RAPBN 2026: Disepakati Rp 3,8 Kuadriliun, Paripurna DPR 23 September

Table of Contents

VGI.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mencapai kesepakatan penting terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Kesepakatan ini menandai langkah maju dalam perencanaan keuangan negara untuk tahun yang akan datang.

RAPBN 2026 rencananya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada tanggal 23 September. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pembahasan dan persetujuan antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Menteri Keuangan.

Angka Kunci dalam RAPBN 2026

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa RAPBN 2026 disepakati dengan total belanja negara mencapai Rp 3.842,7 triliun. Angka ini merupakan hasil kompromi dan perhitungan yang matang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan operasional negara.

Secara rinci, RAPBN 2026 mencakup pendapatan negara sebesar Rp 3.153,6 triliun. Sementara itu, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.842,7 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 689,1 triliun.

Proses Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan terkait RAPBN 2026 dilakukan dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada hari Kamis, 18 September 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Banggar DPR dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi.

Proses pembahasan RAPBN melibatkan berbagai tahapan dan pertimbangan. DPR dan pemerintah berusaha untuk menciptakan anggaran yang realistis, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas

Said Abdullah menekankan bahwa DPR dan pemerintah berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam penyusunan RAPBN 2026. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Baca Juga: Kocak! Syahroni Disangka Anggota DPR: Kisah Salah Paham Mantan Gelandang Timnas

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa penyesuaian pada belanja negara dilakukan untuk merespons berbagai kebutuhan, termasuk transfer ke daerah (TKD), daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus. Detail penyesuaian ini akan disampaikan secara transparan kepada publik.

Fokus pada Kebutuhan Daerah

RAPBN 2026 dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah-daerah di Indonesia. Ini termasuk alokasi dana untuk daerah dengan status istimewa dan daerah otonomi khusus, yang memiliki kebutuhan pembangunan yang unik.

Dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Implikasi RAPBN 2026

RAPBN 2026 memiliki implikasi yang luas bagi berbagai sektor di Indonesia. Anggaran ini akan memengaruhi alokasi dana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai program sosial lainnya.

Dengan pengelolaan yang tepat dan efisien, RAPBN 2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DPR sebagai lembaga legislatif yang beranggotakan wakil-wakil rakyat dari berbagai partai politik hasil pemilu, memiliki peran krusial dalam mengawasi pelaksanaan RAPBN. Pengawasan ini penting untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Paripurna DPR pada 23 September mendatang akan menjadi momentum penting untuk mengesahkan RAPBN 2026. Persetujuan dari DPR akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melaksanakan anggaran negara pada tahun 2026.

---

Pertanyaan Umum (FAQ)

Kapan RAPBN 2026 akan dibawa ke Paripurna DPR?

RAPBN 2026 rencananya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada tanggal 23 September.

Berapa total belanja negara dalam RAPBN 2026?

Total belanja negara dalam RAPBN 2026 disepakati sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Siapa yang menyepakati RAPBN 2026?

RAPBN 2026 disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Menteri Keuangan.

Berapa defisit anggaran negara dalam RAPBN 2026?

Defisit anggaran negara dalam RAPBN 2026 adalah sebesar Rp 689,1 triliun.

Mengapa ada penyesuaian pada belanja negara dalam RAPBN 2026?

Penyesuaian dilakukan untuk merespons berbagai kebutuhan, termasuk transfer ke daerah (TKD), daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus.