Mendagri Soroti Risiko Tinggi Gedung Terra Drone, Izin Bangunan Diusut Pasca Tragedi

Table of Contents

VGI.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa gedung Kantor PT Terra Drone Indonesia di Kemayoran, Jakarta Pusat, memiliki tingkat risiko kebakaran yang sangat tinggi. Pernyataan ini muncul setelah tragedi kebakaran yang merenggut puluhan nyawa, memicu janji untuk mengusut tuntas proses penerbitan izin pembangunan dan penggunaan gedung tersebut.

Indikasi risiko tinggi ini terlihat jelas dari penggunaan lantai satu gedung sebagai tempat penyimpanan peralatan yang mudah terbakar. Khususnya, baterai drone yang disimpan dalam jumlah besar, secara inheren meningkatkan potensi bahaya kebakaran serius bagi seluruh penghuni.

Menyikapi temuan ini, Tito Karnavian menegaskan komitmennya untuk mendalami seluruh aspek proses perizinan. Ia menyoroti dugaan adanya ketidaksesuaian antara penilaian risiko awal dan realitas operasional di lapangan yang jauh lebih berbahaya.

Mendagri menduga kuat bahwa izin penggunaan gedung Terra Drone tidak melibatkan dinas terkait dalam proses verifikasi. Diduga, gedung tersebut dikategorikan berisiko rendah, sehingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat langsung disetujui tanpa pemeriksaan menyeluruh.

“Padahal kenyataannya risikonya tinggi,” ujar Tito usai mengunjungi lokasi gedung Terra Drone pada Rabu (10/12/2025). “Kalau saya lihat ini, karena digunakan untuk peralatan-peralatan yang mudah terbakar, (yakni) baterai di lantai 1 untuk drone, itu termasuk risiko tinggi.”

Mantan Kapolri itu menambahkan bahwa jika suatu bangunan dianggap berisiko rendah, izin dapat keluar secara otomatis dalam sistem tanpa perlu keterlibatan lebih lanjut. Ini menyebabkan petugas Dinas Pemadam Kebakaran mungkin tidak dilibatkan saat proses persetujuan awal, sebuah celah yang sangat krusial.

Ia menjelaskan bahwa SLF merupakan bagian integral dari proses pengeluaran PBG, yang keduanya diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). DPM-PTSP sendiri adalah lembaga milik Pemerintah Daerah, sehingga tanggung jawab ada di tingkat lokal.

Untuk memastikan penelusuran yang komprehensif, Tito Karnavian akan menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri. Tim ini akan mendalami secara seksama prosedur penerbitan SLF dan PBG, yang mencakup banyak elemen, termasuk aspek mitigasi kebakaran.

Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya pengujian dan pengecekan ulang secara reguler, khususnya untuk bangunan-bangunan yang berisiko tinggi terhadap kebakaran. Ia menyarankan agar Dinas Pemadam Kebakaran aktif melakukan uji ulang dan inspeksi berkala guna memastikan kepatuhan standar keselamatan.

Baca Juga: Demo Buruh di DPR 28 Agustus 2025: Tuntutan HOSTUM, Upah, dan Reformasi

Tito juga menyoroti masalah evakuasi yang sangat kritis, dengan menyatakan, “Kita melihat dengan mudah sekali bahwa kalau terjadi di lantai 1, maka yang di atasnya enggak akan bisa ke mana-mana.” Ia menambahkan bahwa tanpa jalur evakuasi yang memadai, penghuni bisa terperangkap di lantai atas.

Kronologi Tragedi Kebakaran di Gedung Terra Drone

Sebelumnya, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta telah menginformasikan detail insiden kebakaran mematikan ini. Kebakaran terjadi di kantor PT Terra Drone yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Api mulai berkobar pada pukul 12.40 WIB, memicu respons cepat dari petugas Damkar. Mereka berhasil tiba di lokasi kejadian hanya dalam waktu 10 menit, yaitu pukul 12.50 WIB, dan segera memulai penanganan.

Namun, tragedi ini membawa dampak yang sangat memilukan, dengan total 22 korban meninggal dunia akibat kebakaran tersebut. Korban terdiri dari tujuh orang laki-laki dan 15 orang perempuan, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan kerabat.

Dampak dan Implikasi Lebih Lanjut Terhadap Keselamatan Bangunan

Kasus ini secara luas menyoroti urgensi evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan bangunan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi perizinan harus ditingkatkan guna mencegah kejadian serupa terulang.

Insiden di gedung Terra Drone ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperketat regulasi keselamatan bangunan. Seluruh pihak terkait perlu bersinergi untuk memastikan setiap gedung, terutama yang menyimpan material berbahaya, memenuhi standar keamanan yang paling ketat.

Selain penegakan hukum, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat juga menjadi krusial. Pemilik gedung dan penghuni harus memahami risiko yang ada serta langkah-langkah mitigasi yang tepat demi keselamatan bersama.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai dalam memenuhi standar keselamatan bangunan adalah suatu keharusan. Hal ini tidak hanya untuk menciptakan efek jera, tetapi juga untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan melindungi nyawa manusia.

Dengan pengusutan tuntas dan perbaikan sistemik dalam prosedur perizinan dan pengawasan, diharapkan tragedi kemanusiaan seperti di gedung Terra Drone tidak akan pernah terulang lagi. Keselamatan jiwa dan properti harus menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pembangunan dan operasional gedung di Indonesia.