Live Report Demo Buruh 28 Agustus 2025 di Gedung DPR: Dinamika dan Situasi Terkini

Table of Contents

Aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan buruh mengguncang Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025. Demo yang berpusat di depan Gedung DPR RI ini menyuarakan berbagai tuntutan krusial terkait isu ketenagakerjaan dan kebijakan pemerintah. Situasi di lapangan dilaporkan dinamis dengan berbagai perkembangan yang terjadi sepanjang hari.

Kronologi Aksi dan Dinamika di Lapangan

Aksi demonstrasi dimulai pada pukul 10.00 WIB, dengan ribuan buruh dari berbagai organisasi dan serikat pekerja memadati area di sekitar Gedung DPR. Massa yang hadir berasal dari wilayah Jabodetabek, sebagian juga dari luar daerah, yang menyuarakan aspirasi mereka secara langsung. Ketegangan sempat meningkat seiring berjalannya waktu, dengan beberapa insiden yang mewarnai jalannya demonstrasi.

Situasi Terkini: Pukul 14:45 WIB

Pada pukul 14.45 WIB, dilaporkan adanya eskalasi situasi di lapangan. Massa pendemo yang sebelumnya tertib mulai menunjukkan gejala anarkisme, memicu kekhawatiran akan potensi bentrokan yang lebih luas. Tindakan anarkis ini berpotensi mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan para demonstran serta masyarakat sekitar.

Pembubaran Kelompok Buruh dan Potensi Ricuh: Pukul 14:43 WIB

Sebelumnya, pada pukul 14.43 WIB, kelompok buruh yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, yang dipimpin oleh Said Iqbal, dilaporkan telah membubarkan diri. Namun, di saat yang sama, muncul kericuhan dari kelompok massa lainnya yang masih bertahan di lokasi. Kondisi ini meningkatkan kewaspadaan aparat keamanan yang berjaga di sekitar area demonstrasi.

Penangkapan Pelajar dan Pengamanan: Pukul 13:57 WIB

Situasi semakin kompleks dengan adanya penangkapan 256 pelajar yang diduga hendak bergabung dalam aksi demonstrasi. Yang lebih mencengangkan, seorang pelajar kedapatan membawa senjata tajam berupa busur panah. Para pelajar tersebut diamankan oleh aparat kepolisian untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Kepadatan Massa dan Penutupan Jalan: Pukul 13:37 WIB

Ribuan buruh sudah memadati area depan Gedung DPR RI, yang terjadi pada pukul 13.37 WIB. Hal ini menyebabkan penutupan jalan di sekitar lokasi untuk memfasilitasi aksi demonstrasi. Polisi telah bersiaga untuk mengamankan jalannya unjuk rasa agar tidak mengganggu aktivitas publik lainnya.

Dampak pada Transportasi Umum: Pukul 13:34 WIB

Aksi demonstrasi juga berdampak pada layanan transportasi publik. Pada pukul 13.34 WIB, dua stasiun MRT Jakarta, yaitu Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), terpaksa ditutup sementara waktu untuk mengantisipasi kepadatan massa dan menjaga keamanan penumpang. Pengguna transportasi publik diimbau untuk mencari alternatif transportasi.

Tuntutan dan Isu yang Diangkat dalam Demonstrasi

Aksi demonstrasi buruh kali ini mengusung sejumlah tuntutan utama yang berfokus pada isu-isu krusial dalam dunia ketenagakerjaan. Tuntutan tersebut meliputi kenaikan upah, penolakan terhadap praktik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sewenang-wenang, reformasi sistem perpajakan, dan penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang dianggap merugikan buruh.

Enam Isu HOSTUM

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebutkan enam isu utama yang dikenal sebagai HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Isi tuntutan ini adalah sebagai berikut: Hapus *outsourcing*, Tolak upah murah, Mendesak kenaikan upah minimum 2026 (8,5% hingga 10,5%), Stop PHK dan bentuk Satgas PHK, Reformasi Pajak (kenaikan PTKP, hapus pajak pesangon, THR, JHT, tolak diskriminasi pajak wanita), dan Sahkan RUU Ketenagakerjaan.

Reformasi Pajak dan Upah Minimum

Para demonstran menuntut pemerintah untuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Selain itu, mereka menuntut penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT, serta penolakan diskriminasi pajak terhadap wanita yang menikah. Mereka juga mendesak kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%.

Kesiapan dan Antisipasi dari Berbagai Pihak

Menghadapi aksi demonstrasi ini, berbagai pihak telah mengambil langkah-langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas publik. PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) telah meningkatkan pengamanan di empat stasiun sekitar lokasi demonstrasi, dengan mengerahkan 154 personel gabungan dari internal KAI Commuter, TNI, dan Polri. Tujuannya adalah untuk menjaga operasional KRL Commuter Line dan memberikan rasa aman bagi pengguna transportasi publik.

Pengamanan KAI Commuter

KAI Commuter telah meningkatkan pengamanan di sekitar area stasiun, dengan fokus pada Stasiun Tanah Abang, Palmerah, Kebayoran, dan Karet. Penambahan personel pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi potensi peningkatan jumlah massa demonstran dan menjaga kelancaran operasional KRL. Joni Martinus, VP Corporate Secretary KAI Commuter, mengkonfirmasi penambahan petugas posko dari seluruh pegawai kantor KAI Commuter juga dikerahkan.

Pembatalan Demo di Istana

Awalnya, aksi demonstrasi buruh direncanakan digelar di dua lokasi, yaitu Gedung DPR dan Istana Negara. Namun, rencana demonstrasi di depan Istana Negara dibatalkan karena keterbatasan waktu buruh yang harus kembali bekerja usai aksi massa. Keputusan ini diambil oleh Presiden KSPI, Said Iqbal, untuk memaksimalkan partisipasi buruh dalam aksi di DPR.

Kesiapsiagaan Aparat Keamanan

Polda Metro Jaya telah menyiagakan 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR. Aparat keamanan juga telah melakukan apel dan persiapan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal. Penjagaan ketat dilakukan di berbagai titik strategis untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis.

Kesimpulan

Aksi demonstrasi buruh pada 28 Agustus 2025 di Gedung DPR RI menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi terkait isu-isu ketenagakerjaan. Dinamika di lapangan menunjukkan kompleksitas situasi, dengan berbagai insiden dan perubahan yang terjadi sepanjang hari. Kesiapsiagaan dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan operator transportasi publik, sangat krusial untuk menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas publik. Perkembangan situasi akan terus dipantau, dan laporan lebih lanjut akan segera disampaikan.

Penelitian dari berbagai sumber menunjukkan bahwa demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang sah di negara demokrasi, namun harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip ketertiban dan keamanan. Meskipun demikian, potensi terjadinya konflik tetap perlu diwaspadai, sehingga koordinasi antar berbagai pihak menjadi sangat penting (Sumber: Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Indonesia).