Kericuhan di Semarang: Massa Rusak Pos Polisi Simpang Lima dan Tuntut Mundur Kapolri

Table of Contents

Situasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, memanas pada Jumat malam, 29 Agustus 2025. Aksi massa yang awalnya dimulai dengan membakar sejumlah kendaraan dan merusak fasilitas di Kantor Gubernur Jawa Tengah, berujung pada perusakan pos polisi di Simpang Lima Semarang. Peristiwa ini menjadi sorotan utama di tengah seruan Istana untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kericuhan ini juga memicu kekhawatiran akan eskalasi yang lebih lanjut.

Kronologi Peristiwa di Simpang Lima Semarang

Aksi massa yang awalnya berpusat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, kemudian bergerak menuju Lapangan Simpang Lima Semarang. Pantauan Media Indonesia pada malam hari menunjukkan bahwa massa tidak membubarkan diri. Sebaliknya, mereka melakukan perusakan terhadap pos polisi Libas Zebra Satlantas Polrestabes Semarang yang terletak di depan SMKN 7. Kejadian ini menyebabkan kepanikan di kalangan warga sekitar, terutama mereka yang sedang menikmati kuliner di area tersebut. Banyak warga terlihat berlarian untuk menyelamatkan diri dari potensi bahaya.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, mengonfirmasi kejadian tersebut. "Informasi kita dapat dari Simpang Lima Semarang ada pos polisi yang dibakar, petugas masih melakukan pengecekan dan pengamanan," ujar Kombes Artanto. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian segera melakukan tindakan pengamanan dan penyelidikan atas insiden tersebut. Namun, detail lebih lanjut mengenai penyebab dan pelaku perusakan masih dalam penyelidikan.

Reaksi Warga dan Dampak Kericuhan

Kerusakan pos polisi di Simpang Lima Semarang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada ketertiban umum dan keamanan warga. Aksi perusakan tersebut terjadi di area publik yang ramai, menimbulkan rasa khawatir dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Beberapa saksi mata melaporkan adanya kepanikan dan kekacauan di lokasi kejadian. Kejadian ini juga menambah daftar panjang insiden serupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Tuntutan Mundur Kapolri dan Aksi di Daerah Lain

Di tengah eskalasi aksi di Semarang, tuntutan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya juga mengemuka. Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai peristiwa yang dianggap sebagai kegagalan dalam memimpin institusi kepolisian. Aksi serupa juga terjadi di berbagai daerah lain, seperti Makassar dan DIY. Di Makassar, sejumlah objek vital menjadi sasaran perusakan, dan motor seorang kameramen Metro TV hangus terbakar. Di DIY, aksi demonstrasi juga diwarnai kericuhan, bahkan seorang balita dilaporkan terkena gas air mata.

Perbandingan Peristiwa: Makassar dan DIY

Peristiwa di Makassar, yang terjadi pada 29/8/2025 pukul 22:02, menunjukkan eskalasi yang lebih lanjut dengan pembakaran objek vital. Sementara itu, di DIY, yang terjadi pada 29/8/2025 pukul 21:44, fokus pada dampak terhadap warga sipil, termasuk seorang balita yang terkena gas air mata. Kedua peristiwa ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika aksi massa yang terjadi secara bersamaan di beberapa wilayah Indonesia.

Upaya Pemerintah dan Polri

Menghadapi situasi yang semakin memanas, Istana telah mengeluarkan pernyataan yang meminta Polri untuk menjaga situasi tetap kondusif. Hal ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap perkembangan situasi keamanan. Polda Jawa Tengah, melalui Kombes Artanto, juga telah mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelidikan. Upaya ini bertujuan untuk mengendalikan situasi, mencegah eskalasi lebih lanjut, dan mengungkap pelaku perusakan. Namun, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pihak serta respons yang cepat dan tepat.

Peristiwa perusakan pos polisi di Simpang Lima Semarang adalah pengingat akan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan di tengah dinamika sosial dan politik. Penyelesaian masalah secara damai dan dialog yang konstruktif harus menjadi prioritas utama. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan adil diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.