Mendagri Tito Evaluasi Total Prosedur Izin Bangunan Pasca-Kebakaran Terra Drone
VGI.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian segera mengambil langkah serius menyikapi insiden kebakaran tragis di gedung Terra Drone, Jakarta Pusat. Beliau langsung meninjau lokasi kejadian pada Rabu, 10 Desember 2025, untuk memahami lebih dalam akar permasalahan yang terjadi.
Kebakaran yang mengguncang kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 Desember lalu, telah menelan korban jiwa sebanyak 22 orang. Tragedi memilukan ini menjadi sorotan utama pemerintah, mendesak adanya perbaikan fundamental dalam regulasi dan pengawasan bangunan.
Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima perintah untuk segera menerjunkan tim evaluasi komprehensif. Tim ini akan menganalisis secara mendalam prosedur tata cara pencegahan kebakaran pada gedung-gedung demi mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Meninjau Ulang Regulasi Perizinan Bangunan Nasional
Dalam upaya pencegahan yang lebih efektif, Mendagri Tito menegaskan bahwa pihaknya akan meninjau ulang seluruh aturan terkait perizinan pembangunan gedung. Fokus utamanya adalah sistem Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan mekanisme One Single Submission (OSS) yang menjadi pintu gerbang perizinan.
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan setiap aspek dari proses pembangunan gedung telah memenuhi standar keselamatan kebakaran yang ketat dan terkini. Proses pemeriksaan oleh petugas pemadam kebakaran untuk mendapatkan SLF juga akan menjadi bagian integral dari evaluasi mendalam ini.
Beliau menekankan pentingnya sinergi antara regulasi di tingkat pusat dan implementasi di daerah untuk mencapai standar keselamatan yang optimal. Seluruh aspek, mulai dari perencanaan hingga operasional gedung, harus diperiksa ulang secara cermat demi keselamatan publik.
Sorotan Klasifikasi Risiko dan Minimnya Pengawasan Reguler
Tito menyoroti secara khusus kesalahan fatal dalam klasifikasi risiko gedung Terra Drone, yang sebelumnya secara mengejutkan dianggap berisiko rendah. Padahal, adanya penyimpanan peralatan mudah terbakar seperti baterai drone di lantai 1 seharusnya menempatkannya dalam kategori risiko tinggi yang memerlukan penanganan khusus.
Baca Juga: Kemensos Salurkan Bansos Sembako untuk Warga Sekitar Driver Ojol Affan Kurniawan
Klasifikasi risiko yang tidak tepat ini diduga kuat menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi pada besarnya kerugian dan jumlah korban, karena gedung diizinkan beroperasi tanpa standar keamanan yang memadai. Beliau menekankan pentingnya penilaian risiko yang akurat berdasarkan fungsi, isi, dan potensi bahaya setiap bangunan.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan kekecewaannya terkait ketiadaan regulasi pemeriksaan gedung secara berkala di Indonesia, berbeda dengan kendaraan umum yang memiliki mekanisme uji KIR. Ia menekankan perlunya sistem serupa untuk memastikan keselamatan gedung, terutama yang berisiko tinggi, diperiksa secara rutin.
Tragedi kebakaran Terra Drone menjadi bukti nyata akan kelalaian ini, di mana api bermula di lantai 1 dan bahkan tidak ditemukan jalur evakuasi yang memadai. Kondisi genting ini memperparah dampak kebakaran dan menyulitkan upaya penyelamatan korban yang terjebak di dalam.
Langkah Konkret Mendagri: Rapat Daring dengan Kepala Daerah dan Stakeholder
Sebagai tindak lanjut yang cepat dan terkoordinasi, Mendagri Tito berencana mengadakan pertemuan secara daring (zoom meeting) pada Kamis, 11 Desember 2025. Pertemuan penting ini akan melibatkan seluruh kepala daerah, seluruh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, serta Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di seluruh Indonesia.
Tujuan utama rapat tersebut adalah untuk membahas evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan penerbitan izin PBG di daerah masing-masing. Ini diharapkan menjadi langkah awal yang krusial dalam menyelaraskan dan memperketat prosedur perizinan bangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Koordinasi lintas sektoral ini krusial untuk memastikan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama dan menerapkan standar keselamatan bangunan yang seragam dan mutakhir. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bangunan yang lebih aman dan terhindar dari tragedi serupa di masa depan.
Inisiatif Mendagri ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan gedung secara holistik. Harapannya, insiden tragis di gedung Terra Drone menjadi pelajaran berharga yang mendorong perbaikan sistem keselamatan bangunan di masa depan, melindungi nyawa dan aset masyarakat Indonesia.
Posting Komentar