AHY: Kerugian Infrastruktur Akibat Demo Ricuh Capai Rp950 Miliar

Table of Contents

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan bahwa total kerusakan infrastruktur akibat aksi demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai wilayah Indonesia mencapai angka yang fantastis, yakni Rp950 miliar. Kerugian ini tersebar di berbagai daerah dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah pusat dan daerah.

Kerusakan Infrastruktur Meluas di Berbagai Daerah

Menurut AHY, kerusakan infrastruktur akibat demo ricuh ini terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dampak paling signifikan dirasakan di kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo. Kerusakan yang terjadi meliputi berbagai fasilitas publik dan gedung pemerintahan.

Rincian Kerusakan Infrastruktur

Jenis infrastruktur yang mengalami kerusakan bervariasi, mulai dari gedung-gedung pemerintahan dan kantor DPRD yang menjadi sasaran amuk massa, hingga fasilitas umum yang vital bagi masyarakat. Jembatan penyeberangan orang (JPO) juga menjadi salah satu fasilitas yang terdampak akibat aksi demonstrasi tersebut. Kondisi ini tentu mengganggu aktivitas masyarakat dan membutuhkan perbaikan segera.

Pemerintah Alokasikan Anggaran dari APBN

Menanggapi situasi ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk segera memperbaiki infrastruktur yang rusak. AHY menjelaskan bahwa setiap kementerian memiliki anggaran khusus untuk keadaan darurat, dan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai perbaikan ini.

“Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ costnya,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemulihan

Selain alokasi dari APBN, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam proses pemulihan ini. AHY mencontohkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Transjakarta telah mengambil langkah cepat untuk memastikan layanan transportasi publik dapat segera beroperasi kembali seperti sedia kala.

Pemicu Aksi Demo dan Respons Pemerintah

Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh ini salah satunya dipicu oleh isu terkait tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sulit yang dihadapi masyarakat. Demonstrasi yang terjadi di kompleks DPR Senayan diwarnai kericuhan, dan aparat keamanan terpaksa menggunakan gas air mata untuk menghalau massa.

Pemerintah terus berupaya untuk menenangkan situasi dan membuka ruang dialog dengan berbagai pihak. Diharapkan, dengan adanya perbaikan infrastruktur yang cepat dan responsif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat kembali pulih.

Dampak Ekonomi dan Sosial Akibat Kerusakan

Kerusakan infrastruktur tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang signifikan. Terganggunya fasilitas publik dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, sementara kerusakan gedung pemerintahan dapat mengganggu pelayanan publik. Oleh karena itu, pemulihan infrastruktur menjadi prioritas utama bagi pemerintah.

Pemerintah berharap dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, proses pemulihan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar dan cepat, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan roda perekonomian dapat kembali berputar.