APBD Jakarta 2026: Prioritaskan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur

Table of Contents

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026 telah dirancang dengan fokus utama pada kepentingan masyarakat dan pembangunan infrastruktur kota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa alokasi anggaran akan menyentuh langsung kebutuhan warga Jakarta.

APBD DKI Jakarta 2026 Meningkat Signifikan

Total rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2026 mencapai Rp 95,35 triliun, mengalami peningkatan sebesar 3,80 persen dibandingkan dengan APBD tahun 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas hidup warga dan memacu pembangunan di berbagai sektor.

Fokus Belanja Daerah: Solusi Masalah Kota dan Program Gubernur

Kebijakan belanja daerah pada APBD 2026 diprioritaskan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota yang mendesak, termasuk kemacetan, banjir, dan pengelolaan sampah. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk mendukung implementasi sepuluh program kerja unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang meliputi:

• Pembangunan dan penyelesaian infrastruktur fundamental (DSP/DKI Strategic Projects)
• Peningkatan peringkat Jakarta di tingkat global melalui pelaksanaan Global City Programs (GSP)
• Penguatan peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala internasional

Prioritaskan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Subsidi Pangan

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa APBD 2026 juga akan fokus pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan subsidi pangan. Alokasi anggaran untuk pendidikan akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, fasilitas sekolah, dan beasiswa bagi siswa berprestasi. Di sektor kesehatan, anggaran akan difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dan program-program pencegahan penyakit. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan terus memberikan subsidi pangan melalui pengembangan urban farming untuk memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi warga.

Transformasi PAM JAYA Menjadi Perseroda

Salah satu langkah strategis yang diambil Pemprov DKI Jakarta adalah mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM JAYA menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Gubernur Pramono menjelaskan bahwa transformasi ini bertujuan untuk menerapkan skema pendanaan non-APBD, meningkatkan kinerja, efektivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan.

Tujuan Transformasi PAM JAYA

Dengan menjadi Perseroda, PAM JAYA diharapkan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya, menjalin kemitraan, serta menarik investasi dari berbagai sumber. Hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan investasi yang besar sekaligus mempercepat realisasi berbagai proyek strategis perusahaan, termasuk peningkatan layanan air minum perpipaan di seluruh wilayah Jakarta hingga tahun 2029. Perubahan ini juga dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak warga Jakarta atas air minum yang bersih dan aman.

Creative Financing untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Kebijakan pembiayaan daerah pada APBD 2026 diarahkan pada perluasan sumber pendanaan dan penerapan creative financing. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pembiayaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta membuka peluang bagi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan Jakarta dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh warga.