BEM SI Desak Pembentukan Tim Investigasi Dugaan Makar ke Mensesneg

Table of Contents

Bertemu Mensesneg, BEM SI Minta Dibentuk Tim Investigasi Dugaan Makar


Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menyampaikan tuntutan penting saat bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 4 September 2025 ini, menyoroti perlunya pengesahan RUU Perampasan Aset dan pembentukan tim investigasi dugaan makar.

Tuntutan Utama BEM SI Kerakyatan

Dalam pertemuan tersebut, BEM SI Kerakyatan secara tegas menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, mereka mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan, mengingat urgensinya dalam pemberantasan korupsi. Kedua, BEM SI Kerakyatan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim investigasi independen guna mengusut tuntas dugaan makar yang terjadi dalam aksi demonstrasi yang berujung ricuh.

Salah satu perwakilan BEM SI Kerakyatan, Pasha, mengungkapkan bahwa Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan respons positif terhadap tuntutan-tuntutan tersebut. Prasetyo berjanji akan segera menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketidakhadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan itu dikarenakan beliau menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal.

Respons Pemerintah dan Tuntutan Tambahan

Pemerintah, melalui Mensesneg dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa secepatnya. Ketua BEM UPN Veteran Yogyakarta, Kaleb, menambahkan bahwa mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mengakomodir '17+8 Tuntutan Rakyat'. Tuntutan ini mencakup berbagai isu penting yang menjadi perhatian masyarakat.

Penegakan Supremasi Sipil dan Penolakan Militerisme

Selain tuntutan terkait RUU Perampasan Aset dan dugaan makar, BEM SI Kerakyatan juga menyoroti pentingnya penegakan supremasi sipil dan penolakan terhadap militerisme. Mereka berpandangan bahwa militer seharusnya menjadi alat negara dan berada di bawah kendali sipil, serta difokuskan pada pertahanan negara di barak.

Ajakan Mengawal Tuntutan

BEM SI Kerakyatan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal semua tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah. Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan untuk Banten, Paloma, menekankan bahwa meskipun pemerintah menjanjikan tindak lanjut secepatnya, peran aktif masyarakat dan mahasiswa tetap krusial dalam memastikan tuntutan-tuntutan tersebut benar-benar direalisasikan.

Sebagai informasi tambahan, Presiden Prabowo Subianto pada Senin petang telah menjenguk korban unjuk rasa yang dirawat di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 17 korban masih menjalani perawatan, terdiri dari 14 anggota kepolisian dan 3 warga sipil. Situasi ini semakin memperkuat urgensi pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas penyebab terjadinya kericuhan dalam aksi demonstrasi tersebut.

Posting Komentar