Kemenag Gelar MHQ Internasional Perdana untuk Disabilitas Netra di Jakarta

Table of Contents

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia akan menggelar Musabaqah Hifzil Qur’an (MHQ) Internasional perdana yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas netra. Ajang bersejarah ini akan diselenggarakan di Jakarta, tepatnya pada tanggal 1 hingga 3 September 2025 mendatang. Event ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenag dalam memperjuangkan inklusivitas dan kesetaraan nilai-nilai keislaman di kancah global.

Keputusan Kemenag untuk menyelenggarakan MHQ Internasional bagi disabilitas netra ini merupakan langkah progresif. Ini sekaligus menegaskan dukungan terhadap prinsip-prinsip inklusi yang digaungkan di berbagai forum internasional.

Komitmen Kemenag: Membangun Kesetaraan dan Inklusi

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengungkapkan bahwa MHQ Internasional ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kecintaan para penghafal Al-Qur'an yang memiliki keterbatasan penglihatan. “Pelaksanaan kegiatan perdana ini merupakan wujud komitmen Kemenag dalam mendorong inklusivitas dan kesetaraan akses terhadap nilai-nilai keislaman di tingkat global,” jelas Abu Rokhmad dalam keterangan resminya di Jakarta pada Rabu, 27 Agustus 2025.

Menurutnya, ajang ini terselenggara berkat kolaborasi erat antara Direktorat Jenderal Bimas Islam dengan Rabithah ‘Alam Islami. Sebanyak 15 peserta dari 12 negara akan ambil bagian dalam kompetisi ini, setelah berhasil melewati tahapan seleksi yang ketat.

Rabithah ‘Alam Islami: Mitra Strategis dalam Mewujudkan Inklusi

Rabithah ‘Alam Islami, atau Liga Muslim Dunia (Muslim World League), merupakan organisasi Islam non-pemerintah terbesar di dunia yang berpusat di Makkah, Arab Saudi. Lembaga ini didirikan pada Mei 1962 dengan dukungan dari Raja Faisal bin Abdulaziz.

Keterlibatan Rabithah ‘Alam Islami menjadi bukti kuatnya dukungan internasional terhadap penyelenggaraan MHQ ini. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi penyandang disabilitas netra di seluruh dunia.

Rangkaian Acara: Perayaan yang Meriah dan Penuh Makna

Penyambutan kedatangan para peserta dijadwalkan pada 31 Agustus 2025. Rangkaian acara akan dibuka di Hotel Sahid Jakarta dan ditutup di Jakarta Convention Center (JCC).

Pelaksanaan MHQ Internasional ini akan mempertandingkan lima kategori, yaitu 30 juz dengan Matan Jazari, 30 juz tanpa Matan Jazari (putra), 30 juz tanpa Matan Jazari (putri), 20 juz, dan 10 juz. Dewan hakim yang bertugas terdiri dari lima orang, tiga dari Arab Saudi dan dua dari Indonesia.

Selain Lomba: Festival dan Talkshow untuk Memperkaya Pengalaman

Ajang ini tidak hanya berupa kompetisi, tetapi juga akan dimeriahkan dengan Festival Shalawat Nabi, talkshow bertajuk “Cinta Nabi Gaya Gen-Z”, serta Haflah Tilawatil Qur’an. Acara-acara ini diharapkan dapat memperkaya pengalaman para peserta dan memberikan inspirasi bagi masyarakat luas.

Keterlibatan Erni Juhanah, seorang wanita penyandang netra yang berdedikasi mengajar mengaji, menjadi salah satu contoh nyata semangat juang dan tekad untuk berbagi ilmu. Pengalamannya menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Pendidikan Inklusif: Peran Kemendikdasmen dalam Mendukung Disabilitas

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga turut berupaya membangun pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi siswa disabilitas. Advokasi optimalisasi fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan kembali komitmen Kemendikdasmen dalam mendukung peran dan fungsi ULD. Hal ini dilakukan untuk menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi murid berkebutuhan khusus.

Jalur Afirmasi: Upaya Konkret untuk Akses Pendidikan

Salah satu upaya konkret Kemendikdasmen dalam menghadirkan pendidikan inklusif adalah melalui jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Melalui jalur ini, pemerintah daerah didorong untuk memprioritaskan murid berkebutuhan khusus agar dapat bersekolah di sekolah negeri.

Menurut Abdul Mu’ti, “Sejatinya semua ciptaan Tuhan itu sempurna dan semua ciptaan Tuhan itu memiliki kelebihan satu dengan yang lainnya. Tugas kita adalah mendampingi supaya potensi yang mereka miliki tumbuh semaksimal mungkin.” Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak.

Advokasi ULD: Mewujudkan Ekosistem Pendidikan yang Inklusif

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, menekankan bahwa kegiatan advokasi ULD merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong implementasi pendidikan inklusif. Kegiatan ini ditujukan untuk para pemangku kepentingan serta masyarakat luas.

Melalui pertemuan tersebut, Tatang berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang penyelenggaraan fungsi ULD di bidang pendidikan, serta memperkuat dukungan kebijakan daerah terkait ULD. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta menyediakan fasilitas yang layak bagi murid penyandang disabilitas.

Agenda Penting: 21-23 Agustus 2025

Kegiatan advokasi ULD ini berlangsung mulai 21 hingga 23 Agustus 2025, dihadiri oleh sejumlah ULD dari berbagai provinsi di Indonesia. Hadir pula sejumlah narasumber yang memaparkan praktik baik fungsi ULD, termasuk perwakilan dari ULD Kota Depok dan ULD Provinsi Riau.

Penyelenggaraan MHQ Internasional dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemendikdasmen menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam mewujudkan inklusi dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Langkah-langkah ini sejalan dengan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas dan pengurangan kesenjangan.

Pendidikan inklusif bukan hanya tentang menyediakan akses, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung, menghargai, dan memberdayakan semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Pentingnya integrasi dan kesempatan yang setara bagi semua kalangan terus menjadi perhatian utama, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai dokumen kebijakan dan regulasi yang ada. (Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenag)