Ima Mahdiah: Gaji-Tunjangan DPRD DKI Jakarta Akuntabel, Siap Dikaji Ulang

Table of Contents

DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas gaji serta tunjangan anggota dewan, menanggapi tuntutan yang disuarakan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) pada Kamis (4/9/2025) di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, secara langsung menyampaikan bahwa laporan keuangan dewan telah tersedia untuk diakses publik dan besarannya siap dikaji ulang sesuai kondisi keuangan daerah.

Tuntutan Mahasiswa dan Respons Cepat DPRD DKI

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) pada Kamis, 4 September 2025, di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, menjadi sorotan publik. Mahasiswa menyuarakan keprihatinan mereka terkait transparansi gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD DKI Jakarta, menuntut kejelasan dan akuntabilitas penuh dari wakil rakyat. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, dengan sigap menerima perwakilan mahasiswa dan memberikan penjelasan langsung mengenai sistem akuntabilitas keuangan dewan, menegaskan bahwa setiap penerimaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Transparansi Penuh: Laporan Keuangan Dapat Diakses Publik

Ima Mahdiah menegaskan bahwa isu transparansi gaji dan tunjangan dewan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan menjadi prioritas bagi DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, publik memiliki hak penuh untuk mengakses laporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan anggota dewan sebagai wujud komitmen terhadap prinsip keterbukaan. "Masyarakat bisa bebas melihat, dan kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujar Ima, seraya menambahkan bahwa laporan keuangan tersebut telah dipublikasikan sejak periode pertama ia menjabat, menunjukkan konsistensi dalam komitmen transparansi yang berkelanjutan. Langkah ini merupakan upaya nyata DPRD DKI Jakarta untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap rupiah yang diterima oleh anggota dewan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Tunjangan Dewan Bukan untuk Kepentingan Pribadi Semata

Menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi tunjangan, Ima Mahdiah menekankan bahwa penerimaan yang didapat oleh anggota Dewan tidak semata-mata dinikmati secara pribadi atau untuk kepentingan individu. Ia menjelaskan bahwa tunjangan tersebut dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk kebijakan dan pelayanan yang merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi legislatif. "Tunjangan yang diterima anggota Dewan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk kebijakan, seperti advokasi dan penyaluran aspirasi warga," tegas Ima, memberikan klarifikasi bahwa tunjangan memiliki peran dalam memfasilitasi tugas dan fungsi anggota dewan sebagai wakil rakyat, yang pada akhirnya bermuara pada kepentingan publik dan kesejahteraan bersama.

Mengkaji Ulang Tunjangan: Bukan Pencabutan, Melainkan Penyesuaian

Terkait isu yang beredar luas di tengah masyarakat bahwa mahasiswa menuntut pencabutan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah dengan tegas membantah hal tersebut. "Mereka tidak ada sampaikan itu," katanya, meluruskan informasi yang mungkin keliru. Meskipun demikian, Ima menyatakan bahwa masukan dari mahasiswa sangat berharga dan akan menjadi pertimbangan serius dalam pembahasan anggaran selanjutnya. DPRD berkomitmen untuk mengkaji kembali besaran tunjangan, khususnya yang disinyalir mencapai sekitar Rp70 juta per bulan, pada forum resmi di rapat anggaran mendatang sebagai bagian dari evaluasi berkala.

"Soal revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya," kata Ima, memberikan kepastian mengenai langkah-langkah selanjutnya. Ia juga menambahkan bahwa penyesuaian tunjangan akan dilakukan dengan cermat dan proporsional, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tersedia. "Kami nanti akan sesuaikan dengan PAD yang ada," ujarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan akan didasarkan pada kapasitas fiskal daerah dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran demi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di DKI Jakarta.

Konteks Anggaran Daerah: APBD DKI Jakarta 2026

Penting untuk dicatat bahwa pembahasan mengenai gaji dan tunjangan ini berlangsung dalam konteks anggaran daerah yang sangat signifikan bagi DKI Jakarta. APBD Jakarta 2026 sendiri telah diproyeksikan mencapai senilai Rp95,35 Triliun, sebuah angka yang mencerminkan besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan harapan masyarakat agar setiap alokasi anggaran, termasuk untuk operasional dewan, dapat sepenuhnya menyentuh kepentingan publik. Seperti yang ditekankan oleh Pramono, total APBD Jakarta 2026 yang senilai Rp95,35 Triliun dipastikan akan diarahkan untuk menyentuh kepentingan masyarakat secara luas, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap komponen anggaran menjadi kunci utama.

Menuju DPRD yang Lebih Merakyat

Respons cepat dan terbuka DPRD DKI Jakarta terhadap tuntutan mahasiswa ini menunjukkan upaya serius lembaga legislatif untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan meningkatkan legitimasi. Komitmen untuk transparan dalam laporan keuangan, akuntabel dalam setiap penerimaan, dan kesediaan untuk mengkaji ulang besaran tunjangan sesuai kondisi keuangan daerah adalah langkah positif yang patut diapresiasi. Ini juga sejalan dengan janji DPRD DKI Jakarta untuk menjadi wakil rakyat yang lebih merakyat dan responsif terhadap aspirasi warga, sebagaimana tercermin dalam berbagai pemberitaan terkait tanggapan mereka terhadap demo mahasiswa. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas DPRD DKI Jakarta dapat terus meningkat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak pada rakyat.