Mahasiswa Trisakti Desak DPR Respons Tuntutan Rakyat dan Keadilan Aksi

Table of Contents

Mahasiswa Universitas Trisakti menyampaikan aspirasi krusial secara langsung kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menyoroti kesenjangan mencolok antara gaji pejabat negara dan upah minimum masyarakat. Audiensi ini menjadi forum bagi mahasiswa untuk menyuarakan beragam tuntutan rakyat serta mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan adil.

Pada Rabu, 3 September 2025, perwakilan mahasiswa Trisakti, yang terdiri dari Kepresidenan Mahasiswa, Keluarga Besar Mahasiswa, dan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dalam Satuan Gabungan (Satgab) Universitas Trisakti, bertemu dengan sejumlah pimpinan DPR RI. Mereka adalah Sufmi Dacso Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta tersebut, Ezar Nolan selaku perwakilan mahasiswa mengutarakan dua agenda tuntutan utama yang sedang bergulir di tengah masyarakat: '17+8 Tuntutan Rakyat' yang merupakan gabungan dari '17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu' dan '8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun'.

Mendesak Investigasi Dugaan Makar dan Kritik Penanganan Aksi

Ezar Nolan menegaskan bahwa Universitas Trisakti ingin melihat ketegasan politik dari Istana Negara, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya mendesak pembentukan tim investigasi untuk mengusut dugaan makar dan para inisiator di balik unjuk rasa anarkis yang disebut menggiring mahasiswa aksi secara anarkis, mengesampingkan nilai-nilai kemahasiswaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Kritik tajam juga dilayangkan terhadap dugaan adanya kekerasan dalam prosedur penindakan massa aksi, yang telah terdokumentasi dengan jelas oleh berbagai media massa.

Dalam kesempatan tersebut, Ezar Nolan menyerukan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI menyikapi situasi ini dengan pikiran jernih. Mahasiswa, menurutnya, bergerak tegak lurus berdasarkan nilai-nilai kemahasiswaan dan kebenaran, sehingga menuntut pembebasan tahanan massa aksi yang tidak terbukti melakukan tindak pidana. “Menurut saya dan ketrisaktiaan, rakyat harus adanya berdikari dalam menyikapi situasional politik saat ini. Demonstrasi merupakan salah satunya,” ucap Ezar, menekankan pentingnya keberanian rakyat dalam menyuarakan pendapat.

Tuntutan Pembebasan 16 Mahasiswa Trisakti

Pengalaman pahit terkait penangkapan demonstran juga menjadi sorotan utama. Ezar Nolan mengungkapkan empati dan solidaritasnya terhadap para demonstran yang ditangkap, mengingatkan bahwa jika tidak terbukti bersalah, mereka harus dibebaskan sesuai prosedur hukum dan dikembalikan kepada keluarga. Lebih lanjut, Ezar secara khusus meminta pimpinan DPR RI dan pemerintah untuk menunjukkan komitmen dan kedewasaan demokrasi dengan membebaskan status tersangka 16 mahasiswa Usakti. Ke-16 mahasiswa tersebut, meski kooperatif mengikuti prosedur hukum Kepolisian Polda Metro Jaya, statusnya masih menggantung tanpa kejelasan.

“Saya mewakilkan teman-teman mahasiswa yang sampai saat ini masih menyandang status tersangka menunggu status kami dibebaskan tanpa syarat. Dikarenakan, kami dan teman-teman lainnya sudah sangat koperatif dalam menjalankan prosedural hukum dan ibu, ayah kami berharap status kami dibebaskan agar dapat bernafas lega,” tutur Ezar, menyuarakan harapan bagi rekan-rekannya.

Harapan Akan Aksi Damai dan Respons Bijak Pemerintah

Senada dengan Ezar, Pimpinan Keluarga Besar Mahasiswa Trisakti melalui Institut Transportasi dan Logistik (ITL), Fakhri Rizqulloh, turut menyampaikan harapan dan masukan terkait dinamika unjuk rasa belakangan ini. Fakhri menegaskan bahwa aspirasi rakyat yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa adalah wujud nyata dari demokrasi yang harus dijaga dan dihormati.

“Harapan saya, pemerintah dapat segera mendengar dan menyikapi tuntutan rakyat dengan bijak serta penuh tanggung jawab, bukan dengan pendekatan represif,” kata Fakhri. Ia juga menekankan pentingnya menjaga aksi unjuk rasa tetap berlangsung secara damai dan tertib, tanpa merugikan ketertiban umum. Hal ini penting agar poin isu yang diangkat mahasiswa tidak tertutupi oleh isu kericuhan atau anarkisme yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat umum yang mereka perjuangkan.

Pemerintah diharapkan dapat menangkap suara masyarakat dan mengambil langkah kebijakan publik yang konkret dan pasti. Fakhri menutup pernyataannya dengan harapan bahwa unjuk rasa akan senantiasa dilakukan secara damai, tertib, dan terorganisir, sehingga esensi perjuangan tetap terjaga dan tujuan aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan jelas. “Semoga suara rakyat segera mendapatkan perhatian serius serta langkah konkret dari pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan bersama,” pungkasnya, menggarisbawahi urgensi tindakan nyata dari pihak berwenang.