Kebakaran Gedung Terra Drone: Mendagri Panggil Kepala Daerah, Evaluasi Izin PBG dan SLF

Table of Contents

VGI.CO.ID - Tragedi kebakaran hebat yang melanda Gedung Terra Drone di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 Desember 2025, telah memicu respons cepat dari pemerintah pusat. Insiden memilukan ini bukan sekadar musibah, melainkan sebuah "alarm keras" yang menyoroti kembali pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan bangunan di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, segera bergerak cepat menindaklanjuti kejadian tersebut. Beliau menjadwalkan rapat koordinasi nasional secara daring untuk mengkaji ulang prosedur perizinan bangunan yang berlaku saat ini.

Langkah Cepat Mendagri Merespons Insiden

Mendagri Tito Karnavian tidak menunggu lama setelah meninjau langsung lokasi kebakaran pada Rabu, 10 Desember 2025. Dalam responsnya, ia mengumumkan rencana strategis untuk mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan terkait pada hari berikutnya.

"Besok, saya akan melakukan Zoom Meeting dengan seluruh Kepala Daerah dan seluruh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran serta DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengeluarkan izin PBG, Persetujuan Bangunan Gedung," jelas Tito, menegaskan urgensi rapat tersebut. Pertemuan daring ini diharapkan dapat menjadi forum evaluasi mendalam mengenai implementasi perizinan bangunan di seluruh daerah.

Fokus utama rapat akan tertuju pada peninjauan ulang alur penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini terintegrasi secara daring. Mendagri ingin memastikan bahwa kemudahan perizinan tidak mengorbankan aspek keselamatan dan kualitas bangunan.

Modernisasi Perizinan Bangunan: PBG dan Sistem OSS

Sistem perizinan bangunan di Indonesia telah mengalami modernisasi signifikan, terutama dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini dirancang untuk mempermudah investasi dan mempercepat pembukaan lapangan kerja.

Melalui UU Cipta Kerja, mekanisme perizinan PBG dibagi berdasarkan tingkat risiko bangunan, yaitu risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi, yang semuanya diproses secara online. Tito Karnavian menjelaskan bahwa sistem ini bertujuan untuk efisiensi dan transparansi dalam birokrasi perizinan.

Sistem Online Single Submission (OSS) menjadi pintu utama dalam proses perizinan tersebut. Platform daring ini dikelola oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, sebelumnya), memfasilitasi pengajuan berbagai perizinan secara terpadu.

Baca Juga: Foreman QC Technician: Karir Menjanjikan di Karawang Bersama Rucika

"Yang tujuannya untuk mempermudah pembukaan lapangan kerja," lanjut Tito, menekankan bahwa kemudahan akses ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kebakaran di Gedung Terra Drone menjadi pengingat bahwa kemudahan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat.

Pentingnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Peran Damkar

Meskipun proses perizinan PBG kini lebih ringkas dan terintegrasi secara online, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa aspek keselamatan teknis, terutama Sertifikat Laik Fungsi (SLF), tetap menjadi syarat mutlak. SLF adalah jaminan bahwa sebuah gedung aman dan layak untuk dioperasikan sesuai fungsinya.

Dalam konteks ini, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki peran sentral dan tidak tergantikan dalam memverifikasi kelayakan teknis suatu gedung sebelum izin PBG diterbitkan. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa bangunan telah memenuhi standar pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran.

"Nah salah satu syarat untuk Persetujuan Bangunan Gedung itu adalah Sertifikat Laik Fungsi," papar Tito, menekankan bahwa verifikasi ini mencakup kelayakan gedung dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Petugas Damkar akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh terhadap fasilitas keselamatan.

Pemeriksaan oleh petugas Damkar mencakup ketersediaan alat pemadam kebakaran yang memadai, adanya jalur evakuasi yang jelas dan aman, serta fungsi sistem sprinkler jika terjadi kebakaran untuk pemadaman cepat. "Syaratnya salah satunya Dinas Pemadam Kebakaran akan melihat apakah tempat itu ada alat pemadam kebakaran, kemudian apakah di tempat itu ada misalnya jalur evakuasi, sprinkler bila terjadi kebakaran untuk memadamkan cepat, dan lain-lain," tandas Tito, menggarisbawahi detail krusial dalam pemeriksaan SLF.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Tragedi kebakaran Gedung Terra Drone ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk mengevaluasi kembali efektivitas pengawasan perizinan. Diharapkan rapat koordinasi yang dipimpin Mendagri dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penegakan standar keselamatan bangunan.

Peningkatan koordinasi antara berbagai dinas terkait, mulai dari DPMPTSP hingga Dinas Pemadam Kebakaran, menjadi kunci utama dalam memastikan setiap bangunan memenuhi syarat teknis. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif sekaligus menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat yang beraktivitas di dalam gedung.

Dengan demikian, kemudahan berusaha yang diusung oleh UU Cipta Kerja dapat berjalan beriringan dengan komitmen kuat terhadap perlindungan jiwa dan aset. Kebakaran di Kemayoran ini diharapkan menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan sistem di masa mendatang.