Ratusan Warga Pati Desak KPK Usut Bupati Sudewo: Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Table of Contents

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik kembali menjadi sorotan, kali ini melibatkan nama Bupati Pati, Sudewo. Ratusan warga Pati menunjukkan kepedulian mereka dengan mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak agar lembaga anti-rasuah tersebut segera mengambil tindakan tegas. Surat tersebut berisi desakan agar KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus yang terkait dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Respons Bupati Sudewo: Bantahan dan Imbauan Persatuan

Menghadapi desakan dari warganya, Bupati Pati, Sudewo, memberikan respons yang cukup menenangkan. Ia membantah segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan meminta warga Pati untuk tetap menjaga kekompakan. Sikap ini mencerminkan keyakinan Sudewo terhadap integritasnya, meskipun tekanan publik semakin meningkat. Sebagaimana yang dikutip dari Antara, Sudewo menyatakan, "Saya akan istikamah dan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya."

Pemeriksaan KPK dan Penjelasan Sudewo

Pernyataan ini dilontarkan setelah Sudewo menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 27 Agustus. Pemeriksaan berlangsung hampir tujuh jam, dimulai pukul 09.43 WIB dan berakhir pukul 16.29 WIB. Proses ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut kasus yang diduga melibatkan Sudewo. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyelidikan yang lebih mendalam terkait dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub.

Keterkaitan dengan Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Perkara yang menjerat Sudewo berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Proyek yang menjadi fokus adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso. Sudewo diduga terlibat dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Keterlibatan Sudewo dalam kasus ini mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kronologi Pengiriman Surat dan Desakan Warga

Desakan dari warga Pati bukanlah isapan jempol belaka. Pada 25 Agustus 2025, ratusan warga melakukan aksi jalan kaki dari Alun-alun Pati menuju kantor pos untuk mengirimkan surat kepada KPK. Aksi ini sebagai bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Surat yang dikirimkan berisi permohonan agar KPK segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah.

Munculnya Nama Sudewo dalam Sidang dan Bukti yang Terungkap

Nama Sudewo juga sempat mencuat dalam persidangan kasus ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, pada 9 November 2023. Dalam sidang tersebut, terungkap beberapa fakta yang mengarah pada dugaan keterlibatan Sudewo. Jaksa penuntut umum KPK menunjukkan bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang diduga terkait dengan Sudewo.

Sanggahan Sudewo dan Penjelasan Tambahan

Meskipun demikian, Sudewo membantah keras semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menyangkal menerima uang sekitar Rp 3 miliar yang disebut-sebut disita oleh KPK. Sudewo juga membantah menerima uang sebesar Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya. Penjelasan ini memperlihatkan upaya Sudewo untuk mempertahankan citra dirinya di tengah badai tuduhan yang menerpanya.

Perkembangan Kasus dan Penahanan Tersangka Lainnya

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. KPK kemudian menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Hingga November 2024, KPK telah menetapkan 14 tersangka serta dua korporasi. Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yaitu seorang ASN di Kemenhub bernama Risna Sutriyanto (RS).

Ruang Lingkup Korupsi yang Luas

Kasus korupsi ini mencakup proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Diduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa sejak administrasi hingga penentuan tender. Hal ini menunjukkan sistemik dan kompleksnya praktik korupsi dalam proyek infrastruktur di Indonesia.

Kasus yang menimpa Bupati Pati, Sudewo, ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat berharap KPK dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan dalam kasus ini. Seperti yang dikatakan oleh Transparency International, “Korupsi merusak tata kelola yang baik, menghambat pembangunan ekonomi, dan mengurangi kualitas hidup masyarakat.”