersebut secara spesifik disebut tidak memiliki persiapan memadai untuk jalur evakuasi, menunjukkan kelalaian serius dari pengelola atau pemilik bangunan. Kelalaian ini berujung pada konsekuensi yang fatal dan tak dapat dimaafkan.
Komitmen Pemprov DKI Jakarta Terhadap Keselamatan Warga
Menyikapi tragedi ini, Gubernur Pramono Anung langsung menginstruksikan peningkatan pengawasan terhadap seluruh gedung di Jakarta. Beliau berkomitmen untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh dalam waktu dekat guna mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Pihaknya akan mengecek kembali setiap gedung yang ada di Jakarta, memastikan bahwa semua memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk melindungi nyawa pekerja dan penghuni bangunan dari risiko yang tidak perlu.
Baca Juga: Massa Demo Masuki Tol Dalam Kota, Kendaraan Diputarbalik di Cawang: Lalin Macet!
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menanggung seluruh biaya pemakaman bagi 22 korban meninggal dunia dan biaya perawatan medis bagi dua korban luka-luka. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial pemerintah daerah terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan.
Korban Jiwa dan Tanggung Jawab Pemilik Usaha
Data menunjukkan bahwa dari 22 korban meninggal, 15 di antaranya adalah perempuan dan tujuh pria, menunjukkan dampak yang luas terhadap tenaga kerja di ibu kota. Dua orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dan sedang dalam penanganan medis.
Pramono Anung mengimbau keras kepada semua pemilik usaha, khususnya yang mengoperasikan gedung perkantoran, untuk memprioritaskan aspek keselamatan pekerja. Keselamatan seharusnya bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga etika moral.
Insiden di PT Terra Drone ini menjadi pengingat yang menyakitkan bagi semua pihak terkait pentingnya infrastruktur keselamatan yang handal. Ini mencakup tidak hanya jalur evakuasi, tetapi juga sistem deteksi dini kebakaran dan pelatihan tanggap darurat yang memadai.
Langkah Strategis Pengawasan Bangunan di Masa Depan
Pemprov DKI Jakarta berencana memperketat regulasi dan penegakan hukum terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebuah gedung. Audit keselamatan akan dilakukan secara berkala dan ketat untuk memastikan kepatuhan penuh.
Langkah-langkah preventif ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kebakaran dan memastikan setiap gedung di Jakarta aman bagi penghuninya. Kolaborasi antara pemerintah, pemilik bangunan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Tragedi di PT Terra Drone merupakan pukulan telak yang harus dijadikan pelajaran berharga. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadikan ibu kota sebagai lingkungan yang aman, di mana setiap bangunan memenuhi standar keselamatan tertinggi demi kesejahteraan warganya.
Posting Komentar