Legislator PKB Dukung Penuh DPR Tindak Lanjuti 17+8 Tuntutan Rakyat
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas menyatakan apresiasinya terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang telah menerima tuntutan '17+8' dari masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Tuntutan yang sempat menggema luas di media sosial ini kini menjadi fokus perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk fraksi-fraksi di parlemen.
PKB menekankan pentingnya dialog dan keterbukaan dalam merespons suara rakyat, sejalan dengan perintah DPP PKB kepada seluruh anggota Fraksi PKB untuk segera melakukan dialog dan menyerap aspirasi yang ada.
PKB Sambut Baik Keterbukaan DPR dan Berkomitmen Mengawal Aspirasi
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Daniel Johan, menyampaikan sambutan positif atas keterbukaan DPR RI dalam merespons tuntutan publik. Pernyataan ini disampaikan Daniel kepada wartawan pada Jumat, 5 September 2025, sehari setelah penyerahan tuntutan. "Kita sambut baik keterbukaan DPR saat ini karena itu sejalan dengan perintah DPP PKB kepada seluruh anggota Fraksi PKB untuk segera melakukan dialog dan menyerap aspirasi rakyat yang ada," ujar Daniel, menegaskan arah kebijakan partai.
Daniel Johan menambahkan bahwa PKB tidak hanya mengapresiasi, tetapi juga akan secara aktif menerima masyarakat langsung untuk mendengarkan masukan dan terus bersama elemen rakyat mengawal setiap aspirasi yang disampaikan. Komitmen ini menunjukkan bahwa PKB memandang serius tuntutan '17+8' sebagai representasi suara publik yang harus ditindaklanjuti dengan konkret dan bertanggung jawab.
Mendorong Reformasi Menyeluruh dan Penegakan Keadilan
Dalam pernyataannya, Daniel Johan merinci beberapa poin penting yang akan didorong oleh PKB. Salah satunya adalah reformasi dan transparansi di tubuh DPR RI serta partai politik, guna memastikan lembaga-lembaga ini bekerja lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat. Lebih lanjut, PKB juga menuntut keadilan bagi para korban peristiwa yang menimbulkan korban jiwa dan luka yang terjadi sebelumnya.
"Termasuk mendorong reformasi dan transparansi DPR RI dan partai politik, dan yang penting juga kita memastikan adanya keadilan untuk para korban dengan mendorong dibentuknya tim investigasi independen dan berkeadilan atas peristiwa yang menimbulkan korban jiwa dan luka," kata Daniel. Ia juga menekankan pentingnya bantuan akses kesehatan medis bagi korban luka yang masih terkendala, serta segera dilepaskannya mahasiswa dan warga yang berjuang menyampaikan aspirasi dalam aksi kemarin. Hal ini menunjukkan fokus PKB pada aspek kemanusiaan dan perlindungan hak-hak sipil.
Reformasi Aparat dan Pajak yang Berkeadilan
Selain itu, PKB juga menyuarakan kecaman terhadap segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi. Daniel Johan menekankan perlunya reformasi aparat dalam penanganan demonstrasi agar lebih humanis dan persuasif, guna mencegah terulangnya insiden kekerasan di masa mendatang. PKB juga melihat pentingnya untuk segera mewujudkan reformasi pajak yang berkeadilan, sebuah isu krusial yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.
Menyadari kegelisahan publik yang muncul, PKB menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen penuh untuk mendorong langkah-langkah perbaikan demi terwujudnya kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi di Indonesia. "PKB bersama rakyat dan Presiden Prabowo akan serius mengatasi korupsi, penegakan hukum, dan keadilan ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945," pungkas Daniel, menegaskan sinergi partai dengan pemerintah dalam agenda reformasi dan pembangunan yang berpihak pada rakyat.
Latar Belakang Tuntutan "17+8" yang Menggema
Sebelumnya, tuntutan '17+8' yang terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ini diserahkan ke DPR RI oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah. Penyerahan dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila gedung DPR RI pada Kamis siang, 4 September 2025. Tuntutan ini memiliki batas akhir penyelesaian yang ditetapkan pada 5 September 2025, menunjukkan urgensi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Suara Influencer dan Keterlibatan Publik
Perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah yang menyerahkan tuntutan ini tidak lain adalah sejumlah aktivis dan influencer terkemuka di Tanah Air. Mereka termasuk Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, hingga Jovial da Lopez. Keterlibatan tokoh-tokoh populer ini turut berkontribusi pada viralnya tuntutan '17+8' di berbagai platform media sosial.
Tuntutan ini menjadi viral setelah diunggah oleh influencer seperti Jerome Polin dan Salsa Erwina Hutagalung, kemudian ramai-ramai di-repost oleh warganet, menjadikannya isu yang dominan dalam percakapan publik. Tuntutan tersebut dikenal dengan tulisan '17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat' yang disajikan dengan warna pink dan hijau di atas latar belakang hitam, menjadikannya mudah dikenali dan tersebar luas.
Respons Langsung dari Anggota DPR RI
Saat penyerahan, tuntutan '17+8' ini diterima langsung oleh dua anggota parlemen. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Sebagai bentuk penerimaan dan komitmen awal, Andre Rosiade bahkan turut menandatangani surat serah terima tuntutan tersebut. Hal ini menandakan adanya respons langsung dari perwakilan DPR terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat, sekaligus menjadi langkah awal dalam proses tindak lanjut yang diharapkan. PKB pun mengapresiasi langkah cepat ini dan siap untuk berkolaborasi dalam mengawal realisasi tuntutan demi kepentingan bangsa dan negara.
Posting Komentar