Ricuh Pemindahan Tapol di Sorong, Aparat Diminta Persuasif

Table of Contents

Proses pemindahan tahanan politik (tapol) kasus makar dari Kota Sorong menuju Makassar memicu kerusuhan di kalangan warga. Situasi ini menuntut pendekatan yang lebih persuasif dari aparat keamanan.

Insiden ini telah melumpuhkan aktivitas masyarakat setempat, dan mendorong berbagai pihak untuk menyerukan dialog serta musyawarah dalam menyelesaikan konflik.

Kerusuhan Akibat Pemindahan Tahanan Makar

Pada hari Rabu, 27 Agustus 2025, Kota Sorong diguncang kerusuhan akibat pemindahan empat tahanan politik (tapol) kasus dugaan makar. Pemindahan ini dilakukan dari Kota Sorong ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Keempat tapol tersebut, yang diinisialkan sebagai AAG, NM, MS, dan PR, merupakan tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan aktivitas Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).

Reaksi dan Tuntutan dari Tokoh Masyarakat

Wakil Ketua DPD yang juga Ketua MPR for Papua, Yorrys Raweyai, menyayangkan insiden kerusuhan tersebut. Beliau menekankan pentingnya peran aparat dalam menjaga suasana kondusif.

Yorrys menambahkan bahwa aparat harus memberikan rasa aman agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik, selaras dengan instruksi Kapolri untuk mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan profesional.

Sekretaris Jenderal MPR for Papua, Filep Wamafma, juga menyampaikan perlunya penyelesaian polemik ini melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait. "Harus diselesaikan secara musyawarah, dengan melibatkan seluruh pihak terkait," tegasnya.

Kepala Suku Serukan Dialog Terbuka

Kepala Suku Kepulauan Yapen Barat Utara, Sorong Raya, Yakonias Kendi, meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sorong bersama tokoh adat untuk mencari solusi konkret. Yakonias menilai bahwa situasi panas di Kota Sorong adalah akumulasi dari peristiwa sebelumnya.

Oleh karena itu, ia mendesak keterlibatan aktif dari aparat keamanan, kejaksaan, pengadilan negeri Sorong, Pemerintah Kota Sorong, serta seluruh kepala suku dalam penyelesaian konflik. "Cara terbaik adalah duduk bersama kepala suku untuk menyelesaikan masalah ini secara bermartabat," ujarnya.

Yakonias juga menyoroti bahwa kondisi yang terjadi seolah dibiarkan, yang berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat di Kota Sorong. Menurutnya, akar masalahnya adalah pemindahan empat tapol yang menolak dipindahkan dari Kota Sorong.

Ia berharap pemerintah provinsi dan kota, aparat keamanan, hingga Badan Intelijen Negara (BIN), mempertimbangkan masukan tersebut sebagai langkah penting dalam menyelesaikan konflik. "Terutama gubernur, wali kota, jaksa, pengadilan, dan BIN. Mereka harus berperan aktif," katanya.

Situasi Terkini dan Langkah Aparat Keamanan

Kapolda Papua Barat Daya, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Haribowo, menjelaskan bahwa situasi di Kota Sorong mulai memanas sejak Rabu dini hari. Hal ini dipicu saat Kejaksaan Negeri Sorong memindahkan empat tahanan politik ke Makassar untuk menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan.

"Situasi saat ini sudah terkendali. Kami berusaha mengamankan proses pemindahan empat tahanan tersebut," ujarnya. Ratusan personel keamanan telah diturunkan ke titik-titik strategis untuk mengantisipasi aksi lanjutan dari massa pendukung tahanan.

Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, aparat kepolisian diharapkan dapat mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dan menghindari tindakan represif. Dialog dan musyawarah menjadi kunci utama dalam menyelesaikan konflik ini secara damai dan bermartabat, serta menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat Kota Sorong.