Indonesia Siap Hadapi Sidang HAM PBB, Buktikan Komitmen Kuat HAM

Table of Contents

Indonesia dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa pada akhir bulan ini, menegaskan bahwa komitmen negara terhadap perlindungan dan pemajuan HAM telah terbukti melalui berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan, bahkan tanpa perlu adanya desakan eksternal. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang juga menyoroti pentingnya penegakan hukum untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban.

Tanggapan Tegas Terhadap Seruan PBB

Menanggapi seruan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB terkait penyelidikan atas dugaan penggunaan kekuatan aparat yang tidak proporsional pasca-kerusuhan yang merenggut korban jiwa dalam berbagai protes di seluruh Indonesia, Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, memberikan respons yang lugas. Beliau menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak menunggu permintaan dari PBB untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan dan perlindungan HAM. "Tanpa ada permintaan dari PBB pun, kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah," ujar Mugiyanto, menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari mandat dan kewajiban konstitusional pemerintah.

Mugiyanto lebih lanjut memaparkan bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen utama untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip-prinsip demokrasi. Komitmen ini menjadi landasan bagi setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menjalankan roda negara. Kesungguhan ini akan dibuktikan secara langsung dalam Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa mendatang.

Indonesia, Negara Pelindung HAM dengan Komitmen Internasional

Dalam forum internasional tersebut, Indonesia siap memaparkan secara transparan berbagai langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM. Mugiyanto menyatakan, "Kami akan menjelaskan secara langsung hal-hal yang sudah kami lakukan. Sebagai negara yang telah meratifikasi hampir semua instrumen HAM internasional utama, komitmen kami sudah jelas." Penegasan ini merujuk pada pengakuan Indonesia terhadap berbagai konvensi dan deklarasi internasional terkait HAM, yang menunjukkan keseriusan dalam mengintegrasikan standar HAM global ke dalam kerangka hukum nasional.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjamin kebebasan berekspresi yang damai, sejalan dengan ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Namun demikian, Mugiyanto juga memberikan catatan penting bahwa kebebasan tersebut tidak serta-merta berarti tanpa batas. Tindakan yang melanggar hukum akan tetap ditindak tegas demi menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang lebih luas. "Kalau hukum tidak ditegakkan, banyak korban berjatuhan," tegasnya, menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam melindungi hak semua warga negara.

Sorotan PBB dan Pentingnya Dialog

Sebelumnya, Kantor Hak Asasi Manusia PBB melalui juru bicaranya, Ravina Shamdasani, menyerukan dilakukannya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan. Shamdasani menyatakan, "Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan."

Pihak PBB juga menekankan arti penting dialog sebagai sarana untuk mengatasi setiap kekhawatiran publik yang muncul. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia yang terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Dengan postur yang siap dan komitmen yang jelas, Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara ini serius dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota komunitas global yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.