Keramba Jaring Apung Pangandaran Picu Amarah Susi Pudjiastuti

Table of Contents

Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, baru-baru ini menyampaikan kekecewaannya terkait keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Kekecewaan ini diungkapkan melalui akun media sosialnya, mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap potensi dampak lingkungan.

Susi Pudjiastuti bahkan 'mencolek' sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Jawa Barat serta Presiden Prabowo Subianto, untuk menanggapi isu ini. Hal ini menunjukkan keseriusannya dalam menyoroti masalah KJA dan dampaknya bagi lingkungan serta masyarakat setempat.

Kekecewaan Mendalam Susi Pudjiastuti

Dalam unggahannya, Susi Pudjiastuti menyatakan rasa prihatin dan terluka yang mendalam. Dia mengaku sangat kecewa setelah mengetahui bahwa beberapa perusahaan telah mendapatkan izin untuk membangun KJA di perairan Pangandaran.

Susi Pudjiastuti mempertanyakan pemberian izin tersebut, mengingat potensi dampak negatif KJA terhadap ekosistem laut. Baginya, keberadaan KJA dapat mengancam keindahan pantai dan produktivitas perikanan tangkap yang menjadi sumber penghidupan banyak orang.

Janji Prabowo dan Harapan yang Pupus

Susi Pudjiastuti juga mengingatkan janji Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres, yang berencana mengganti bagan-bagan bambu di Pangandaran. Janji ini awalnya memberikan harapan akan perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Namun, dengan adanya izin pembangunan KJA, harapan tersebut tampaknya pupus. Susi Pudjiastuti merasa bahwa janji Prabowo tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan, sehingga memicu kekecewaannya.

Penolakan dari Berbagai Pihak

Penolakan terhadap KJA di Pangandaran tidak hanya datang dari Susi Pudjiastuti. Mantan Bupati Pangandaran dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) juga menyuarakan kekhawatiran serupa.

Mereka menilai bahwa KJA dapat mengganggu aktivitas nelayan tradisional dan merusak potensi pariwisata di kawasan tersebut. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah daerah untuk meninjau kembali izin pembangunan KJA.

Dampak Lingkungan dan Ekonomi

Pengembangan KJA secara masif dikhawatirkan dapat mencemari perairan Pangandaran dan menurunkan kualitas air. Hal ini dapat membahayakan kehidupan biota laut dan mengurangi daya tarik wisata.

Selain itu, KJA juga dapat mengganggu jalur penangkapan ikan nelayan tradisional dan mengurangi hasil tangkapan mereka. Akibatnya, mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat pesisir terancam.

Seruan untuk Tindakan Nyata

Susi Pudjiastuti berharap agar pemerintah daerah dan pusat segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah KJA di Pangandaran. Dia mengajak semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat pesisir.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap kebijakan pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama untuk memastikan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.